PanDeBaik PNS biasa

Banyaknya sampah yang berserakan pasca banjir, apakah buah dari kebijakan pemerintah yang menyerah untuk mengelola sampah lalu menyarankan agar sampah dikelola mandiri oleh masyarakat ?  Entah ya. Tapi miris banget dengan Provinsi Bali kali ini...

Berkaitan dengan pandangan dari Fraksi Gerindra tentang Jalan Lingkungan di LC Jatayu Kelurahan Legian, dapat kami sampaikan bahwa jalan tersebut masuk ke dalam Kawasan Kumuh Kabupaten Badung, sesuai dengan SK Bupati Badung No.40 Tahun 2021, yang mana memiliki luasan 6,45 Ha dengan kategori Kumuh Ringan. Adapun Jalan Lingkungan LC Jatayu sedianya akan ditangani oleh Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, menggunakan dana APBD Kabupaten Badung Anggaran Induk Tahun 2025, sebesar 7,5 M berdasarkan hasil perencanaan dokumen DED tahun 2023 lalu.  Lingkup penanganan kawasan kumuh pada area jalan lingkungan LC Jatayu ini meliputi Pavingisasi, pengadaan saluran drainase, dan menyalurkan limbah buangannya ke arah barat sesuai dengan kontur lahan dan eksisting drainase sebelumnya, yang menjadi kewenangan DPRKP Kabupaten Badung. Sedianya nanti akan dikolaborasi dengan opd lain sesuai kewenangannya masing-masing.  Sementara untuk ja...

Mumpung aktifitas kantor lagi lowong, hari ini saya iseng nyobain aktivasi aplikasi Bina Sejahtera milik Koperasi Pegawai Kabupaten Badung yang dikembangkan oleh PT Solusi Anak Sakti.  Jadi pasca melapor ke salah satu ruangan di lantai 3 gedung Koperasi Bina Sejahtera, saya diperkenankan memilih Username sesuai keinginan, dan diberikan password standar baku pengaturan awal. Kode OTPnya sendiri dikirimkan melalui SMS oleh Solusi Sakti, pasca input semua data oleh pegawai setempat. Maka aplikasi Bina Sejahtera M-Banking pun sudah bisa digunakan. Sesederhana itu. Aplikasi Bina Sejahtera M-Banking Aplikasi ini memiliki logo BS dengan latar merah, dapat diakses melalui laman Google Play Store di ponsel Android yang kalian gunakan. Khusus Pegawai PemKab Badung tapi loh ya. Setelah memasukkan Username dan Password yang telah diperbaharui, pengguna disajikan User Interface sederhana yang menyajikan Nama Profil, Pengaturan, Saldo Voucher (jumlah total yang dipotong setiap bulannya), Poin Be...

Lagi rame soal #joggingtrack nih gegara Ngong @BaleBengong  Untuk lingkup Kab Badung, saya gak hafal ya Ngong. Tapi dari 62 Desa/Kelurahan biasanya punya satu area jogging track tengah sawah yang kadang dipakai juga sebagai akses kendaraan roda dua/shortcut.  Di Canggu misalkan, desa mertua, ada jogging track Subak Saet kalo ndak salah namanya. Posisinya seberang Babi Guling Men Lari Padang Linjong, tembus ke banjar Babakan. Panjangnya sekitar 1.5 KM rasanya. Dulu masih sawah di kanan kiri. Sekarang dah ada resto dan sports area.  Di Desa Tibubeneng, shortcut jalur neraka, dulu bisa dipake jogging track. Tapi seiring akses jalan yang diperlebar dan kini diaspal, jadipah shortcut jalan tembus ke Jalan Nelayan Desa Canggu dekat Deus. Disebut jalur neraka karena banyaknya mobil nyemplung ke sawah.  Masih di area Tibubeneng, ada beberapa ruas jalan lingkungan lainnya lagi yang bisa dijadikan jogging track, sekaligus akses kendaraan roda 2 karena semua permukaannya diPavi...

Ternyata sudah 12 tahun aja usia Mangupura, padahal rasanya baru kemarin kami pindahan meja kursi juga peralatan kantor dari gedung kecil berlantai 2 di perempatan selatan alun-alun Kota Denpasar, menuju gedung megah berlantai 3, di posisi kaja kangin kawasan Puspem Badung. Sebagai seorang abdi negara atau kini istilahnya diperbaharui menjadi ASN di lingkungan Kabupaten Badung, saya sendiri sudah melakoninya kurang lebih 18 tahun mengingat status resmi menjadi cpnsd di Dinas Bina Marga dan Pengairan tercatat tahun 2003 silam. Meski panggilan kerja dilakukan di pertengahan tahun yang sama. Ada beragam penugasan yang pernah saya lakoni sejak awal bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Dari menjadi Direksi Teknis pematangan lahan Puspem Badung yang mengubah tampilan sawah menjadi lahan siap bangun tahun 2004 silam, melakukan perubahan dan update data Jalan Kabupaten era 2 digit menjadi 4, lalu naik status menjadi anggota PPHP alias Penerima Hasil Pekerjaan dan diperbantukan pula ke...

Tahun depan bisa jadi awal tahun yang berat bagi kami berdua. Setidaknya sudah dirasakan sejak bulan ini. Menjadi berat karena infonya tunjangan penghasilan atau TPP pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Badung, bakalan berkurang hingga 65% dari pendapatan awal. Mengingat pasca pembangunan rumah kemarin, semua gaji pokok harus rela dikuras habis, praktis kami berdua mengandalkan betul pendapatan tambahan untuk bisa membayar pengeluaran wajib setiap bulannya ditambah biaya hidup. Sejauh ini sih belum pernah sampai mengikisnya demi gaya hidup. Secara pribadi, pengeluaran yang wajib saya sisihkan setiap bulan adalah sebesar 6 juta rupiah. Sebagian bentuknya sebagai bulanan keluarga, seperti dapur, pembayaran listrik, air dan telepon, termasuk asuransi bagi kedua orang tua, dan 3 anak serta diri sendiri. Pengeluaran tak terduga seperti bensin, pulsa, paket data, atau keperluan dadakan lainnya biasanya masih mencukupi untuk dilakoni, sehingga setiap bulan saya bisa menyisihkan tabung...

Jelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 Ibu Kota Kabupaten Badung “Mangupura” yang jatuh pada hari Sabtu 16 November 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung ikut serta hadir dalam Upacara Bendera di lapangan Puspem Badung bersama beberapa opd lainnya. Apel bersama ini merupakan rangkaian tindaklanjut Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tanggal 29 Oktober 2019 lalu. Mangupura ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Badung melalui Peraturan Pemerintah nomor 67 pada tanggal 16 November 2009, memiliki area wilayah meliputi 9 Desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Mengwi.  Nama Mangupura terbentuk dari dua suku kata yakni mangu (berasal dari bahasa Jawa Kuno mango, lango, langu, dan langen yang artinya perasaan rindu menjadi terpesona oleh karena keindahan; segala sesuatu yang indah yang menimbulkan rasa cinta; serta keindahan, menawan hati, dan memikat), dan pura (dari bahasa Sanskerta, yakni ...

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG LAUNCHING BADUNG SASTRA MANGUTAMA 4.0 Mangupura, Senin 30 September 2019 Ide Perpustakaan Digital ini sebenarnya bukan hal baru, karena di perangkat ponsel ataupun tablet sudah tersedia beragam aplikasi dan layanan peminjaman/pembelian buku bagi masyarakat umum dengan berbagai kemudahan. Namun kelihatannya sejauh ini masih minim yang mampu menyediakan opsi penyediaan buku pelajaran tingkat kelas yang sesuai dengan kurikulum anak sekolah jaman now, dan kalaupun ada kemungkinan besar sosialisasinya yang kurang gencar dilaksanakan. Perpustakaan Digital melalui aplikasi iBadung ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dengan memanfaatkam akun email maupun akun facebook yang dimiliki dengan prosedur verifikasi terlebih dulu sebelum bisa melakukan peminjaman.  Namun untuk saat ini, penggunaan maupun koleksi buku yang disediakan masih diutamakan pada segmen anak sekolah. Dalam lingkup Badung sendiri, pemerintah Daerah sudah banyak membantu masyarakat yaitu pembe...

Rasanya Plong. Secara perasaan, pikiran dan utamanya tentu saja perkataan. Semua beban yang menumpuk selama ini nyaris hilang begitu saja, berganti dengan rasa capek dan penat. Yang namanya berhutang, saya meyakini gak ada enak-enaknya. Apalagi kalau sampai berhutangnya pada banyak orang. Karena selain dering telepon yang tiada henti setiap hari, pertanyaan yang sama pun kerap dilontarkan dan mendapatkan jawaban yang sama pula dan tentu mengecewakan. Perlu waktu sembilan bulan agar semua hutang itu bisa dilunasi. Rentang waktu yang sangat lama secara pribadi. Tapi ya mau bilang apa, karena keputusan pun tidak bisa diambil secara sepihak, lantaran dalam perjalanannya harus melibatkan dan mempertimbangkan banyak hal. Itupun tambah kenekatan dan pengorbanan. Semua terbayar Lunas dan Tuntas rabu siang kemarin. Wajah-wajah kelihan dinas aka kepala dusun tampak sumringah, karena mereka sejatinya merasakan pula hal yang sama, beban serta tanggungjawab serta hutang pada masyarakat, begitu besa...

Meski sedikit meleset dari agenda jadwal yang telah direncanakan, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta akhirnya datang menetapi janji guna menyerahkan dana hibah Bantuan Bedah Rumah Layak Huni siang tadi (19/6) didampingi oleh jajaran kepala SKPD dan Perbekel/Lurah di lingkungan Kabupaten Badung, di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal. Kedatangan Giri Prasta disambut meriah oleh sekaa tabuh anak-anak dari sekolah paud setempat, bersama tari dan tabuh maskot Desa Punggul ‘Prastanika Tani’ yang memiliki arti hidup berkelanjutan dengan bertani. Dimana ide dan gagasan ini diambil untuk mengingatkan kembali bahwa latar belakang masyarakat di Desa Punggul adalah bertani. Demikian ungkap Kadek Sukarma, S.Kom Perbekel Desa Punggul, di sela sambutan singkat yang disampaikan dihadapan ratusan penerima bantuan bedah rumah. Dalam kesempatan yang sama, Giri Prasta sempat mengingatkan masyarakat Badung yang beruntung bisa lolos proses verifikasi dan mendapat bantuan bedah rumah layak huni sebesar 55 juta ...

Sebentar lagi libur Lebaran dan sejumlah cuti bersama habis sudah masanya, dan secara pribadi ya masih saja terasa kurang. Maklum, untuk kali ini kami melewatinya begitu saja tanpa agenda. Ini diputuskan jauh hari sebelumnya. Bahwa THR bakalan difokuskan sepenuhnya ke pemulihan Bedah Rumah Tainsiat, yang sekiranya bakalan kekurangan dana talangan cukup banyak. Tentu untuk ukuran kantong kami. Sehingga ada saja rutinitas yang perlu dikorbankan demi tercapainya cita-cita mulia. Secara kami sih sebetulnya gak banyak masalah. Cuma memang rada-rada gimana gitu kalo pas lagi pantau timeline IG. Semua kawan dan saudara memiliki agenda liburannya masing-masing. Hal yang sama dirasakan oleh putri sulung kami tempo hari. Solusinya sih sederhana, ya stop konsumsi sosmed untuk beberapa hari kedepan, yang tentu saja tak sesederhana kami bayangkan jika menyangkut anak-anak. Meski demikian, libur lebaran tetap kami upayakan sedikit agenda jalan-jalan ke beberapa objek wisata di seputaran rumah dan ar...

Hanya bisa terdiam saat membaca kolom berita NusaBali halaman pertama edisi Sabtu 6 Oktober 2018 lalu yang menurunkan kejadian Pasutri PNS Kecelakaan Maut, Suami Tewas, Istri Terluka ; Diduga Kejar Waktu untuk Absensi Wajah yang diberlakukan Pemkab Badung. Sekedar informasi awal bahwa aturan terkait Absensi Wajah bagi para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, kalau tidak salah ingat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu, menutupi kekurangakuratan Absensi Sidik Jari yang telah diterapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan lantaran ada informasi menyimpang yang menyampaikan bahwa meskipun absensi sidik jari sudah dilaksanakan, namun kecurangan tetap saja terjadi. Tapi apa benar dengan diberlakukannya Absensi Wajah kali ini bisa memecahkan masalah diatas ? Secara masalah kecurangan saat diberlakukannya ansensi sidik jari, yang bisa main titip pake jari yang lain, mungkin iya. Tapi jika dilihat dari masalah kinerja perorangan, menurut saya pribadi sih belum mampu. Kenapa...

Daripada nganggur, lebih baik lahan milik negara digunakan untuk hal lain. Saya terdiam saat mata masih saja mengagumi bangunan tradisional Bali berukuran raksasa yang kini hanya tinggal kerangka. Padahal, ini kali kesekian saya menginjakkan kaki di pantai Padang Galak, melewati puluhan meter luas lahan Taman Festival Bali (TFB). Taman ini pernah menjadi salah satu ikon wisata di Kota Denpasar zaman old. Masa di mana saya masih suka berayun dan tertawa lepas pada salah satu permainan yang ada di sisi timur dekat pantai. Infonya lahan seluas 8 hektar ini adalah salah satu dari ratusan aset tanah negara yang teronggok begitu saja. Tak ada perhatian dari pemerintah daerah. Informasi itu melengkapi cerita mistis dan misteri yang menyertainya. Sangat disayangkan sebenarnya. Jika aset tanah sebanyak itu belum bisa dikelola dengan baik dan berubah fungsi menjadi sebuah lahan tidur. Taman Bali Festival, salah satu lahan tidur milik negara. Foto traveltodayindonesia.com Lahan tidur sendiri sebe...

Sungai, kalau tidak salah kewenangannya ada di Balai Wilayah Sungai Provinsi Bali, bukan di instansi teknis Kabupaten/Kota. Sehingga untuk bisa melakukan penataan atau perbaikan atau apapun itu bentuknya pada jalur di sepanjang sisi sungai, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dulu agar nantinya proses penanganan tak terganjal di tengah jalan seperti kasus Tukad Mati terdahulu. Berkesempatan menyusuri perkerasan di salah satu sisi sungai yang melintasi Taman Kota Lumintang Denpasar, di sela olah raga sore yang dilakoni enam bulan terakhir ini, sempat mengingatkan saya pada PAD Pemkab Badung yang begitu tampak eksotis di mata sejumlah kabupaten/kota lainnya, bahkan yang dari luar pula Bali sekalipun. Kenapa tidak dimanfaatkan sebagian kecilnya untuk penataan kawasan sungai yang ada dalam lingkup Kabupaten Badung ? Bisa jadi karena pemimpin kami, mengingat saya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Badung, belum menganggap penataan sungai merupakan sebuah ...

Sebetulnya sama sekali nggak menyangka bakalan bisa main ke ruas jalan, yang tempo hari jadi perdebatan di media sosial FaceBook, group Suara Badung lantaran hingga kini belum jua diperbaiki atau ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Badung, padahal memiliki PAD yang cukup besar. Jalan Munduk Catu. Dilihat dari namanya, kelihatan banget kalo ruas jalan ini ada kaitan dengan fungsi lahan disekitarnya yang kini sudah beralih fungsi menjadi permukiman. Sawah. Entah awalnya apakah ini merupakan akses menuju lahan sawah masyarakat dengan lebar terbatas yang diperbesar seiring tambahan fungsi selain sawah oleh masyarakat sekitar ? Siapa yang tahu ? Akan tetapi ketika bicara kewilayahan, memang akan amat sangat mengundang pertanyaan, mengapa hingga kini jalan yang kondisinya sudah bergelombang dan becek saat musim penghujan tiba ternyata belum diapa-apakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung ? Rupanya yang menjadi alasan utama adalah persoalan status tanah masyarakat yang diperlebar tanpa adanya p...

Petang 23/10. Pemerintah Kabupaten Badung rupanya berkomitmen penuh dalam melaksanakan lima program unggulan strategis yang menjadi skala prioritas dan tertuang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Mencakup pemenuhan akan kebutuhan papan bagi masyarakat Badung yang masih menempati rumah tidak layak huni, dan ditargetkan harus tuntas di tahun 2019 mendatang. Penyerahan dana bantuan secara simbolis kepada 625 rumah tangga sasaran oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suiyasa di Kantor Camat Petang Senin kemarin, menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2017, sebagai bukti hadirnya pemimpin dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat Badung. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman AA Ngurah Bayu Kumara menyampaikan bahwa hingga saat ini proses verifikasi yang telah dilaksanakan terhadap usulan Desa mencapai 3.315 RTS dengan penentuan kriteria serta persyaratan yang dikaitkan dengan calon penerima bantuan secara personal maupun objek rumah yang ditingg...

Salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan instansi masing-masing, dimana pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan serta mampu memberikan kepastian spesifikasi teknis dengan acuan harga yang seragam, dapat diwujudkan melalui sistem informasi elektronik yang dikembangkan oleh LKPP RI dengan nama e-Katalog. e-Katalog atau Katalog Elektronik merupakan sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana merupakan bagian dari e-Purchasing, tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan ini diatur melalui Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing menyempurnakan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang hal yang sama, sebelumnya. Kabupaten Badung pada pertengahan Tahun 2016 lalu, menjadi percontohan pelak...

Gak semuanya kok yang namanya PNS itu malas ngantor dan malas kerja, apalagi kalo hanya berpatokan ke soal absensi pagi dan sore. Ada juga oknum oknum yang merasa total saat berada di lapangan, sementara merasa gak ada gunanya berada di balik meja. Disamping ya memang ada juga yang memilih rajin absensi pagi sore tapi sepanjang pengamatan ndak ada masuk ke ruangannya. Ada. dan memang gak semuanya. Tapi Ada. Aturan yang dibuat belakangan sepertinya kelak akan membuat oknum oknum yang sebagaimana kalimat terakhir diatas bakalan makin berkibar. Karena patokannya ya absensi tepat waktu pagi dan sore. Kalo telat ya siap-siap aja dipotong, bahkan katanya sih ada hitungan per menit telatnya. Wah, selamat deh. Macet Macet deh sampe siang. Lha sekarang era nya jadi tinggal milih. Mau Rajin Absen atau Rajin Kerja ? It’s all yours. Terserah kaliannya. dan dibalik keputusan itu tentu ada banyak konsekuensi yang hadir didalamnya. Para PNS yang berstatus orang tua dengan anak yang berstatus mur...

Menjadi PNS itu nikmat. Sudah ngantor siang, pulangnya mendahului, gaji dan tambahan penghasilan ya tetep aja full diterima. Ndak heran, banyak yang berusaha nyogok ataupun mbayar agar bisa lolos tes CPNS. Begitu pendapat beberapa kawan saya baik masa sekolah maupun kuliah. Pun ada juga masyarakat yang saya temui di sela pemeriksaan lapangan. Maka ndak heran kalo kemudian banyak yang kritis menghakimi, lantas menganggap semuanya ya sama saja. Lalu aturan baru pun dibuat. Khusus pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Badung, kini sedang diujicobakan aturan pemotongan insentif apabila pegawai jarang ngantor. Lalu apa dong tolok ukur yang dipake untuk kemudian memotong besaran insentif kalo si oknum terpantau ndak ngantor ? Ya absensi pagi dan sore. Tapi apa iya hanya butuh peninjauan sesederhana itu ? He… saya lagi membayangkan. Satu dua minggu nanti bakalan dicoba, absen pagi tepat waktu, trus balik pulang, kelayapan, ngobyek di luar dan akhirnya absen sore pun berusaha tepat waktu...

Diberi beban kerja sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen atau yang dahulu dikenal dengan sebutan PimPro untuk 54 paket fisik peningkatan Jalan Lingkungan Kabupaten Badung, ditambah 6 paket Perencanaan dan 6 Paket Pengawasan belum termasuk yang bersumber dari dana APBN seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PPIP, sebetulnya sudah membuat puyeng kepala dan juga dengan terpaksa mengorbankan kesehatan, nampaknya yang namanya cobaan dari Tuhan belum jua usai. Kali ini ditambah satu lagi, pemeriksaan dari Tipikor Polres Badung, menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu paket diatas. Tentu proses pemanggilan ini berkaitan dengan tugas yang dibebankan pada saya diatas. Berat ? Ya… tapi dijalani saja. Memikul tanggung jawab untuk sedikitnya 66 paket sebagaimana gambaran awal diatas, bagi sebagian orang sepertinya sudah mulai maklum apabila satu dua diantaranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah Sosial menempati urutan pertama. Berlanjut pada masalah Teknis...