@LPSEBadung Informasi seputar e-Proc Pemkab Badung

Category : tentang PeKerJaan, tentang TeKnoLoGi

“#AplikasiSPSE tidak memerlukan biaya Lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya” (19 Mei)

“Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi” (19 Mei)

“SPSE,aplikasi e-pengadaan yg dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement-LKPP utk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah sluruh Indonesia” (19 Mei)

“Ada dua pengumuman Lelang yang ditampilkan di halaman LPSE Badung. e-Proc dan non e-Proc” (8 Juni)

“Untuk paket/kegiatan yang dilelangkan melalui e-Proc dapat dipantau di halaman depan/utama atau melalui Menu ‘Cari Paket Lelang di sisi kiri” (8 Juni)

“Untuk paket/kegiatan yang dilelangkan melalui Non e-Proc/Konvensional dapat dipantau melalui Menu ‘Cari Lelang Non e-Proc di sisi kiri halmn” (8 Juni)

“Pengertian Pelelangan secara e-Procurement dapat dilihat pada PerPres no. 54 Tahun 2010 Bab I, Pasal 1, poin 37” (8 Juni)

“Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (1) ” (8 Juni)

“dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan #pengertian pengadaan #e-Procurement (2)” (8 Juni)

“Terpantau sekitar 43 paket kegiatan di PemKab Badung yang sudah diadakan secara elektronik/e-procurement” (8 Juni)

“16 paket diantaranya diLelangkan oleh Panitia Pengadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung” (8 Juni)

“19 paket diLelangkan oleh Panitia Pengadaan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung” (8 Juni)

“4 paket diLelangkan oleh Panitia Pengadaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung” (8 Juni)

“dan msg”1 paket diLelangkan oleh Panitia Pengadaan Bappedalitbang, Dishubkominfo, sekretariat DPRD dan Disbud Kabupaten Badung” (8 Juni)

“Sekedar Informasi, hingga hari ini @LPSEBadung sudah melelangkan 73 paket Pengadaan dari 91 paket yang diajukan oleh 8 SKPD” (24 Juni)

“Ada 70 UserID Panitia @LPSEBadung yang sudah dibagikan untuk 25 SKPD dari 35 yang ada di Pemkab Badung” (24 Juni)

“Hingga hari ini, Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama Pengadaan melalui e-Proc dengan 46 Paket Lelang” (24 Juni)

“diikuti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan 17 paket Lelang e-Proc dari 32 paket yang diajukan” (24 Juni)

“serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung dengan 8 paket lelang melalui jalur e-Proc” (24 Juni)

“Semua proses paket yang dilelangkan melalui jalur e-Proc dapat dilihat oleh Awam sekalipun di halaman milik @LPSEBadung” (24 Juni)

“Sekedar mengingatkan, silahkan Kontak kami di http://lpse.badungkab.go.id/ atau e-mail di [email protected] atau follow @LPSEBadung

@LPSEBadung Informasi seputar LPSE Pemkab Badung

3

Category : tentang PeKerJaan, tentang TeKnoLoGi

“LPSE Badung merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kab.Badung” (19 Mei)

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani ULP/Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik” (19 Mei)

“Landasan hukum Pembentukan #LPSE (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003” (19 Mei)

“Landasan hukum Pembentukan #LPSE (2) : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003” (19 Mei)

“Landasan hukum Pembentukan #LPSE (3) : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004” (19 Mei)

“Landasan hukum Pembentukan #LPSE (4) : Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006” (19 Mei)

“Ada yg ingin diketahui terkait LPSE? Silahkan tanyakan kepada kami melalui halaman Tanya Jawab LPSE Badung” (10 Mei)

“Bagi yang ingin mengikuti proses lelang e-proc Pemkab Badung, silahkan daftarkan emailnya terlebih dulu di halaman LPSE Badung” (23 Mei)

“Tips #LPSE Badung. Lakukan perubahan password secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan dan pembobolan akun LPSE” (24 Mei)

“Bagi Masyarakat yang ingin ikut serta memantau Proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemkab Badung, silahkan akses alamat #LPSE Badung” (24 Mei)

“Apabila halaman #LPSE Badung tidak dapat diakses, silahkan kontak kami melalui akun Twitter” (24 Mei)

“Tim kami bisa ditemui di gedung @LPSEBadung saat hari dan jam kerja. Diluar itu hanya Free Wifi dan Server saja yang ada :p” (24 Juni)

“Sekedar mengingatkan, silahkan Kontak kami di lpse.badungkab.go.id atau e-mail di [email protected] atau follow @LPSEBadung

PanDe Baik memperkenalkan @LPSEBadung akun Twitter non-Official LPSE Pemkab Badung

2

Category : tentang PeKerJaan, tentang TeKnoLoGi

“LPSE Badung merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kab.Badung” (19 Mei)

“LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk melayani ULP/Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik” (19 Mei)

“Informasi lebih lanjut silakan kontak kami di [email protected]” (19 Mei)

“alamat LPSE Badung dapat diakses melalui lpse.badungkab.go.id” (19 Mei)

Empat Informasi diatas merupakan awal dari keberadaan akun Twitter @LPSEBadung untuk berusaha ikut serta eksis di dunia maya, 19 Mei 2011 lalu.

Bukan tanpa alasan kami meluncurkan akun Twitter non-Official  LPSE Pemkab Badung.

Ditengah gencarnya arus informasi yang berlalu lalang di dunia maya, beberapa instansi dan unit pemerintah tampaknya sudah mulai memperlihatkan kemajuan untuk saling bertukar ataupun mempublikasikan informasi dari/kepada Masyarakat secara singkat dan padat. Atas dasar itulah, Twitter sebagai salah satu akun jejaring sosial dunia maya yang hanya memperbolehkan penggunanya untuk berbagi informasi sepanjang 140 karakter, kemudian menjadi pilihan kami. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi dan Tips seputar Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Namun untuk dimaklumi, bahwasanya akun @LPSEBadung bukan merupakan kebijakan Resmi dari Pemerintah Kabupaten Badung sehingga dalam pengelolaannya tidak didukung oleh Anggaran ataupun hal-hal yang berkaitan dengan formalitas lainnya. Semua ini murni berangkat dari kreatifitas kami, Tim LPSE Badung dalam memberikan inovasi dan sedikit pengetahuan bagi masyarakat atau para pelaku yang memang membutuhkan informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa, disertai Tips-Tips ringan untuk mempermudah langkah dan kerja.

Untuk itu, bagi Rekan-rekan yang berminat untuk mengetahui bagaimana Proses serta Tips-Tips seputar Informasi pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, dan secara kebetulan memiliki pula akun jejaring sosial Twitter, silahkan Follow @LPSEBadung mulai hari ini.

“Sekedar mengingatkan, silahkan Kontak kami di lpse.badungkab.go.id atau e-mail di [email protected] atau follow @LPSEBadung

LPSE Badung sejauh ini

Category : tentang PeKerJaan

Rasanya sudah lama saya gag menuliskan lagi perkembangan unit LPSE Badung pasca Pelatihan Perdana dan juga launching yang dilakukan pada tanggl 27 Desember 2010 lalu. Tulisan terkait aktifitas LPSE Badungpun terakhir saya turunkan awal Mei lalu, namun tidak secara mengkhusus mengulas keberadaan dan eksistensinya.

Seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa unit LPSE atau Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan barang/jasa pemerintahan. Kabupaten Badung sendiri merupakan Unit ketiga yang dibentuk di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar dan Provinsi Bali yang sudah mendahului, diikuti Kabupaten Jembrana yang aktifitasnya mulai terlihat bulan Maret lalu.

Tim LPSE Badung yang ada saat ini sudah memasuki generasi kedua lantaran beberapa orang yang tempo hari sempat ikut serta melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT) awal Maret 2010, mendapatkan promosi jabatan ke instansi lain. Kekosongan posisi ini kemudian diambil alih oleh rekan-rekan baru yang hingga kini belum mendapatkan pendidikan secara resmi terkait aplikasi SPSE atau Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Untuk itu, kami yang tersisa tentu saja wajib untuk menularkan ilmu yang kami dapatkan secara intensif agar Tim baru ini dapat siap pakai dalam waktu singkat.

Hingga hari ini LPSE Badung sudah melelangkan tak kurang 61 paket kegiatan melalui jalur elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-Procurement, dari  7 SKPD. Terbanyak diantaranya datang dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebanyak 31 paket dengan 16 paket sudah dalam proses lelang, diikuti Dinas Cipta Karya sebanyak 22 paket, Dinas Bina Marga dan Pengairan 4 paket, dan masing-masing 1 paket dari Sekretariat DPRD, Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kebudayaan.

Dari 61 paket tersebut yang pada akhirnya mampu memecahkan telur LPSE Badung untuk pertama kalinya adalah dari Dinas Cipta Karya dengan paket kegiatan Pengadaan Komputer sebesar 216 Juta rupiah.

Selain itu telah siap sebanyak 422 Rekanan yang telah memiliki UserID dan password untuk bersaing secara sehat mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. Jumlah tersebut terbagi atas Rekanan di bidang Jasa Konstruksi, Konsultansi dan Jasa lainnya.

Terpantau dari 19 paket kegiatan yang telah selesai dievaluasi dan dilelangkan, besarnya Efisiensi Anggaran APBD hingga bulan Mei 2011 lalu adalah sebesar 10,7 M. Nilai ini, secara pengamatan pribadi, tentu saja belum dikurangi dengan biaya pembangunan dan operasional bulanan LPSE Badung sebagai Unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Sejauh ini kendala utama yang paling dirasakan adalah kemampuan SDM untuk mengoperasikan sistem SPSE atau Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, sehingga memerlukan banyak bimbingan secara berulang dan intensif bagi para pelaku yang terlibat didalamnya. Beberapa Kesulitan pemanfaatan Sistem SPSE yang dialami baik oleh Rekanan selalu penyedia Barang/Jasa dan juga Panitia Pengadaan barang Jasa antara lain, pemahaman akan UserID serta password yang diberikan baik untuk mengakses sistem, melakukan deskripsi/enkripsi file penawaran serta alamat email yang digunakan. Ini bisa dimaklumi mengingat secara faktor usia, rata-rata pelaku yang terlibat merupakan generasi yang tidak melewati masa mudanya di era Teknologi Informasi.

Untuk lebih membantu  para pelaku yang terlibat dalam sebuah proses lelang secara Elektronik terutama bagi mereka yang baru mengenal fitur social Media bernama Twitter, saya pribadi mencoba membuat satu akun tidak resmi dengan mengatasnamakan @LPSEBadung, yang didalamnya berusaha saya lakoni dengan membagi ilmu serta pengalaman dalam menggunakan aplikasi Sistem SPSE baik dari kacamata Rekanan, Panitia Pengadaan maupun Tips secara Umum.

Kedepannya, sesuai dengan Pasal 131 pada Perpres No.54 Tahun 2010, diharapkan bagi seluruh SKP di Pemerintah Kabupaten Badung wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada tahun 2012. Apakah mampu diwujudkan ? kita tunggu saja.

 

Persiapan menuju LPSE Badung

19

Category : tentang iLMu tamBahan

Setelah sempat tertunda beberapa pekan, serta mengalami gangguan pada sistem operasi yang disuntikkan pada server, akhirnya halaman web LPSE Badung dinyatakan telah siap mengudara pada 11 Oktober 2010 pk. 17.40 wita. Bagi yang ingin tahu lebih awal, silahkan main ke halaman lpse.badungkab.go.id. Belum ada informasi apa-apa sih, tapi kelak halaman ini akan menyajikan informasi terkait paket-paket kegiatan yang dilelangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tentu saja yang masuk dalam ranah LPSE.

Sekedar mengingatkan bahwa LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE ini sedianya akan menggunakan sistem aplikasi e-Procurement, sebuah sistem aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP, bersifat terbuka, bebas lisensi dan bebas biaya. Adapun Ide untuk menerapkan e-Procurement di Indonesia sudah dimulai saat dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 yang kelak bakalan menggantikan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 secara resmi per 1 Januari 2011 nanti, masih tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab XIII Pasal 106 telah diatur pula terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dari ketentuan umum, lingkup hingga portal pengadaannya. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sendiri, terkait Implementasi e-Procurement telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung No.27 Tahun 2010 dan resmi diundangkan pada tanggal 7 Juni 2010. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah dalam hal ini Kabupaten Badung.

Dalam prosesnya nanti untuk menuju peluncuran LPSE Badung secara resmi, masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan selaku Pengelola. Diantaranya adalah penyiapan gedung yang akan ditempati dan digunakan sebagai operasional LPSE, pembenahan ruang latihan serta administrasi hingga mengkoneksikan jaringan agar nantinya dapat digunakan baik untuk kepentingan pelatihan dan pelelangan.

Disamping itu, kami juga harus mampu memecahkan masalah terkait minimnya sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut bisa jadi dalam beberapa pekan kedepan, pelatihan adalah kegiatan yang menjadi fokus utama kami, mengingat baik PPK (Pejabat Pemegang Komitmen), Panitia dan Penyedia Barang/Jasa merupakan pelaku utama yang sangat berperan dalam proses Pelelangan ini kelak.

Hanya saja, memang harus saya akui bahwa untuk memulai sebuah impian yang mulia, dibutuhkan setidaknya dukungan dari semua pihak yang terkait didalamnya. Doakan saja agar kami bisa melakukannya dengan baik.

e-Procurement Inovasi Pelayanan Publik Sektor Pengadaan berbasis Teknologi Informasi

20

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang InSPiRasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi sebenarnya bukan hal baru lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Banyak perubahan yang terjadi, rata-rata bahkan mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang berpeluang besar dan berpengaruh diberbagai sektor kehidupan manusia.

Katakanlah pada sektor Telekomunikasi, dimana kini orang tak lagi diharuskan berhadapan atau bahkan membutuhkan sebuah perangkat pc hanya untuk mengakses dunia maya. Demikian pula pada sektor Perbankan, orang tak mesti datang dan antre didepan kasir hanya untuk menarik atau mentransfer sejumlah uang. Tujuannya hanya satu, untuk kemudahan yang dapat dirasakan oleh sebagian besar manusia dalam beraktifitas.

Maka tak heran apabila pemanfaatan Teknologi Informasi ini diharapkan pula mampu menghadirkan inovasi baru di sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan buruknya kualitas pelayanan publik. Bahkan belakangan masyarakat memberikan kritikan pedas dan menciptakan sebuah jargon “kalau bisa dibuat susah mengapa musti dibuat mudah”. Diharapkan inovasi itu nanti dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

e-Procurement menurut Wikipedia adalah sebuah model aplikasi elektronik yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di mana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online.

Ide untuk menerapkan e-Procurement di Indonesia sebenarnya sudah dimulai saat dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dimana dalam Lampiran I disebutkan bahwa e-Procurement dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah. Terkait Pelaksanaan e-Procurement ini disebutkan pula dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tepatnya pada Lampiran I Bab IV Huruf D. Dalam perkembangannya sebagai penanggung jawab diberikan kepada Kementrian PPN/Bappenas.

LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada akhirnya dibentuk setelah Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pembinaan sumber daya manusia. LKPP juga diberi tugas untuk mengembangkan sistem informasi serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Menindaklanjuti tugas tersebut LKPP kemudian membentuk LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, sebuah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah  yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE ini sedianya akan menggunakan sistem aplikasi e-Procurement, sebuah sistem aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP yang bersifat terbuka, bebas lisensi dan bebas biaya. Selain sebagai pengelola sistem e-Procurement, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses internet dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-Procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Panitia serta penyedia barang/jasa, serta melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa.

Hingga bulan Desember 2009 tercatat sebanyak 34 LPSE yang tersebar di 19 provinsi dan melayani 47 instansi di Indonesia. Termasuk diantaranya LPSE Provinsi Bali dan LPSE Kota Denpasar. Terkait Pendidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengirimkan 10 orang tenaga yang dianggap mampu menguasai bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Teknologi Informasi. Salah satu tenaga tersebut adalah pemilik BLoG ini, PanDe Baik.

Sistem aplikasi e-Procurement yang dimaksud dapat diakses melalui alamat resmi milik LPSE yang dalam perkembangannya menggandeng Lembaga Sandi Negara atau Lemsaneg untuk menangani masalah Keamanan Data yang ada didalamnya. Lemsaneg ini menciptakan sebuah aplikasi bernama Apendo (Aplikasi Pengamanan Dokumen) yang terintegrasi dengan server di setiap LPSE.

Berbicara sistem aplikasi saat ini tentunya dalam implementasinya nanti masih banyak kekurangan yang akan ditemukan seperti halnya sistem aplikasi lainnya. Bahkan perusahaan raksasa sekelas Microsoft pun masih banyak menyisakan celah keamanan pada sistem operasi Windows yang mereka ciptakan. Untuk itu merupakan tugas kita bersama untuk menyempurnakannya demi sebuah tujuan mulia.

Dukungan antar komunitas keahlian tertentu diluar lembaga Pemerintah adalah hal yang barangkali memang ditunggu-tunggu. Tidak ada salahnya bukan, apabila kita ingin mengubah jargon yang tercipta dibenak masyarakat saat ini menjadi “kalau bisa dibuat mudah mengapa musti dibuat susah”.

Semoga saja.

* sebagian besar isi tulisan diatas dikutip dari buku Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PanDe Baik : bersyukur pada saat Thesis tahun kmaren, sempat pula melahirkan www.binamargabadung.com yang merupakan satu usaha untuk mempublikasikan data jalan raya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang secara kebetulan memiliki nafas yang sama dengan sistem aplikasi e-Procurement diatas.