Liburannya Sudah Usai, Ndan

Category : tentang PeKerJaan

Tiba-tiba saja selera makan saya menguap entah kemana. Sementara nasi dan lauk yang pesan sudah dihidangkan di meja.
Fuck…
Stress pekerjaan di awal bulan Oktober ini rupanya sudah mulai melanda pikiran.

Sembilan bulan menikmati liburan tanpa beban dan tanggung jawab, banyak memberikan kesan bermakna pada keluarga. Kami jadi memiliki banyak waktu bersama sejauh ini, utamanya jika hari Jumat siang sudah menjelang, hingga minggu malam.
Tanpa gangguan telepon, keluhan hingga makian orang per orang. Juga tugas dadakan dari pimpinan maupun kawan di skpd lain.

Akan tetapi minggu ini, hingga bulan-bulan mendatang, sepertinya masa-masa indah Liburan bersama Keluarga bakalan Berakhir.
Ya, dan sudah dapat dipastikan Berakhir.
Mengingat pimpinan dimana saya bertugas, per Senin 2 Oktober lalu dititiptempatkan di lapas LP Kerobokan. Kaitan dengan kasus Senderan Tukad Mati yang ramai di media beberapa waktu lalu.

Mau tidak mau, suka tidak suka, konsekuensi dari semua itu, seluruh penugasan Beliau sebagai PPK dan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dilimpahkan turun ke saya.
De Ja Vu..
Mirip kejadian tahun 2013 lalu. Namun bagusnya, saat ini saya dalam kondisi siap untuk menghadapi tantangan meskipun sedikit menyesali keadaan yang terjadi.

Jadi PPK lagi ?
OH NO !!!

Terbang (lagi) ke Jakarta Bersama Citilink

1

Category : tentang PeKerJaan

QG 153. Tujuan Jakarta.

Pagi ini, sebagaimana yang telah direncanakan tiga hari sebelumnya, saya kembali duduk menunggu jam boarding keberangkatan pesawat Citilink di Gate 3 ruang tunggu Bandara Ngurah Rai Bali.
Kali ini perjalanan akan memakan waktu hingga 2 hari kedepan, berkaitan dengan upaya pemberlakuan e-Purchasing Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah e-Katalog.
Hal ini menyikapi pilot project dari LKPP RI kepada 5 Daerah kalau tidak salah, dimana 4 diantaranya merupakan Pemerintah Provinsi di Indonesia dan Badung adalah satu-satunya Kabupaten yang diikutsertakan di dalamnya.

Perjalanan kali ini merupakan pengalaman pertama yang pernah saya agendakan keberangkatannya berempat dengan pimpinan, namun batal satu akibat kematian salah seorang famili di Jogyakarta yang mengharuskan yang bersangkutan hadir sebelum siang ini untuk mengikuti proses penguburan.
Sementara kehadiran sudah terlanjur dilakukan Check in via mobile web yang akhirnya tidak dapat di-Cancel/Refund ataupun diganti dengan Nama lain.
Rugi satu tiket deh.

Itu artinya, hanya kami bertiga yang positif berangkat. Ibu Kepala Dinas eh plt, Pak Pande Permukiman yang notabene masih merupakan adik sepupu di satu halaman rumah, yang per akhir Desember kemarin menggantikan saya di posisi Kepala Seksi Permukiman, dan tentu saya sendiri Pak Pande Perumahan. Hehehe…
Kebetulan di tanggal yang sama, saya dipindahtugaskan ke Bidang Perumahan dengan fokus utama pekerjaan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Perumahan atau lazimnya kini dikenal dengan istilah Bantuan Bedah Rumah.
Meski tidak spesifik satu itu saja. Sementara sih iya.

Lepas dari Bidang Permukiman yang dahulunya lebih banyak bergaul dengan Usulan penanganan Jalan Lingkungan, tampaknya tidak bisa dilepas begitu saja mengingat pejabat pengganti di Bidang Permukiman yang salah satunya ya sepupu tadi, masih belum menguasai betul medan tempur di lapangan pun proses pelaksanaan pasca perencanaan dilakukan.
Seiring dengan itu, per tahun lalu kebetulan pimpinan kami pernah mengajukan kegiatan konstruksi ini sebagai pilot project penggunaan metode e-Purchasing atau e-Katalog, yang rupanya secara intens dilanjutkan prosesnya sedari awal tahun 2017 ini.
Maka demi tercapainya tujuan diatas, saya sebagai mantan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung penuh akan semua paket kegiatan penanganan Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 hingga 2016, diminta ikut mendampingi kawan-kawan di Permukiman serta Tim Penyusunan e-Katalog dari LKPP. Baik terkait pemaparan spesifikasi, material, pola pelaksanaan hingga proses pengadaan yang dahulu dilakukan dengan Pelelangan Umum.
Ini dilakukan agar tidak ada informasi yang hilang ketika nantinya akan dieksekusi oleh kawan-kawan di Permukiman dengan pejabat baru ini.

Masalahnya adalah, kedua PPK resmi yang kini ditunjuk untuk melaksanakan tugas penanganan, sedang menjalani Diklat Kepemimpinan tingkat IV dengan konsekuensi tidak bisa terlibat penuh dalam proses pembahasan e-Katalog ini. Termasuk agenda Studi Banding ke DKI Jakarta yang menurut informasi Tim dari LKPP, sudah pernah melakukan Pengadaan Kegiatan Jasa Konstruksi serupa dengan metode e-Katalog.
Maka ya… Mau tidak mau, Mantan PPK diwajibkan ikut serta sesuai Perintah Pimpinan.
Gitu…

Lalu bagaimana cerita selanjutnya terkait agenda hari ini, kita lanjut sebentar setibanya di LKPP ya.
Kangen banget bisa bertemu sahabat lama disana.

Pengalaman Pertama, Kejutan Pertama

2

Category : tentang DiRi SenDiri, tentang Opini

Saya sama sekali ndak menyangka. Jika satu dari seratusan kegiatan yang dipaksakan kepada saya untuk ditangani dan dikelola, harus mengalami pemutusan kontrak ditengah jalan.
Sialnya ini semua terjadi akibat keteledoran semua pihak termasuk saya sebagai PPKnya.
Damn !

Sialnya lagi, si Rekanan Pelaksana kabur tanpa berita. Lengkap dengan semua uang muka yang sudah terlanjur dicairkan tanpa ada pengembalian, dan zero progress di lapangan.
Anjing !
Ketololan manajemen dalam menjalankan paket kegiatan di akhir tahun, begitu bathin saya sejauh ini.

Terlalu Percaya, menjadikan semuanya bumerang.
Bisa jadi ini satu wujud jeweran dari Tuhan kepada saya. Untuk tidak main-main dengan pengelolaan uang negara. dan bahwasanya satu cara itu dilalukan dengan uji coba sebuah paket kecil, ya paket kecil, dimana secara nilai apabila harus dibayarkan secara dadakan, masih bisa ditalangi meski harus menghabiskan tabungan yang ada.
Bangke memang jadinya…

Ini menjadikannya sebuah pengalaman pertama. Sebuah kejutan pertama yang membuat shock dan terhenyak. Bahkan suasana liburan tahun baru ini pun jadi tak bermakna karenanya.

Ada banyak catatan yang diakibatkan menjadi sebuah peringatan bagi kami semua. Bahwa Kepercayaan pada Rekanan tak bisa begitu saja diberikan. Ada banyak peluang penyimpangan saat kami nekad melakukannya.

Tapi ini seperti mengorbankan diri sendiri…
Sekaligus mengajarkan agar bisa lebih selektif menerima tugas, beban dan tanggung jawab.
Kuantitas yang berlebihan, hanya akan membunuh kita pelan-pelan.

PimPro, Apaan sih Itu ?

Category : tentang PeKerJaan

PimPro

Kalian yang sudah masuk dunia kerja, utamanya yang bergerak di bidang konstruksi, saya yakin pasti pernah dengar istilah Pimpro.
Baik yang berkonotasi Negatif ataupun Positif.
Demikian halnya saya.

Pertama kali mendengar istilah PimPro kalo ndak salah ya pas baru-baru jadi Pe eN eS. Yang saat diceritakan oleh pimpinan saat itu, apa tugas, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Pimpro, Bagi saya pribadi sih lebih banyak Negatifnya. Ini jika dilihat dari kaca mata kebenaran. Bukan pembenaran.

Image besarnya Power seorang Pimpro makin dikuatkan saat saya mengobrol ngalor ngidul bersama seorang pejabat fungsional di tingkat Provinsi saat berkesempatan menginap sekamar *bukan seranjang ya* sewaktu ditugaskan ke Indonesia Timur berkaitan dengan pemanfaatan dana ABPN dua tahun lalu.
Dari ceritanya, ya memang benar bahwa seorang PimPro apalagi di era Pak Harto menjabat dulu sebagai Presiden RI ke-2, punya kekuatan besar yang begitu memanjakan hidup dan keseharian yang bersangkutan.

Jadi tidak heran, apabila ada kekaguman luar binasa pada seseorang yang mampu dipertahankan sebagai seorang PimPro di era jaya terdahulu, pada tahun anggaran berikutnya, yang secara tidak langsung akan menyampaikan makna besaran setoran yang diberikan demi mempertahankan posisinya tersebut.

Tapi bagi kalian yang belum tahu apa sih PimPro itu sebenarnya ?

Pemimpin Proyek atau dulu dikenal dengan istilah PimPro adalah orang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan kegiatan proyek, mempunyai hak, wewenang, fungsi serta bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kurang lebih begitu pengertian PimPro sebagaimana yang disampaikan oleh Blognya Orang Sipil
melalui postingannya di tahun 2012 lalu.

Masih mengambil materi dari halaman yang sama,
Tugas Pimpinan Proyek (PimPro) adalah
a. Mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek.
b. Menandatangani Surat Perintah Keja (SPK) dan surat perjanjian (kontrak) antara pimpro dengan kontraktor.
c. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor.
d. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang.
e. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan.
f. Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas.

Kurang lebih begitu makna keberadaan seorang PimPro jika dilihat dari arti positif yang sebenarnya. Yang pada intinya, mutlak paham keseluruhan pekerjaan yang dibebankan di pundak yang bersangkutan, dengan dibantu para pelaksana teknis, pengawas, pembantu keuangan dan lainnya.

Sedangkan PimPro sebagaimana konotasi negatif yang saya sampaikan diatas, lebih banyak hadir dari kalangan PNS dengan spesifikasi atau kriteria Menjabat posisi Struktural.
Dimana saking negatifnya, seorang Profesor bernama Bang Fahmi lewat halaman yang ia miliki di www.fahmiamhar.com pun sempat berkisah pernah menolak saat yang bersangkutan diminta untuk menjadi seorang PimPro.

Apa pasal ?

Lantaran di era Reformasi atau era Presiden Jokowi sekarang, KPK lagi galak galaknya menangkap tangan mereka yang didaulat menjadi seorang PimPro atau kini disebut dengan istilah PePeKa (PPK-Pejabat Pembuat Komitmen), yang berdasarkan aturan Perpres terkait Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah harus lolos ujian Sertifikasi Pengadaan dan memiliki SIM legalitas tersebut.
Tidak harus berasal dari jajaran Struktural, namun kini, seorang Staf pun bisa menjadi seorang PePeKa sejauh memiliki persyaratan diatas.

Ditangkap tangan ya karena menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk berbuat hal-hal di luar aturan yang ada. Melakukan korupsi dana anggaran, tidak menguasai spesifikasi kegiatan, atau mengabaikan pengawasan hingga terbengkalai bahkan tersendat.
Yang kesemuanya itu terjadi bisa karena ketidakmampuan pejabat yang ditunjuk untuk memahami sejauh mana kewenangannya sebagai PimPro masa kini atau yang disebut dengan istilah PePeKa (PPK), sehingga mengakibatkan kekhawatiran berlebihan saat menjalankan tugas atau malah tidak mau peduli apapun aturannya.
Tidak heran ketika lembaga superbodi KPK menghimbau para pejabat tersebut untuk tidak takut saat diberi penugasan sebagai PPK atau PimPro.

Separah itukah beban tanggungjawab jabatan sebagai PimPro ?

Diperiksa Tipikor (lagi)

Category : tentang KHayaLan

Diberi beban kerja sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen atau yang dahulu dikenal dengan sebutan PimPro untuk 54 paket fisik peningkatan Jalan Lingkungan Kabupaten Badung, ditambah 6 paket Perencanaan dan 6 Paket Pengawasan belum termasuk yang bersumber dari dana APBN seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PPIP, sebetulnya sudah membuat puyeng kepala dan juga dengan terpaksa mengorbankan kesehatan, nampaknya yang namanya cobaan dari Tuhan belum jua usai.
Kali ini ditambah satu lagi, pemeriksaan dari Tipikor Polres Badung, menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu paket diatas. Tentu proses pemanggilan ini berkaitan dengan tugas yang dibebankan pada saya diatas.
Berat ?
Ya… tapi dijalani saja.

Memikul tanggung jawab untuk sedikitnya 66 paket sebagaimana gambaran awal diatas, bagi sebagian orang sepertinya sudah mulai maklum apabila satu dua diantaranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah Sosial menempati urutan pertama. Berlanjut pada masalah Teknis, baru kemudian Administrasi. Mereka lalu menganggap wajar saat saya mulai mengganggu waktu senggangnya dengan curhat dan keluhan. Sedangkan sebagian lagi tentu saja menganggap saya salah, teledor dan kurang cermat.

Berusaha menyelesaikan masalah dengan Benar saja masih dianggap Salah. Apalagi diselesaikan dengan cara yang Salah ?

Kurang lebih begitu yang saya yakini dan rasakan sedari awal dipercaya memegang jabatan sebagai PPK di sejumlah Kegiatan Jalan Lingkungan.

PanDe Baik Tipikor 3

Akan tetapi ya… wajar juga sih kalau sebagian dari kawan dan rekan kerja saya menuntut kegiatan yang dapat diselesaikan secara perfect keseluruhan. Bukankah dana yang saya pegang ini merupakan dana rakyat ? Sebagian dari pajak yang mereka bayarkan selama setahun kemarin ?

Maka ketika obrolan kita balik lagi ke persoalan judul posting, ya wajar saja jika kemudian salah satu penyidik senior yang ditugaskan untuk memeriksa saya jumat pagi tadi merasa emosi saat satu dua pertanyaannya saya jawab ‘tidak ingat’. Wong dana paket kegiatan yang disangkakan pada saya mencapai angka 2 M.

Akan tetapi, saya sempat tekankan bahwa beda loh jika saya menjawab ‘Tidak Tahu’ dengan ‘Tidak Ingat’ jika mereka menyadari sepenuhnya posisi saya sebagaimana gambaran di paragraf pertama postingan ini. Jika menjawab ‘Tidak Tahu’ ya tentu wajar pak Penyidik marah akan hal itu. Sebaliknya jika ‘Tidak Ingat’ ? Kurang lebih artinya Tahu, namun baru bisa dijawab ketika sudah melihat dokumennya nanti. Bukankah wajar bahwa yang namanya ingatan akan sulit mengingat pada detail satu hal ditengah puluhan pekerjaan yang sama dan mirip ?

Tapi ya sudahlah. Tugas Penyidik ya memang menyidik. Melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu kegiatan yang saya pegang di tahun 2015 ini. Sedang saya ? Sebagai PPK ya tugasnya tentu bertanggungjawab penuh pada kegiatan, menindaklanjuti usulan masyarakat, penugasan pimpinan hingga menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk potensi diperiksa Tipikor, bahkan menjadi Tersangka dan seterusnya.

dan sebagaimana yang sudah disampaikan diatas, ya dijalani saja.

Saya yakin Tuhan tidak akan Tidur. Seandainya pun nasib berkata lain, saya hanya berhadap keadilan hidup yang akan dirasakan oleh masing masing hamba-Nya.

Nasi be Guling warung Penatih nak nu jaen, pak Penyidik.
Demikian halnya dengan tawa renyah ketiga putri saya.
Untuk hal-hal itulah yang membuat saya tidak melakukan percobaan korupsi dalam bentuk apapun berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban saat ini. Cukup hanya waktu luang sebagai PNS saja yang masih kerap saya korupsi, untuk menuliskan unek-unek keluhan saya macam ini, atau mencuri-curi tidur saat lelah di kabin mobil, dibawah pohon yang rindang halaman parkir kantor.

* * *
…kamar mandi rumah di Nangka. 08.00 pm. Hanya sebuah cerita atas pemeriksaan Tipikor Polres Badung pagi tadi.

Akhir Kisah Perjalanan di PPIP

Category : tentang PeKerJaan

Mendapatkan promosi di posisi Kepala Seksi Permukiman akhir April tahun 2013 lalu, rupanya memberikan banyak penugasan baru yang mau tidak mau harus saya lakoni mengingat secara legalitas Surat Keputusan yang ada, melekat pada jabatan struktural yang diemban. Maka itu selain mengurusi 62 paket Jalan Lingkungan, saya pun dipaksa terjun bebas menangani kegiatan bersumber dana APBN dengan 2 jenis berbasiskan pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan PPIP atau Infrastruktur Perdesaan.

Bagi orang baru yang didorong jatuh untuk memahami semua kegiatan termasuk istilah yang ada didalamnya, tentu membuat kelimpungan kondisi lahir bathin saat BPKP turun melakukan pemeriksaan sementara saat itu nyaris tidak ada transfer knowledge dari pejabat lama maupun pimpinan yang secara kesehatan bisa dikatakan sudah tidak memungkinkan lagi. Minimnya kehadiran pelaku pelaksana menjadikan proses berjalannya pemeriksaan kacau balau, mengingat sebagai pejabat baru di posisi tersebut, tidak ada hal yang bisa dibantu termasuk soal legalitasnya.

Satu persatu dokumen baru bisa ditemukan pasca Laporan Hasil Audit diserahterimakan dan ditindaklanjuti. Banyak hal tentu saja yang harus dipelajari.
Pada kegiatan PPIP atau Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, saya melihat proses yang ada jauh lebih sederhana ketimbang turunan satunya lagi, PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga pembelajaran untuk memahami lebih jauh isi kedua kegiatan itu lebih mudah untuk mencerna PPIP ketimbang lainnya. Itu sebabnya saat Usulan pergantian Pejabat Inti Satker disampaikan ke Kementrian PU, saya lebih memilih berada di PPIP dengan rangkap jabatan Kasatker sekaligus PPK ketimbang PNPM Mandiri Perkotaan. Apa lacur, keluaran SK yang diturunkan malah menambah beban yang ada dimana posisi PPK di kegiatan PPIP tetap diemban sedangkan PNPM malah merangkap jabatan keduanya.

PPIP PanDe Baik

Dua tahun, saya mengabdikan diri untuk kegiatan PPIP yang pada akhirnya sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 305/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, posisi saya telah digantikan sepenuhnya oleh Kasatker yang merangkap jabatan sebagai PPK per tanggal 27 Mei 2015 lalu.

Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama kurun waktu tersebut, dimana aura positif selalu hadir dalam setiap pertemuan baik di awal maupun saat serah terima pekerjaan. Suasana yang hangat kekeluargaan sebetulnya telah membuat saya betah berlama-lama dalam keluarga PPIP. Pun demikian saat diminta berkoordinasi dengan rekan sejawat se-Indonesia di Batam, Manado, Solo dan lainnya. Berkenalan dengan sosok Bapak Kadek Sutika, mantan PPKP PPIP Provinsi Bali, Bapak Nyoman Sutrisna Kasatker yang hingga kini masih menjabat di posisi yang sama, Agus Yudi Kasatker merangkap PPK PPIP Kabupaten Bangli, Gus Mahesnawa dari Kabupaten Klungkung atau Gusti Ariana dari Kabupaten Gianyar membawa banyak cerita dan pesan yang unik dalam kisah perjalanan ini.

Satu persatu tugas yang saya emban kelihatannya sudah mulai dikurangi. PNPM tak lagi masuk ke Kabupaten Badung, demikian halnya PPIP yang tak lagi saya asuh dalam kurun satu tahun kedepannya. Entah nanti

Off Campus

Category : tentang PeKerJaan

Matahari !!! Huuu Haaaaaa !!!
Selamat Pagi !!! Pagi Pagi Pag… *eh  Mimpi apa nih ?

Mih… Maaf Maaf… yang tadi itu ceritanya Yel Yel kami, kelompok Matahari (tapi bukan Bunga Matahari Shincan loh yah…) yang begitu dibanggakan saat dipamerkan didepan dua puluh peserta Diklat PIM IV Angkatan V Kabupaten Badung… Meski gag dapet Juara Umum dan menyabet emas, tapi pengalaman kali ini memang amat berkesan… apalagi pernah punya pengalaman jatuh dan amnesia saat outbound masa prajabatan terdahulu. Jadi bisa dikatakan yang sesi hari terakhir itu merupakan sesi bertahan hidup normal… ups…

Jika tulisan dua makan siang kemarin ada kaitannya dengan tulisan sebelumnya yang golput itu, maka tulisan kali ini ada kaitannya juga dengan tulisan sebelumnya yang… eh yang mana yah ?

Jadi ceritanya nih usai melakoni 13 hari kerja On Campus di pendidikan pola baru ini, semua peserta angkatan V Kabupaten Badung (sebetulnya angkatan pertama di kabupaten Badung untuk pola baru) kembali ke kantor masing masing (off campus) untuk berdiskusi dengan para Mentor (atasan langsung) serta mendapatkan persetujuan atas tugas Proyek Perubahan yang akan dikerjakan selama masa Diklat selanjutnya nanti.

Demi mendapatkan apa yang ditugaskan selama masa Off Campus ini, sebenarnya sih peserta disarankan untuk tidak mengambil kerjaan kantor, tapi faktanya ya gag bisa begitu. Sama halnya dengan apa yang saya protes saat pembelajaran pertama dahulu, bahwa sebenarnya para peserta tidak bisa meninggalkan pekerjaan utamanya meski usai jam pembelajaran sekalipun.

Dan entah mengapa ketika kegiatan Off Campus ini dilakoni… satu persatu permasalahan datang setiap harinya (dalam total 5 hari kerja), sehingga mau tidak mau ya harus diselesaikan demi masa depan cerah saat ditinggalkan kembali hari senin nanti. Edan bener…

Terhitung yang paling parah adalah berkaitan dengan waktu pulang yang gag pernah tepat waktu (diatas jam 5 sore). Ini lantaran waktu kerja yang ada rasanya gag pernah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Sampai sampai di hari pertama balik kantor malah memicu pertikaian antar pulau yang mengakibatkan ‘pisah ranjang’ selama empat hari berikutnya… ya… sudahlah… mau bilang apa lagi…

Yang lebih bikin kaget lagi ya terkait usaha menindaklanjuti PermenPU nomor 14/MRT/M Tahun 2011 yang isinya tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kementrian Pekerjaan Umum yang mengakibatkan pada pencalonan saya menjadi Kepala Satuan Kerja untuk kegiatan PPIP atau Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmennya yang diperbolehkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Ini terkait penugasan sebagai pejabat inti satker yang tidak boleh dirangkap. Lebih Edan kan ?

Bukan apa apa sih, tapi masa dengan jabatan baru setahun di Kepala Seksi begini sudah harus masuk lagi menjadi Kepala Satuan Kerja… padahal yang namanya Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK saja rasanya belum semua bisa dilakoni dengan baik, berhubung jumlah paket yang ditangani itu ada sekitar 63 paket dan akan bertambah 6-8 paket lagi di anggaran Perubahan akhir tahun 2014 nanti. Makin Edan kan ?

Maka jadilah masa Off Campus ini yang seharusnya bisa lebih santai dijalani, jadinya jauh lebih berat untuk dilakoni. Apalagi membayangkan kelak mulai Senin nanti bakalan lebih banyak pekerjaan lagi yang harus ditangani… Bweeehhh… harus siap siap stamina dan konsentrasi pikiran nih biar gag jatuh sakit.

Eh… waktu sudah menunjukkan pukul 6.20… saatnya memandikan dua putri kecil kami sebelum bersalin rupa. Ya sudah… nanti saya lanjut lagi deh.

Berbenah Diri di Permukiman

2

Category : tentang PeKerJaan

Jika selama delapan bulan terakhir hampir setiap saat saya mengeluh soal kesibukan baru dan jadwal kerja yang bertambah padat baik di sosial media FaceBook dan Twitter ataupun Blog, rasanya jelang akhir tahun begini sudah seharusnya saya melakukan introspeksi diri, berbenah untuk masa depan yang lebih baik.

Terlepas dari semua beban yang tanggungjawab yang diserahkan oleh pimpinan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, sebenarnya ada banyak hal yang patut saya syukuri. Salah satunya adalah tanggungjawab.

Bayangkan jika sampai saat ini saya masih berkutat dengan masalah sistem, komplain penyedia hingga prosedural yang sesuai dengan SOP, barangkali mental kerja yang saya yakini tetaplah menjadi sebuah area hitam putih. Sementara kini, yang namanya abu-abu pula warna lainnya hadir dalam keseharian tanpa ampun. Bikin deg-degan memang, tapi lama-lama mengasyikkan jika mampu untuk dinikmati.

Hal lain lagi, dengan perpindahan ruangan artinya makin banyak kontak yang bertambah dalam daftar, baik teman atau rekan kantor, tokoh masyarakat, anggota dewan hingga orang per orang yang entah darimana mereka bisa tahu nomor ponsel saya. Hmmm…

Selain itu, posisi sebagai PPK mau tidak mau diwajibkan untuk menambah wawasan kerja, lingkup wilayah hingga strategi praktis untuk menangani masalah intern hingga sosial masyarakat yang beragam kesulitannya. Semua harus bisa dinikmati tanpa harus dimasukkan ke hati jika bisa. Kalo tidak ? Hiy… siap-siap makan hati deh pokoknya 🙂

Namun selama hampir delapan bulan duduk di kursi Kepala Seksi Permukiman Dinas Cipta Karya, jujur saja banyak hal yang belum mampu saya kuasai dengan baik. Manajemen karyawan misalnya. Saya belum mampu menguasai staf atau bawahan satu persatu secara utuh, memberi mereka tugas yang layak dan sesuai dengan ilmu yang dimiliki, atau membagi porsi antar mereka secara adil.

Pun demikian soal penguasaan rekanan penyedia, yang masih ada raa enggan untuk menegur secara tegas saat mereka melakukan kesalahan. Mungkin karena secara pribadi juga kerap melakukan kesalahan yang harus ditanggung oleh rekanan akibat minimnya pengetahun akan perjanjian Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pokoknya horor…

Tapi minimal kini posisinya sudah ada dan bisa dinikmati. Tinggal bagaimana cara belajar lebih jauh dan meningkatkan kemampuan, baik sebagai atasan bagi kawan-kawan staf ataupun sebagai bawahan bagi para pimpinan… juga rekan kerja bagi para penyedia, dan pengayom bagi masyarakat. Susah memang, tapi pasti asyik untuk dijalani. Doakan saja…