Bolos yuk Pak Dewan ?

4

Category : tentang Opini

“…Mau tau gak mafia di senayan.. kerjanya tukang buat peraturan.. bikin UUD.. ujung2nya duit..” penggalan Gossip Jalanan milik SLank yang tempo hari sempat memantik amarah para anggota Dewan kita yang terhormat itu agaknya masih relevan untuk didendangkan kembali oleh seluruh rakyat Indonesia seminggu terakhir ini. Apalagi kalo bukan menyoal kelakuan para wakil rakyat yang ketahuan mbolos sidang berkali-kali.

Bolos ternyata bukan hanya ‘milik’ anak sekolahan saja, punya kedudukan penting sebagai anggota dewan juga bukan jaminan para wakil rakyat mampu menunjukkan sikap disiplin. Begitu berita yang dikabarkan ViVanews Selasa 27 Juli kemarin. Harus ada tekanan seperti sanksi, teguran atau hukuman yang diberikan seperti halnya siswa sekolahan atau karyawan kantor ketika sang oknum mangkir dari tugasnya, kata media yang lain. Malah ada juga yang kemudian menganjurkan pemotongan gaji bulanan dan tunjangan atau bahkan absensi sidik jari yang diperkirakan mampu memperkecil kemungkinan aksi mbolos rame-rame ini.

Antisipasi pertama yang dilakukan untuk menanggapi aksi ini tentu saja mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori pembolos tingkat wahid di kalangan wakil rakyat ini. Hasilnya cukup mencengangkan. Rata-rata oknum yang masuk daftar tersebut berusaha membela diri dengan segudang alasan pembenaran.

Ngomongin soal aksi mbolos, sebetulnya para anggota dewan kita yang terhormat itu gak jauh beda kok dengan aksi mbolos yang dilakukan puluhan oknum pegawai negeri sipil. Bahkan dari segi alasan serta kuantitas mbolos, para pegawai ini jauh lebih kreatif loh. Hehehe…

Bisa jadi uenaknya aksi mbolos ini lantaran ancaman sanksi yang dijatuhkan tidak berat-berat banget mengingat ada kuota (baca:batas waktu maksimal) yang diberikan untuk melakukan aksi bolos sebelum menjatuhkan putusan. Kalo ndak salah sebulan mbolos ya ? atau malah tiga bulan ? hehehe… lupa tuh.

Seorang teman berpendapat, adanya kelonggaran kuota ini malahan membuka peluang oknum untuk mbolos jauh lebih sering. Tinggal ngantor begitu kuota yang diberikan nyaris berakhir. Seyogyanya ya sanksi gak jadi dijatuhkan mengingat syarat sanksi yang mengatur aksi mbolos dilakukan secara berturut-turut.

Andai saja, ini andai loh ya. Andai para wakil rakyat itu (termasuk pegawai negeri sipil) diberikan ancaman seperti halnya yang diberlakukan untuk para anak sekolahan atau karyawan kantoran, dimana absen tanpa keterangan dua hari saja, langsung kena teguran. Kalo berlanjut sampe seminggu, yang namanya nilai kedisiplinan (bagi anak sekolah) atau gaji ya dipotong sesuai jumlah absen.

Sayangnya wacana pemotongan gaji ini ditolak mentah-mentah oleh beberapa anggota dewan. Begitu pula dengan saran untuk menggunakan absensi sidik jari. Itu pelecehan katanya. “Jangan hanya kami yang dipermasalahkan hanya karena tidak absen. Anggota DPR itu bukan pegawai kantoran yang masuk jam 08.00 pulang jam 16.00 sore.” Kata Mbak Puan Maharani (ViVanews 29 Juli). “(bisa jadi) anggota dewan juga mempunyai tugas-tugas kepartaian yang menuntut mereka berada di lapangan (luar gedung DPR),” tambahnya. Waaahh… memang sulit ya ternyata ?

Kalo sudah ngomongin soal “tugas-tugas yang menuntut keberadaan di lapangan” saya pikir sepertinya ada juga yang berlaku dikalangan pegawai negeri sipil yang kebetulan ditunjuk sebagai pengawas kegiatan atau pengamat jalan misalnya. Begitu pula dengan pendapat “tidak harus datang jam 08.00 dan pulang jam 16.00”, karena bisa jadi ada aktifitas-aktifitas yang menuntut kondisi tertentu misalnya baru dimulai pada pukul 21.00. Pengaspalan jalan menunggu penurunan tingkat keramaian lalu lintas. Bahkan bisa jadi inspeksi dadakan ke satu wilayah banjir di pagi buta, masa’harus balik kantor buat ngabsen trus kembali lagi ke lokasi banjir ? begitu misalnya. Iya sih, ada benarnya juga.

Mumpung dibenarkan, yah ada juga loh yang kemudian beraksi mbolos dengan menggunakan alasan-alasan tadi. Nah trus gimana dong ?

Ealah, kok malah ngelantur kemana-mana ? ketimbang mikir ruwet saya pilih ikutan aja lah… “Bolos yuk Pak Dewan ?”

Kemanakah kalian wahai Wakil Rakyat ?

1

Category : tentang Opini

Tergelitik menonton tayangan layar televisi yang menampilkan seremonial pelantikan para anggota dewan kita yang terhormat, sangat jauh dari apa yang negeri ini miliki. Pada saat pengambilan sumpah tersebut jelas-jelas mereka diharapkan tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku dan tetap menyuarakan aspirasi rakyat yang  mereka wakili namun kenyataannya tak seindah impian…

Belum lagi lima tahun berlalu, belum lagi usai masa jabatan mereka, hari ini sudah bisa kita lihat bagaimana perilaku sesungguhnya. Saat bencana menerpa Situ Gintung begitu banyak para wakil rakyat melalui parpol mereka dengan sigap mendirikan tenda bantuan, berkoar menyampaikan sumbangan dan lain sebagainya… Kini ketika gempa melanda negeri ini kembali atau banjir diberbagai daerah, tak satupun dari mereka yang mau menampakkan hidungnya. Apa sebab ? karena kini mereka sudah ‘jadi’ tidak lagi berstatus dicalonkan lagi…

DPR

Sungguh kasihan nasibmu kawan… Jika dahulu tragedi Situ Gintung orang berlomba menengok, menjalankan misi kemanusiaan dan berlomba menjadi yang pertama, kini ketika tragedi kembali hadir tak seorangpun mau membantu…

Saya jadi teringat pada masa lalu, masa dimana salah seorang warga kami begitu berambisi untuk menjadi seorang anggota dewan. Dari baju kaos, stiker hingga spanduk bertuliskan inisial namanya disebarluaskan begitu mencolok. Ketika dilingkungan kami mengadakan satu acara yang melibatkan warga secara masal, si rekan dengan pongahnya berkoar mengatakan jika ia telah menyumbangkan sekian ratus nasi bungkus agar warga tak kelaparan saat acara berlangsung hingga selesai. Kata-kata itu terus terdengar ditelinga kami hingga acara selesai. Haruskan sedemikian seriusnya ?

Tingkah laku sebaliknya si rekan lakukan ketika ia tak masuk dalam daftar jadi ‘bakal calon salah satu parpol. Ia tak lagi loyal, ia tak lagi berkoar, bahkan cenderung mengibarkan bendera putih pertanda golput untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya. Hilang sudah segala image yang ia ciptakan jauh sebelumnya…

Andaikan saja masyarakat kita beneran pintar, tidak hanya senang dan tertawa-tawa ketika dianggap sudah pintar oleh para politisi dan petinggi, mungkin ini semua bisa menjadi pembelajaran untuk lima tahun yang akan datang, haruskan kita memilih mereka lagi ? atau karena sudah tidak ada pilihan lain lagi ?