It’s Just Good Business

Category : tentang Opini

Entah kenapa kok bisa saya jadi keingrtan dengan kalimat si kecil nahkoda dari film Pirates of The Caribbean yang ke 3, pas baca koran Bali Post halaman pertama hari ini soal Teluk Benoa. Dimana survey lokasi langsung dihentikan pasca naiknya berita ke media cetak dan sosial kemarin. dan diikuti pula dengan kalimat ‘tidak tahu’ dari pemerintah.

#BaliTolakReklamasi

Gaung #BaliTolakReklamasi sepanjang yang saya tahu sudah digelorakan sejak lama oleh barisan kawan kawan aktivis macam Gendo Suardana yang dahulu kala pernah menjadi kawan kuliah saya di Teknik Arsitektur. atau oleh tiga musisi Superman Is Dead dalam setiap penampilannya hingga dicap sebagai artis yang tak laku dan hanya memanfaatkan momen. dan kini semua perjuangan tampaknya sudah semakin besar sampai melibatkan 19 Desa Adat melumpuhkan Tol Bali Mandara pada 28 Februari lalu.

Secara sudut pandang nak Bali, sungguh ini satu hal yang mencengangkan.

Bagaimana tidak ?

Rakyat Bali yang dikenal wisatawan dan mancanegara dengan kesantunan dalam diamnya, kini memilih berontak atas injakan investor TWBI yang berencana melakukan Revitalisasi (klaimnya) berbasis Reklamasi. Secara diam-diam, dengan dukungan pemerintah Provinsi beserta para Wakil Rakyat, serta support penuh Pemerintah Pusat era Presiden SBY melalui Perpres No.51 Tahun 2014 yang dikeluarkan sesaat sebelum masa pensiun.

Wajar apabila kini ‘segelintir’ rakyat Bali bergerak.

Ya, segelintir. karena meskipun jumlahnya yang kini sudah mencapai Ribuan, tetap saja diklaim segelintir oleh barisan Pendukung Pro Reklamasi, dengan logika yang dibandingkan dengan jumlah Rakyat Bali secara statistik.

Saya pribadi kalo mau dicari-cari ya merupakan bagian dari salah satu elemen Pendukung Pro Reklamasi, karena saat pesepakbola Ronaldo didapuk menjadi Duta Mangrove dan bertandang ke Tanjung Benoa Bali bersama pak Presiden SBY Juli tahun 2013 lalu, saya adalah orang yang menjaga gawang rekanan pelaksana untuk melakukan perbaikan jalan Telagawaja, akses utama ke pantai setempat atas perintah pimpinan, selama 3 hari penuh. Sialan benar…

tapi kira-kira dibutuhkan massa sebesar apa ? atau berapa Desa Adat lagi ? agar Pemerintah Pusat era Pak Jokowi mau mencabut Perpres tersebut serta menghentikan rencana TW menjarah Bali seluas 700 Hektar ?
atau barangkali jika berkaca pada kasus Kapolri juga Revisi UU KPK, Pak Jokowi kelihatannya masih berupaya untuk main halus tanpa harus bersinggungan dengan mamak Mega dan TWBI ?

Kalo memang begitu, mbok ya dipercepat sedikit langkahnya Pak Jokowi. Karena hari ini tampaknya para Investor sudah gatal ingin memulai proses Reklamasi berkedok Revitalisasi itu, dengan melakukan Survey Awal, memfitnah kami, bahkan memalsukan identitas untuk menyebarkan ‘kebenaran’ yang mereka klaim selama ini.

Mempertanyakan Kredibilitas para pengkaji Feasibility Study

2

Category : tentang Opini

Kasus reklamasi pantai Tanjung Benoa oleh Artha Graha yang sedianya akan dilaksanakan pasca pencitraan semu dengan mendatangkan pesepakbola ternama Christiano Ronaldo bersama Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI akhir Juni lalu, pada akhirnya mengundang banyak reaksi penolakan.

Dilihat dari perencanaannya, tentu rencana reklamasi yang bisa jadi dibaliknya terdapat nama seorang pengusaha kelas wahid Tommy Winata, terlihat begitu sistematis dan mengagumkan, mengingat banyak pihak yang kemudian dilibatkan, salah satunya Universitas Udayana, Perguruan Tinggi Negeri Bali yang sudah melahirkan banyak sarjana, magister bahkan doktor dan profesor.

Yang sayangnya berlaku sebagai pengkaji feasibility study atau analisa kelayakan dari target Reklamasi pantai seluas 400 hektare itu. Yang hasilnya tentu mendukung upaya reklamasi dengan belasan pembelaan dan dampak positif serta meminimalkan dampak negatifnya. Kesimpulan akhir, reklamasi pantai Tanjung Benoa, layak untuk diwujudkan.

Hasil feasibility study semacam ini, saya yakin sudah tidak asing lagi terdengar dan terbaca dimedia, mengingat sudah menjadi rahasia umum, bahwa sebuah FS atau analisa kelayakan bahkan dapat dibeli untuk memberikan satu keuntungan pada pihak yang memberikan tugas.

Hal ini tentu mengingatkan saya pada sesi pemaparan proposal Thesis di kelas Manajemen Konstruksi Magister Teknik Sipil Universitas Udayana, tahun 2009 lalu. Dimana saat itu salah satu kawan kuliah di angkatan kami, mengangkat satu tema yang begitu diminati banyak mahasiswa pasca sarjana lainnya, mengingat mudahnya topik diarahkan dan diselesaikan. Yaitu Analisa Kelayakan pada sebuah bangunan apartemen yang sedang dibangun di wilayah Kuta, Kabupaten Badung.

Satu pertanyaan yang saya ajukan saat itu adalah ‘bagaimana tindak lanjut yang kelak akan disarankan, apabila ternyata dalam proses dan hasil akhir analisa kelayakan menyatakan Tidak Layak untuk dibangun ? Dengan kata lain, apakah untuk mendukung satu kepentingan, proses dan hasil analisa kelayakan harus dipaksakan atau dilayak-layakkan ?’

Pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh si kawan kuliah saat itu. Tentu mandegnya jawaban yang diharapkan, mengakibatkan saya secara respek diserang balik oleh para sejawat si kawan kuliah yang tidak terima rekannya di pojokkan dengan pertanyaan tersebut.

Bisa jadi kondisinya saat ini serupa dengan hasil analisa kelayakan yang dikerjakan oleh para cendekia pintar di perguruan tinggi yang kebetulan menjadi almamater saya selama 2 periode perkuliahan.

Balik berbicara tentang analisa kelayakan yang dibuat oleh Tim LPPM Universitas Udayana dengan studi kasus reklamasi pantai Tanjung Benoa, bisakah dibeberkan kepada publik, bagaimana proses, kriteria penilaian, sumber data yang dicari serta dasar hukum yang digunakan sehingga hasil kajian, sudah barang tentu dan dijamin 120 persen akan menghasilkan kesimpulan layak untuk dilanjutkan dan diwujudkan.

Nah, apabila kemudian ditengah jalan pasca hasil kesimpulan analisa kelayakan dibeberkan kepada publik namun lebih banyak bertentangan dengan logika sosial, apakah publik, termasuk saya tentu saja, bisa mempertanyakan kredibilitas para penyusun kajian, baik kemampuan, daya analis, pola pikir serta kepentingannya, sehingga jika ini bisa membuktikan bahwa sebuah analisis Kelayakan dapat dipesan sesuai tujuan, dapat menjadi pembelajaran bagi para pembuat kajian lainnya, agar tidak serta merta menggadaikan kemampuan daya analisnya demi segepok uang.

Minimal kelak, jikapun kemudian lembaga pengkaji bisa bersifat independen, hasilnya bisa jadi tidak layak untuk diwujudkan, mengingat a, b, c, d dan seterusnya.

Apakah itu dimungkinkan ?