LPSE Badung sejauh ini

Category : tentang PeKerJaan

Rasanya sudah lama saya gag menuliskan lagi perkembangan unit LPSE Badung pasca Pelatihan Perdana dan juga launching yang dilakukan pada tanggl 27 Desember 2010 lalu. Tulisan terkait aktifitas LPSE Badungpun terakhir saya turunkan awal Mei lalu, namun tidak secara mengkhusus mengulas keberadaan dan eksistensinya.

Seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa unit LPSE atau Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan barang/jasa pemerintahan. Kabupaten Badung sendiri merupakan Unit ketiga yang dibentuk di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar dan Provinsi Bali yang sudah mendahului, diikuti Kabupaten Jembrana yang aktifitasnya mulai terlihat bulan Maret lalu.

Tim LPSE Badung yang ada saat ini sudah memasuki generasi kedua lantaran beberapa orang yang tempo hari sempat ikut serta melakukan pelatihan Training of Trainer (TOT) awal Maret 2010, mendapatkan promosi jabatan ke instansi lain. Kekosongan posisi ini kemudian diambil alih oleh rekan-rekan baru yang hingga kini belum mendapatkan pendidikan secara resmi terkait aplikasi SPSE atau Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Untuk itu, kami yang tersisa tentu saja wajib untuk menularkan ilmu yang kami dapatkan secara intensif agar Tim baru ini dapat siap pakai dalam waktu singkat.

Hingga hari ini LPSE Badung sudah melelangkan tak kurang 61 paket kegiatan melalui jalur elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-Procurement, dari  7 SKPD. Terbanyak diantaranya datang dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebanyak 31 paket dengan 16 paket sudah dalam proses lelang, diikuti Dinas Cipta Karya sebanyak 22 paket, Dinas Bina Marga dan Pengairan 4 paket, dan masing-masing 1 paket dari Sekretariat DPRD, Bappeda Litbang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kebudayaan.

Dari 61 paket tersebut yang pada akhirnya mampu memecahkan telur LPSE Badung untuk pertama kalinya adalah dari Dinas Cipta Karya dengan paket kegiatan Pengadaan Komputer sebesar 216 Juta rupiah.

Selain itu telah siap sebanyak 422 Rekanan yang telah memiliki UserID dan password untuk bersaing secara sehat mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. Jumlah tersebut terbagi atas Rekanan di bidang Jasa Konstruksi, Konsultansi dan Jasa lainnya.

Terpantau dari 19 paket kegiatan yang telah selesai dievaluasi dan dilelangkan, besarnya Efisiensi Anggaran APBD hingga bulan Mei 2011 lalu adalah sebesar 10,7 M. Nilai ini, secara pengamatan pribadi, tentu saja belum dikurangi dengan biaya pembangunan dan operasional bulanan LPSE Badung sebagai Unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

Sejauh ini kendala utama yang paling dirasakan adalah kemampuan SDM untuk mengoperasikan sistem SPSE atau Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, sehingga memerlukan banyak bimbingan secara berulang dan intensif bagi para pelaku yang terlibat didalamnya. Beberapa Kesulitan pemanfaatan Sistem SPSE yang dialami baik oleh Rekanan selalu penyedia Barang/Jasa dan juga Panitia Pengadaan barang Jasa antara lain, pemahaman akan UserID serta password yang diberikan baik untuk mengakses sistem, melakukan deskripsi/enkripsi file penawaran serta alamat email yang digunakan. Ini bisa dimaklumi mengingat secara faktor usia, rata-rata pelaku yang terlibat merupakan generasi yang tidak melewati masa mudanya di era Teknologi Informasi.

Untuk lebih membantu  para pelaku yang terlibat dalam sebuah proses lelang secara Elektronik terutama bagi mereka yang baru mengenal fitur social Media bernama Twitter, saya pribadi mencoba membuat satu akun tidak resmi dengan mengatasnamakan @LPSEBadung, yang didalamnya berusaha saya lakoni dengan membagi ilmu serta pengalaman dalam menggunakan aplikasi Sistem SPSE baik dari kacamata Rekanan, Panitia Pengadaan maupun Tips secara Umum.

Kedepannya, sesuai dengan Pasal 131 pada Perpres No.54 Tahun 2010, diharapkan bagi seluruh SKP di Pemerintah Kabupaten Badung wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada tahun 2012. Apakah mampu diwujudkan ? kita tunggu saja.

 

Persiapan menuju LPSE Badung

19

Category : tentang iLMu tamBahan

Setelah sempat tertunda beberapa pekan, serta mengalami gangguan pada sistem operasi yang disuntikkan pada server, akhirnya halaman web LPSE Badung dinyatakan telah siap mengudara pada 11 Oktober 2010 pk. 17.40 wita. Bagi yang ingin tahu lebih awal, silahkan main ke halaman lpse.badungkab.go.id. Belum ada informasi apa-apa sih, tapi kelak halaman ini akan menyajikan informasi terkait paket-paket kegiatan yang dilelangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tentu saja yang masuk dalam ranah LPSE.

Sekedar mengingatkan bahwa LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE ini sedianya akan menggunakan sistem aplikasi e-Procurement, sebuah sistem aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP, bersifat terbuka, bebas lisensi dan bebas biaya. Adapun Ide untuk menerapkan e-Procurement di Indonesia sudah dimulai saat dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 yang kelak bakalan menggantikan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 secara resmi per 1 Januari 2011 nanti, masih tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab XIII Pasal 106 telah diatur pula terkait Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dari ketentuan umum, lingkup hingga portal pengadaannya. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sendiri, terkait Implementasi e-Procurement telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung No.27 Tahun 2010 dan resmi diundangkan pada tanggal 7 Juni 2010. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah dalam hal ini Kabupaten Badung.

Dalam prosesnya nanti untuk menuju peluncuran LPSE Badung secara resmi, masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan selaku Pengelola. Diantaranya adalah penyiapan gedung yang akan ditempati dan digunakan sebagai operasional LPSE, pembenahan ruang latihan serta administrasi hingga mengkoneksikan jaringan agar nantinya dapat digunakan baik untuk kepentingan pelatihan dan pelelangan.

Disamping itu, kami juga harus mampu memecahkan masalah terkait minimnya sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut bisa jadi dalam beberapa pekan kedepan, pelatihan adalah kegiatan yang menjadi fokus utama kami, mengingat baik PPK (Pejabat Pemegang Komitmen), Panitia dan Penyedia Barang/Jasa merupakan pelaku utama yang sangat berperan dalam proses Pelelangan ini kelak.

Hanya saja, memang harus saya akui bahwa untuk memulai sebuah impian yang mulia, dibutuhkan setidaknya dukungan dari semua pihak yang terkait didalamnya. Doakan saja agar kami bisa melakukannya dengan baik.

e-Procurement Inovasi Pelayanan Publik Sektor Pengadaan berbasis Teknologi Informasi

20

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang InSPiRasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi sebenarnya bukan hal baru lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Banyak perubahan yang terjadi, rata-rata bahkan mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang berpeluang besar dan berpengaruh diberbagai sektor kehidupan manusia.

Katakanlah pada sektor Telekomunikasi, dimana kini orang tak lagi diharuskan berhadapan atau bahkan membutuhkan sebuah perangkat pc hanya untuk mengakses dunia maya. Demikian pula pada sektor Perbankan, orang tak mesti datang dan antre didepan kasir hanya untuk menarik atau mentransfer sejumlah uang. Tujuannya hanya satu, untuk kemudahan yang dapat dirasakan oleh sebagian besar manusia dalam beraktifitas.

Maka tak heran apabila pemanfaatan Teknologi Informasi ini diharapkan pula mampu menghadirkan inovasi baru di sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan buruknya kualitas pelayanan publik. Bahkan belakangan masyarakat memberikan kritikan pedas dan menciptakan sebuah jargon “kalau bisa dibuat susah mengapa musti dibuat mudah”. Diharapkan inovasi itu nanti dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

e-Procurement menurut Wikipedia adalah sebuah model aplikasi elektronik yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di mana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online.

Ide untuk menerapkan e-Procurement di Indonesia sebenarnya sudah dimulai saat dikeluarkannya Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dimana dalam Lampiran I disebutkan bahwa e-Procurement dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah. Terkait Pelaksanaan e-Procurement ini disebutkan pula dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tepatnya pada Lampiran I Bab IV Huruf D. Dalam perkembangannya sebagai penanggung jawab diberikan kepada Kementrian PPN/Bappenas.

LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada akhirnya dibentuk setelah Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpres No. 106 Tahun 2007 yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun dan merumuskan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pembinaan sumber daya manusia. LKPP juga diberi tugas untuk mengembangkan sistem informasi serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Menindaklanjuti tugas tersebut LKPP kemudian membentuk LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, sebuah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah  yang dilaksanakan secara elektronik. LPSE ini sedianya akan menggunakan sistem aplikasi e-Procurement, sebuah sistem aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP yang bersifat terbuka, bebas lisensi dan bebas biaya. Selain sebagai pengelola sistem e-Procurement, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses internet dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-Procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Panitia serta penyedia barang/jasa, serta melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa.

Hingga bulan Desember 2009 tercatat sebanyak 34 LPSE yang tersebar di 19 provinsi dan melayani 47 instansi di Indonesia. Termasuk diantaranya LPSE Provinsi Bali dan LPSE Kota Denpasar. Terkait Pendidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengirimkan 10 orang tenaga yang dianggap mampu menguasai bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Teknologi Informasi. Salah satu tenaga tersebut adalah pemilik BLoG ini, PanDe Baik.

Sistem aplikasi e-Procurement yang dimaksud dapat diakses melalui alamat resmi milik LPSE yang dalam perkembangannya menggandeng Lembaga Sandi Negara atau Lemsaneg untuk menangani masalah Keamanan Data yang ada didalamnya. Lemsaneg ini menciptakan sebuah aplikasi bernama Apendo (Aplikasi Pengamanan Dokumen) yang terintegrasi dengan server di setiap LPSE.

Berbicara sistem aplikasi saat ini tentunya dalam implementasinya nanti masih banyak kekurangan yang akan ditemukan seperti halnya sistem aplikasi lainnya. Bahkan perusahaan raksasa sekelas Microsoft pun masih banyak menyisakan celah keamanan pada sistem operasi Windows yang mereka ciptakan. Untuk itu merupakan tugas kita bersama untuk menyempurnakannya demi sebuah tujuan mulia.

Dukungan antar komunitas keahlian tertentu diluar lembaga Pemerintah adalah hal yang barangkali memang ditunggu-tunggu. Tidak ada salahnya bukan, apabila kita ingin mengubah jargon yang tercipta dibenak masyarakat saat ini menjadi “kalau bisa dibuat mudah mengapa musti dibuat susah”.

Semoga saja.

* sebagian besar isi tulisan diatas dikutip dari buku Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik, LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PanDe Baik : bersyukur pada saat Thesis tahun kmaren, sempat pula melahirkan www.binamargabadung.com yang merupakan satu usaha untuk mempublikasikan data jalan raya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang secara kebetulan memiliki nafas yang sama dengan sistem aplikasi e-Procurement diatas.