Twitter @LPSEBadung : Tips Seputar PPK

Category : tentang PeKerJaan

Bersua lagi Rekan-rekan @LPSEBadung, sudah lama rupanya saya gag kultwit terkait Tips dan Trik pemanfaatan aplikasi SPSE. Kali ini saya usahakan untuk bisa ngetweet beberapa pengalaman yang saya dapatkan semenjak ditunjuk sebagai PPK di Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

Sebagai informasi awal bahwa kini saya sebagai satu-satunya Admin akun Twitter @LPSEBadung sudah tidak lagi bertugas sebagai Sekretaris LPSE Badung. Terhitung per 29 April lalu, saya ditugaskan utk menempati posisi di Kepala Seksi Permukiman Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan DCK. Dan berhubung pada posisi tersebut saya harus menggantikan personal terdahulu menjadi PPK, maka dengan berat hati harus melepas posisi nyaman di @LPSEBadung. Mengingat Perka LKPP tentang LPSE tidak mengijinkan adanya Dualisme akun antara anggota Tim Pengelola LPSE dengan PPK.

Akan tetapi berkaitan dengan akun Admin @LPSEBadung hingga saat ini masih belum tergantikan mengingat diantara anggota Tim Pengelola LPSE Badung, tidak ada yang aktif ngetweet untuk berbagi Informasi, pengalaman dan pengetahuan. jadi, mohon dimaklumi dulu yah…

Akun PPK sebagaimana yang pernah dilatih selama ini, mulai terlibat dalam aplikasi SPSE sejak versi 3.2.5, itupun kalau tidak salah. Keterlibatan akun PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen saat itu dimulai dengan pengenalan paket pengadaan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Dengan tujuan utama, mampu mempelajari proses pengadaan terkait paket jauh lebih awal atau sejak paket diumumkan. Hal ini kemudian menjadi penting lantaran waktu yang diberikan sesuai Perpres bagi PPK untuk dapat mempelajari proses lelang paket pengadaan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan cukup sempit, yakni setelah masa sanggah usai hingga penerbitan SPPBJ.

Mengapa dikatakan penting, ini terkait dengan ‘apabila jumlah paket pengadaan yang ditangani lebih dari 10 paket. Kami asumsikan begitu lantaran kesibukan yang bersangkutan dalam menangani pekerjaan lain diluar proses pengadaan atau lelang tsb. Akan berbeda apabila kasus yang ditangani oleh PPK, hanya 1-2 paket saja selama 1 tahun masa anggaran…

Namun sayangnya, ketika Aplikasi SPSE mengalami pembaharuan versi ke 3.5, akun PPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk memantau paket tersebut. Terpantau untuk item Paket Pengadaan yang tampil di halaman depan akun PPK hanyalah terkait Jadwal saja, tanpa mampu melihat dan mempelajari lebih detail proses pelelangan itu berlangsung.

Yang lebih disayangkan lagi adalah terkait Detail Umum paket pengadaan yang menjadi tanggung jawab masing”PPK, justru dapat dilihat dari akun diluar pengguna SPSE, dalam hal ini masyarakat Umum. Jadi PPK, hanya dapat mempelajari proses lelang untuk paket pengadaan yang ia tangani dari versi offline/Hardcopy yang disampaikan oleh ULP.

Nah, disamping adanya pengurangan kemampuan tersebut, di akun PPK rupanya kini terdapat penambahan Tugas yang wajib dilakukan oleh PPK. Yaitu Upload SPPBJ dan Kontrak untuk masing”paket pengadaan yang sudah selesai dilelangkan. Namun hingga hari ini, kami belum tahu apakah akan ada Sanksi yang dikenakan apabila PPK tidak menunaikan Tugas tambahan tersebut.

Misalkan 1. Tidak melakukan Upload apapun, baik SPPBJ maupun Kontrak meski paket tersebut telah selesai diSerahTerimakan. atau 2. Apabila proses Upload dilakukan oleh PPK, jauh setelah jadwal yang ditetapkan pada paket pengadaan.

Hal ini kelak akan menjadi penting, karena secara perencanaan, apa yang diinputkan dalam form SPPBJ dan Kontrak, akan tampil pula dalam aplikasi Monev atau Monitoring dan Evaluasi online yang kini sedang dikembangkan oleh LKPP

Penambahan tugas untuk akun PPK akan mulai tampak merepotkan apabila yang bersangkutan menangani lebih dari 10 paket seperti yang saya alami. Sebagai Informasi bahwa jumlah paket Fisik yang ada di seksi Permukiman adalah 62 paket Jalan Lingkungan, ditambah 6 paket Pengawasan. Semua paket (68) per tahun ini pada akhirnya di e-Proc kan mengingat secara nilai kegiatan memang layak untuk ditenderkan secara Online. Yang membuat sedikit kerepotan adalah proses Upload keduanya yang menjadikan aktifitas berlipat dua kali untuk satu paket pengadaan… 🙂

Nah, saat saya mencoba utk melakukan proses Upload SPPBJ pertama kalinya, gag ada masalah yang ditemukan mengingat hanya ada 3 langkah penting yang dilakukan. 1. Input Nomor SPPBJ, 2. Input Tanggal SPPBJ dan 3. Upload file SPPBJ yang notabene harus dalam format PDF. Jadi selain menginput form, format file SPPBJ pun mutlak berupa PDF, demikian halnya dengan Kontrak. Jangan coba-coba menggunakan file Doc atau Xls, dijamin ditolak oleh sistem…

Masalah baru terjadi saat saya berusaha untuk melakukan UpLoad Kontrak dimana aturan pada Form yang bertanda bintang merah, mutlak diisikan berupa Nomor, Nilai dan Tanggal Kontrak, Nomor rekening dan juga Masa Berlaku Kontrak. Sayangnya aturan ini rupanya tetap berlaku secara keseluruhan termasuk dalam kolom Informasi lainnya yang notabene tidak berisikan tanda bintang merah. Apabila kolom Informasi lainnya ini dikosongkan, maka proses Upload Kontrak tidak akan dapat dilanjutkan hingga selesai.

Ohya, ada yang unik saat saya mencoba mengUpload dokumen SPPBJ sejak pagi tadi. Yaitu ukuran tombol (form/upload) SPPBJ yang berubah. Antara sebelum proses Upload dengan sesudahnya. Perbedaannya adalah ukuran tombol sebelum proses Upload, sedikit lebih pendek ketimbang Pasca proses Upload. Entah apakah ini memang disengaja oleh Tim Pengembangan aplikasi SPSE di LKPP sana untuk memudahkan pemantauan atau hanyalah sebuah kebetulan, dimana untuk tombol (form/Upload) Kontrak rupanya memiliki bentuk perilaku yang sama pula.

Jika hal ini memang disengaja dan tetap dipertahankan, maka ini adalah sebuah Tips sederhana bagi para PPK yang memiliki jumlah paket Lebih dari 10 dalam satu kali mata anggaran. tidak lagi dengan memeriksa isinya satu persatu secara manual lagi.

Nah, masalahnya kini adalah bagaimana tindak lanjut yang tertampil di jendela para Rekanan pemenang lelang, apakah dokumen SPPBJ dan Kontrak Dapat dilihat dan diterima dengan baik sebagai bentuk satu pertanggungjawaban dari sebuah sistem atau tidak ? *ada yang bisa membantu ?

Telaah Aplikasi RUP Online

Category : tentang PeKerJaan

Berkaitan dengan amanat Peraturan Kepala LKPP nomor 13 Tahun 2012, tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2012, menyatakan bahwa Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 November 2012 sesuai dengan yang tertuang pada Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 8.

Yang dimaksud dengan RUP atau Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8). Hal-hal yang diumumkan dalam RUP meliputi RUP melalui Swakelola dan RUP melalui Penyedia Barang/Jasa (Bab V Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 5 ayat 1 dan 2).

Format RUP wajib diunggah (upload) dalam Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website www.inaproc.lkpp.go.id (Bab V Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pasal 6). Dan Format RUP dan pengumuman RUP ini menggantikan format RUP dan pengumuman RUP yang terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 7 ayat 1)

Akan tetapi, dalam kondisi terakhir yang dapat dipantau per tanggal 20 Maret 2013, bahwa aplikasi RUP Online sebagaimana dimaksud diatas, belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya sesuai amanat Perka, sehingga dapat memberikan peluang temuan bagi pemeriksa nantinya, bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu pengguna aplikasi, tidak mengikuti aturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dirangkum dalam usaha untuk menggunakan aplikasi RUP Online, kami paparkan sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan aplikasi RUP Online untuk membuat UserID Admin PA dari jendela Admin RUP secara sempurna (perlu beberapa kali pengulangan proses), serta adanya double hasil input yang berbeda untuk UserID Admin PA, dengan menggunakan identitas orang yang sama.

2. Aktifitas Login yang masih menganut sistem MultiUser, menyebabkan Admin Agency harus melakukan dua kali inputing data yang sama dengan apa yang telah diinputkan kedalam aplikasi Monev Online. Hal ini berimplikasi pada kepemilikan UserID dan Password yang berbeda untuk masing-masing aplikasi (Monev Online dan RUP Online) bagi UserID PA/KPA yang terlibat didalamnya.

3. Pemanfaatan Database pada aplikasi RUP Online versi Produksi, masih belum dapat divalidasi keakuratannya, sehingga tidak ada jaminan bahwa file RUP yang telah diunggah/upload dapat dibaca dan diketahui oleh pengguna lain seperti Rekanan/Penyedia, Masyarakat Umum maupun Pemeriksa. Hal ini dapat dilihat pada daftar RUP yang ada dalam database RUP Kabupaten Badung, masih menyajikan data RUP dari Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

4. Terkait dengan pengunggahan/upload file RUP dari masing-masing Pimpinan K/L/D/I, apabila tidak muncul pada halaman aplikasi RUP Online, terdapat himbauan agar diumumkan di halaman LPSE masing-masing (dengan memanfaatkan bantuan dari Admin PPE sebagaimana proses sebelumnya) dan dikirim ke alamat email [email protected], sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam halaman aplikasi tersebut.

Demikian telaah staf yang dapat disampaikan terkait penggunaan aplikasi RUP Online, agar dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris LPSE Badung
(Pande Nyoman Artawibawa., ST., MT)

Telaah Aplikasi Monev Online

1

Category : tentang PeKerJaan

Berkaitan dengan amanat Peraturan Kepala LKPP nomor 8 Tahun 2012, tentang Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2012, menyatakan bahwa Peraturan Kepala LKPP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2012 sesuai dengan yang tertuang pada Bab V Penutup Pasal 5.

Yang dimaksud dengan Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa adalah penyampaian data dan informasi mengenai realisasi pengadaan barang/jasa yang pelaporannya dilakukan secara elektronik oleh Pimpinan K/L/D/I (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4). Sedangkan Sistem Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Monev Online adalah sistem yang disediakan, dibangun, dan dikembangkan oleh LKPP untuk melaporkan realisasi pelaporan barang/jasa secara elektronik (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5).

Akan tetapi, dalam kondisi terakhir yang dapat dipantau per tanggal 18 Maret 2013 lalu, bahwa aplikasi Monev Online seperti dimaksud diatas, belum dapat digunakan sebagaimana fungsinya sesuai amanat Perka, sehingga dapat memberikan peluang temuan bagi pemeriksa nantinya, bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu pengguna aplikasi, tidak mengikuti aturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dirangkum dalam usaha untuk menggunakan aplikasi Monev Online, kami paparkan sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan aplikasi Monev Online untuk membuat UserID Admin Agency sebagaimana sosialisasi aplikasi yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2013 lalu di Provinsi Bali, berimplikasi pada ketidakmampuan untuk membuat UserID bagi para pengguna aplikasi Monev Online yang terlibat sebagaimana yang dijelaskan dalam Perka. Diantaranya, PA/KPA, PPK, PPHP dan ULP.

2. Belum adanya Regulasi yang mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Admin PPE dan Agency sebagaimana sosialisasi, untuk melakukan editing kesalahan input pada daftar RUP atau Rencana Umum Pengadaan seperti yang dikirim/upload oleh masing-masing PA di K/L/D/I.

3. Ketiadaan UserID bagi pengguna Pejabat Pengadaan yang saat ini lebih banyak ditugaskan untuk menangani paket pengadaan barang/jasa tanpa melalui halaman elektronik/LPSE.

4. Aktifitas Login yang masih menganut sistem MultiUser, menyebabkan Admin Agency harus melakukan dua kali inputing data yang sama dengan apa yang telah diinputkan kedalam aplikasi SPSE. Hal ini berimplikasi pada kepemilikan UserID dan Password yang berbeda untuk masing-masing aplikasi (SPSE dan Monev Online) bagi para pengguna yang terlibat didalamnya. Diantaranya PA, PPK dan ULP.

5. Ketidakmampuan aplikasi Monev Online versi Latihan, dalam memilah data hasil pencarian ataupun data paket pengadaan yang tampil di masing-masing halaman milik UserID pengguna, baik PPK, PPHP maupun ULP yang berpotensi pada tumpang tindihnya inputing/updating data sebagaimana tugas dan wewenang masing-masing.

6. Ketidakjelasan prosedur yang harus dilakukan dalam aplikasi Monev Online versi Latihan, utamanya dalam kegiatan-kegiatan teknis bagi UserID PA dan PPK, kaitannya dengan pemberian penjelasan pada Sanggahan Banding.

7. Usaha Pengisian field atau kolom tertentu dalam halaman UserID Pengguna PPK dan ULP, aplikasi Monev Online versi Latihan, sebaiknya mengambil atau menarik data dari database aplikasi SPSE untuk mencegah kesalahan pengetikan. Misalkan Nama Paket, Nilai Kontrak, atau Nama Penyedia (Pemenang).

Demikian telaah staf yang dapat disampaikan terkait penggunaan aplikasi Monev Online, agar dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sekretaris LPSE Badung
(Pande Nyoman Artawibawa., ST., MT)

Twitter @LPSEBadung : Trik [update] [2] Menggunakan Aplikasi Apendo LPSE v.3.1

Category : tentang PeKerJaan

Selamat Siang Kawan LPSE Badung, mumpung kami lagi senggang dan menanti jam pulang, kali ini kami kultwit sebentar tentang Apendo versi 3.1.

Beberapa waktu lalu, kami sempat kultwitkan terkait pemahaman awal penggunaan Apendo versi 3.1 pula disalin ulang dalam bentuk blog. Untuk kultwit kali ini, akan kami bagikan beberapa tips tambahan terkait penggunaan Apendo yang kami temukan belakangan ini.

Salah satu kelebihan Apendo, Aplikasi Pengaman Dokumen versi 3.1 yang kini diadopsi oleh sistem SPSE versi 3.5 adalah… Kemampuan Apendo untuk melakukan dekripsi/enkripsi data lebih dari satu file, atau yang berada dalam satu folder. Itu sebabnya, kami menyarankan agar kawan”baik Penyedia maupun Penitia/ULP, dapat menyimpan file penawaran dalam satu folder, Untuk memudahkan proses dekripsi/enkripsi data penawaran, tanpa ada satu dua file yang tertinggal.

Lantas, bagaimana dengan pemanfaatan Kunci Publik yang pada Apendo terdahulu, hanya dapat digunakan secara khusus pada satu file penawaran ?
Kini sudah tidak lagi. Kunci Publik yang berlaku pada masing-masing file penawaran dan juga paket pengadaan adalah sama. Itu sebabnya, ketika melakukan dekripsi/enkripsi file data penawaran dalam jumlah banyak, rekan”dapat menggunakan salah satu Kunci Publik.

Saat proses dekripsi/enkripsi berhasil dilakukan, aplikasi Apendo akan menanyakan di Folder mana file tsb akan ditempatkan ?
Nah, saran kami berikutnya adalah… Tempatkan file dalam satu folder utama di drive C/D tanpa masuk ke sub folder lainnya. Mengapa ? Karena ini adalah kasus terbanyak yang kami temui, bahwa proses perubahan yang dilakukan via Apendo, kerap gagal lantaran nantinya.

Proses penamaan file pasca di Apendo akan menjadi panjang dengan rincian, nama paket pengadaan diikuti nama Rekanan. Sedangkan, dalam beberapa kasus, pc/notebook tidak mampu mengeksekusi file yang berada dalam Sub-Sub Folder dan nama yang panjang. Itu sebabnya, dalam beberapa kasus yang kami tangani, baik kesulitan pembukaan file penawaran pasca di Apendo, atau Sedikitnya jumlah item dalam file penawaran yang sebelumnya tergabung dalam satu file, bisa jadi ini adalah salah satu penyebab utamanya.

Kemampuan untuk melakukan eksekusi terhadap multi file penawaran secara sekaligus, tentu lebih memudahkan pengguna dalam bekerja

Selain itu, utk mencegah terjadinya ketertinggalan file penawaran yg telah di Upload oleh Rekanan, tips yg dpt diberikan bg Panitia/ULP Adalah memeriksa ulang besaran file penawaran yang berhasil diunduh dari sistem/halaman LPSE, untuk disandingkan dengan ukuran yg tertera pada halaman penawaran masing-masing Penyedia/Rekanan. Setidaknya apabila ukuran file tidak sama, maka Panitia/ULP kami sarankan untuk mengunduhnya kembali, hingga ukuran file penawaran yang telah diunduh, setara dengan yang tertera pada halaman LPSE.

Kebiasaan selanjutnya pasca proses pengunduhan File adalah mencari File unduhan itu di Folder yang telah diatur terakhir oleh Browser. Bagi kawan yang tidak mengetahui apa itu Browser, bisa membacanya lebih detail di Wikipedia… Sedang macam/jenis browser yang biasa dikenal Seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari dll… Tergantung kebiasaan dan ketersediaan di pc/notebook. Biasanya, untuk mengakses file hasil Unduhan dapat dicari dengan cara menekan tombol kanan pada Mouse, lalu pilih ‘Open File Directory’

Apabila dalam folder hasil unduhan tersebut terdapat banyak file dan diyakini bahwa tidak semua file tersebut merupakan yang dibutuhkan, Pengguna dapat mengubah tampilan daftar file menjadi lebih Detail melalui opsi View/Detail, lalu tekan pada status Date Modified. Apabila cara ini berhasil dilakukan, maka file yang ada dalam folder tersebut akan diurutkan berdasarkan tanggal pengunduhan, Sehingga kawan dapat memilih file yang diunduh hanya pada tanggal dan jam terakhir pengunduhan, lalu pindahkan dalam folder terpisah.

Demikian Tips yang dapat kami bagikan kepada kawan”LPSE terkait penggunaan Aplikasi Apendo versi 3.1, menambahkan informasi yang telah ada. Semoga kelak, kami bisa lanjutkan kembali Tips”singkat yang sekiranya dapat berguna bagi kawan”pengguna LPSE. Selamat Sore, hati”di jalan

Laporan LPSE Badung tentang Virtualisasi dan Cloud Computing

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan, tentang TeKnoLoGi

Laporan LPSE Badung
tentang Virtualisasi dan Cloud Computing

Peliknya permasalahan yang sering terjadi pada server milik LPSE Badung sebagai akibat dari proses pembaharuan (Update atau Upgrade) aplikasi sistem SPSE yang dilakukan oleh Tim Pengembangan LKPP Pusat, maupun bugs atau gangguan akibat ketidaksempurnaan sistem, menyebabkan banyak pihak yang terlibat mengalami kesulitan dalam mengakses maupun berinteraksi dan beraktifitas didalamnya.

Pertama, dari pihak intern pengelola Server LPSE Badung, diharuskan melakukan pemeliharaan, proses reboot atau restart secara berkala atau sesuai permintaan yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk menormalkan kembali lalu lintas kunjungan ke halaman LPSE. Ini dapat dilakukan secara remote (jarak jauh) atau langsung dengan sentuhan fisik ke ruang Server LPSE Badung. Kedua, Kelompok Kerja pada unit ULP Badung dalam usaha mengakses halaman LPSE serta beraktifitas dengan paket lelang yang menjadi bagian tanggungjawabnya. Ketiga, LKPP Pusat yang secara rutin dihadapkan pada permasalahan serupa di seluruh LPSE se-Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Keempat, Penyedia atau Rekanan yang melakukan aktifitas serupa dengan Kelompok Kerja ULP Badung. Kelima, PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dan masyarakat umum yang ingin memantau jalannya lelang.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Tim Pelaksana LPSE Badung sedang berusaha untuk mencari solusi terbaik agar semua pihak yang terlibat sebagaimana disebutkan diatas sama-sama dapat beraktifitas seperti biasa, tanpa adanya gangguan akses dan aktifitas lain yang dapat memperlambat proses pengadaan barang/jasa.

Salah satu jawaban atau solusi yang kemudian kami dapatkan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah Virtualisasi dan Cloud Computing, sebuah mekanisme teknologi memungkinkan para Administrator di perusahaan atau lembaga atau institusi untuk mengelola sistem komputerisasi secara lebih mudah serta mampu memberikan kinerja yang optimal.

1. Apa itu Virtualisasi dan Cloud Computing
Virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik, misalnya sistem operasi, perangkat storage/penyimpanan data atau sumber daya jaringan.
Cloud Computing adalah sistem komputerisasi berbasis jaringan/internet, dimana suatu sumber daya, software, informasi dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan.
Mengapa konsep ini bernama komputasi awan atau cloud computing? Ini karena internet sendiri bisa dianggap sebagai sebuah awan besar (biasanya dalam skema network, internet dilambangkan sebagai awan) yang berisi sekumpulan besar komputer yang saling terhubung, jadi cloud computing bisa diartikan sebagai komputerisasi berbasis sekumpulan komputer yang saling terhubung.

Cloud computing bisa dianggap sebagai perluasan dari virtualisasi. Perusahaan bisa menempatkan aplikasi atau sistem yang digunakan di internet, tidak mengelolanya secara internal. Contoh cloud computing untuk versi publik adalah layanan-layanan milik Google seperti Google Docs dan Google Spreadsheet. Adanya kedua layanan tersebut meniadakan kebutuhan suatu aplikasi office untuk pengolah kata dan aplikasi spreadsheet di internal perusahaan.

2. Keuntungan Menggunakan Virtualisasi dan Cloud Computing
1) Pengurangan Biaya Investasi Hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server dan pheriperal secara fisik. Kalaupun ada penambahan kapasitas harddisk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial, masih jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru.
2) Kemudahan Backup & Recovery. Server-server yang dijalankan didalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam 1 buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan, me-Restore data hasil backup terakhir dan server berjalan seperti sedia kala. Hemat waktu, tenaga dan sumber daya.
3) Kemudahan Deployment. Server virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Mengurangi beban kerja para staff IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem
4) Mengurangi Panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server/data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan/AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik
5) Mengurangi Biaya Space. Semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server/data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa
6) Kemudahan Maintenance & Pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani
7) Standarisasi Hardware. Virtualisasi dan Cloud Computing melakukan emulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem/komputer fisik
8) Kemudahan Replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful

3. Kerugian Menggunakan Virtualisasi dan Cloud Computing dalam satu Server
1) Satu Pusat Masalah. Virtualisasi dan Cloud Computing bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur didalam 1 keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual machine didalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip fail over/clustering
2) Spesifikasi Hardware. Virtualisasi dan Cloud Computing membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual didalamnya
3) Satu Pusat Serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk kedalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup kedalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk

Pada kunjungan kami ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) hari kamis lalu tanggal 4-5 Oktober 2012, teknologi Virtualisasi dan Cloud Computing memang merupakan solusi terbaik untuk saat ini, demi menjawab tantangan dan persoalan pengelolaan server, karena semua aktifitas dapat dilakukan secara simultan dan otomatis tanpa mengganggu akses penggunaan sistem. Ini bisa disimpulkan setelah kami menyaksikan secara langsung pemanfaatan teknologi Virtualisasi dan Cloud Computing dalam infrastruktur milik PENS, yang telah diadopsi sejak tahun 2008 lalu.

Dalam studi kasus yang kami alami, teknologi Virtualisasi dapat diadopsi untuk membuat satu virtual server berlaku sebagai aplikasi SPSE yang nantinya dapat difungsikan sebagai cadangan produksi. Sehingga ketika Tim Pengembangan dari LKPP berkeinginan untuk melakukan penyempurnaan atau pembaharuan (Update atau Upgrade) sistem, mereka dapat melakukannya pada salah satu server tersebut tanpa mengganggu proses aktifitas dari para pelaku yang terlibat, baik intern LPSE Badung, Kelompok Kerja ULP Badung, Penyedia atau Rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen maupun masyarakat umum. Ketika proses penyempurnaan atau pembaharuan selesai dilakukan, serta telah melewati masa pengujian, server tersebut dapat berpindah fungsi menggantikan yang sedang berjalan hanya dalam hitungan menit.

Sedangkan teknologi Cloud Computing dapat diadopsi untuk memposisikan aplikasi SPSE dalam satu tempat untuk kemudian diakses oleh puluhan bahkan ratusan unit LPSE di seluruh Indonesia. Hal ini akan jauh lebih menghemat waktu, biaya dan juga tenaga dibandingkan dengan kondisi saat ini yang masih melakukan penyempurnaan atau pembaharuan (Update atau Upgrade) sistem, secara satu persatu. Selain itu untuk faktor gangguan atau ketidaksempurnaan sistem, dapat dipantau secara keseluruhan sekaligus.

Satu-satunya kelemahan dari pemanfaatan teknologi Virtualisasi dan Cloud Computing saat ini adalah besarnya dana investasi yang harus dikeluarkan pada awal perencanaan. Namun bila dilihat dari segi manfaat serta kemudahan yang dihasilkan dalam jangka panjang, pengeluaran biaya yang dimaksud bukanlah menjadi satu nilai yang besar.

Bagi LPSE Badung, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengimplementasikan teknologi Virtualisasi dan Cloud Computing dalam pengelolaan server LPSE, mengingat secara besaran space data kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang tersimpan dalam database yang ada saat ini, masih tergolong sedikit. Sehingga proses migrasi yang dilakukan akan menjadi lebih mudah dibanding bila jumlah datanya sudah cukup besar.

Berkaitan dengan itu, dibutuhkan pula satu aplikasi tambahan yang berfungsi sebagai manajemen informasi akses kontrol, yang dapat dimanfaatkan untuk memantau sejumlah aktifitas maupun kondisi perangkat yang berada dalam jangkauan LPSE Badung secara real time serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun, lewat perangkat komputer maupun mobile tablet.

Referensi :
1. Panduan Virtualisasi dan Cloud Computing pada Sistem Linux, Masim “Vavai” Sugianto http://www.vavai.com/, 06 Januari 2011
2. Wawancara, Kepala UPT Komunikasi dan Sistem Informasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Idris Winarno, SST., Mkom, 4 Oktober 2012
3. PT. Karlin Mastrindo, Proposal Project Virtualisasi LPSE Badung, 23 Juli 2012

Mangupura, 9 Oktober 2012
Sekretaris LPSE Badung

(Pande Nyoman Artawibawa, ST., MT.)
NIP. 19780416 200312 1 012

Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Aplikasi LPSE

1

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan, tentang TeKnoLoGi

Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Aplikasi LPSE
Yogyakarta 11 s/d 13 Juni 2012

Menindaklanjuti Surat LKPP yang disampaikan melalui e-mail pada tanggal 28 Mei 2012 dengan nomor 2205/D-II/05/2012, perihal Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Yogyakarta, maka atas seijin pimpinan kami memutuskan untuk mengirimkan satu tenaga teknis di masing-masing bidang untuk ikut serta menyampaikan masukan atau keluhan serta menyerap beberapa perubahan terkait rencana migrasi aplikasi SPSE dari versi saat ini (3.2.5) ke versi 3.5 dan versi 4.0.

Adapun LPSE Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 46 LPSE yang terpilih untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Teknis kali ini, dari 456 LPSE di seluruh Indonesia berdasarkan pertimbangan keaktifan pemberian masukan untuk pengembangan Aplikasi LPSE serta perkembangan jumlah paket pengadaan yang dilelangkan selama satu tahun terakhir. Bersama-sama dengan LPSE Provinsi Bali, kehadiran kami sudah dianggap sebagai perwakilan LPSE Regional Bali.

Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan selama tiga hari di Ballroom Hotel Sheraton Yogyakarta, terdapat setidaknya enam sesi diskusi yang harus kami ikuti serta satu sesi presentasi aplikasi yang telah dikembangkan oleh beberapa LPSE. Adapun sesi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Diskusi fitur dan hak akses Admin LPSE, Admin Agency, Verifikator, Trainer, Helpdesk, PPK, Panitia, Penyedia dan Auditor pada Aplikasi SPSE v.4
2. Diskusi bisnis proses Pembuatan Paket Lelang sampai dengan Pembukaan File Penawaran pada Aplikasi SPSE v.4
3. Diskusi bisnis proses Evaluasi Lelang sampai dengan Penerbitan SPPBJ pada Aplikasi SPSE v.4
4. Diskusi Pengembangan Aplikasi Pengaman Dokumen, Otentifikasi Sertifikat Digital dan aplikasi SPAM KODOK
5. Diskusi pengembangan fitur Pengumuman dan User Management dalam Inaproc serta ADP / Agregasi Data Penyedia
6. Diskusi pengembangan aplikasi Data Warehouse, Regional Smart Report dan Nasional LPSE
7. Presentasi Aplikasi Smart Report yang dikembangkan oleh LPSE Provinsi Bangka Belitung, Aplikasi SMS Gateway dari LPSE Kabupaten Berau Kalimantan Tengah dan Aplikasi LPSE Mandiri dari LPSE Kota Surabaya

Beberapa informasi terkait materi diskusi dan pengembangan aplikasi diatas, dapat kami laporkan sebagai berikut.

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), rencananya akan digunakan sebagai wadah bagi LPSE untuk mendapatkan masukan dan keluhan terkait operasional aplikasi SPSE baik dari sisi Pengelola LPSE, User (Panitia/Pokja dan Penyedia) serta menampung ide-ide aspiratif serta inovatif untuk dimanfaatkan serta dikembangkan guna mendukung terlaksananya e-Procurement (Pengadaan barang/Jasa) di lingkungan Pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

2. Rakortek pada tahun 2012 ini rencananya akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Yogyakarta(11 Juni 2012) untuk sesi Aplikasi, Makassar untuk sesi Tata Kelola (28 Juni 2012) dan Pekanbaru untuk sesi Infrastruktur (11 Juli 2012). Sedangkan untuk pelaksanaan Rakornas atau Rapat Koordinasi tingkat Nasional LPSE akan diadakan satu kali dalam satu tahun pada bulan Oktober 2012.

3. Rilis pembaharuan Aplikasi SPSE versi 3.5 rencananya akan dilaksanakan bersamaan pada Rakornas bulan November 2012, sedangkan untuk versi 4.0 paling cepat akan diinstalasi di semua LPSE, awal tahun 2013 mendatang.

4. Penyebutan Admin PPE yang selama ini dilakukan hingga aplikasi SPSE versi 3.2.5 akan dilakukan perubahan pada aplikasi SPSE versi 4.0 menjadi Admin LPSE, dengan penambahan fitur meliputi :
a. Smart Report untuk melakukan pelaporan terkait kinerja dan proses penggunaan SPSE,
b. kemampuan untuk melakukan Monitoring Resources seperti Hard Disk, RAM, Database dan Server, serta
c. penambahan User Sub Admin (akan dijelaskan lebih lanjut).
Sedangkan pengurangan fitur dilakukan pada Lowongan Pekerjaan dan File Manager yang memang jarang dimanfaatkan.

5. Dalam Pengelolaan LPSE mendatang akan ada dua model LPSE yang akan diterapkan, yaitu LPSE Server Provider dan LPSE Service Provider. Yang dimaksud dengan LPSE Server Provider adalah unit induk yang mengelola LPSE secara utuh sesuai dengan Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 yang mengatur tentang LPSE. Sedangkan LPSE Service Provider adalah unit yang hanya melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa tanpa memiliki fungsi pembinaan atau pelatihan serta infrastruktur. Biasanya yang disebut sebagai model kedua ini adalah unit LPSE yang dilaksanakan dengan cara menumpang di unit LPSE lainnya.

6. Pengelolaan aplikasi pada LPSE Service Provider akan dilaksanakan oleh satu user yang dibuat oleh admin LPSE yaitu Sub Admin, yang rencananya baru bisa terakomodir pada SPSE versi 4.0.

7. Perubahan hak akses pada Admin Agency meliputi penambahan tugas untuk pembuatan akun PA/KPA, PPK dan Auditor yang kelak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terkait proses lelang. Sedang untuk pengurangan aktifitas, tepatnya pada input kode anggaran yang pada versi saat ini (3.2.5) dilakukan sebelum pengajuan paket lelang yang akan dilaksanakan melalui jalur e-Proc. Pengurangan aktifitas ini akan meniadakan opsi input paket lelang yang biasanya hadir di halaman Satuan Kerja. Rencananya aktifitas ini akan dilakukan oleh masing-masing Panitia/Pokja.

8. Untuk hak akses Verifikator, terdapat fasilitas untuk memverifikasi ulang Rekanan/Penyedia apabila terdapat perubahan yang vital termasuk opsi NPWP dan perijinan. Pula penyempurnaan fitur Searching pada halaman daftar Rekanan/Penyedia secara menyeluruh.

9. Untuk hak akses Helpdesk terdapat fitur Live Support yang ditujukan secara langsung ke Helpdesk LKPP serta pembaharuan halaman yang mampu melihat status Agregasi dari Rekanan/Penyedia.

10. Untuk hak akses Trainer terdapat banyak pembaharuan fitur dan kemampuan diantaranya :
a. opsi untuk melakukan Reset Data Latihan dan Reset Password, mencegah terjadinya penumpukan data seperti yang dialami saat ini
b. mampu melakukan tiga kelas pelatihan dalam satu waktu dengan mengandalkan satu Server Latihan, lengkap dengan pengaturan waktu per masing-masing kelas dan
c. kemampuan untuk menjadi semua User LPSE sekaligus tanpa melakukan aktifitas Log Out, meliputi PA/KPA, PPK, Panitia dan Rekanan/Penyedia. Ini akan memberikan efisiensi waktu bagi Trainer LPSE yang sedang melatih dalam tiga kelas berbeda.

11. Untuk hak akses Panitia Lelang terdapat banyak perubahan meliputi :
a. penambahan field/kolom surat permintaan lelang dari PPK,
b. field/kolom Kode Anggaran untuk paket lelang yang akan dilaksanakan melalui jalur e-Proc (untuk format kode anggaran akan segera dibakukan),
c. field/kolom sumber dana tambahan apabila bersumber lebih dari satu mata anggaran,
d. field/kolom Lokasi Pekerjaan apabila paket merupakan kerjasama antar daerah,
e. field/kolom persyaratan lelang yang dapat ditambahkan tanpa harus melakukan penyimpanan terlebih dulu,
f. field/kolom penjadwalan lelang yang dapat dilakukan dalam sekali waktu,
g. penambahan status Progress Bar saat melakukan Upload file Dokumen Lelang untuk mengetahui prosentase proses,
h. opsi persetujuan pengumuman paket lelang oleh setengah dari anggota Pokja/Panitia
i. melihat dan memonitor anggota Panitia yang terdaftar dan aktif untuk mencegah adanya ‘panitia siluman’
j. notifikasi jadwal pelelangan lewat pengingat layaknya akun FaceBook atau email

12. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa akan ada penambahan akun User bagi PA/KPA dan PPK yang nantinya dapat difungsikan untuk memantau serta menindaklanjuti proses paket lelang yang menjadi tanggung jawab mereka. Tugas pertama dari User ini adalah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan/RUP. Yang nantinya berwenang untuk memberikan User ID dan Password bagi User ini adalah Admin Agency.

13. Untuk hak akses Penyedia/Rekanan, satu-satunya penambahan fitur yang terjadi hanyalah status Progress Bar seperti halnya Panitia, pada proses Upload Dokumen Penawaran untuk mengetahui prosentasi proses pengiriman file.

14. Untuk Aplikasi SPSE secara umum terdapat penyempurnaan fitur Searching yang nantinya akan hadir di setiap halaman, serta opsi Captcha pada halaman Frequently Asked Questions/ FAQ untuk mencegah adanya komentar/pertanyaan Spam yang masuk ke halaman LPSE. Selain itu sedang dikembangkan pula daftar e-Catalog untuk pengadaan biaya sewa koneksi Bandwidth dan hal-hal penting lainnya. Sedang untuk beberapa masukan yang kami sampaikan terkait fitur Black List, pembatasan Kemampuan Dasar dan Kemampuan Paket masing-masing Penyedia/Rekanan, belum bisa diakomodir pada versi 3.5

15. Untuk fitur Agregasi, tampaknya Aplikasi SPSE versi 3.5 nanti akan mengakomodir opsi ‘Disable akun Penyedia/Rekanan yang dianggap sudah tidak aktif lagi. Hal ini biasanya terjadi pada akun Penyedia/Rekanan yang melakukan pendaftaran dua kali atau lebih akibat lupa UserID dan Password. Agregasi Data Penyedia atau ADP ini pun kelak akan berlaku pula bagi User PPK dan Panitia yang bertugas di dua kepanitiaan atau lebih.Tujuan dari ADP ini untuk membuka peluang bagi Penyedia/Rekanan masuk ke pasar pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah seluruh Indonesia.

16. Untuk Aplikasi Pengaman Dokumen atau yang dikenal Apendo, akan dikembangkan sebagai berikut :
a. Terdapat dua versi Apendo yaitu versi 3.1 yang akan digunakan pada Aplikasi SPSE versi 3.5 dan SpamKodok atau Sistem Pengaman Komunikasi Dokumentasi untuk Aplikasi SPSE versi 4.0.
b. Apabila Apendo sebelumnya hanya mampu berjalan di satu platform OS yaitu Windows, maka yang akan dikembangkan nanti akan dapat berjalan di multiplatform baik Windows, Mac ataupun Linux.
c. Adanya penambahan kemampuan untuk meng-enkripsi/dekripsi data dalam bentuk folder dan subfolder serta banyak file sekaligus.
d. Apabila pengguna Apendo lupa dengan password yang telah diubah sebelumnya, kini terdapat opsi ‘Reset Password’ dengan cara memenuhi tiga pertanyaan yang telah diatur sebelumnya. Fitur ini mirip dengan perilaku ‘Lupa Password’ yang biasanya hadir pada pembuatan e-mail dan akun keanggotaan.
e. Untuk lebih meyakinkan pengguna Apendo akan file yang telah disandi, aplikasi mampu melakukan cross check terhadap file aslinya serta me-dekripsi data kembali. Adapun penamaan hasil Dekripsi nantinya akan mengacu pada nama kegiatan disambung dengan nama Rekanan/Penyedia. Hal ini untuk menghindari tertumpuknya data atau kebingungan panitia/Pokja saat melakukan proses Dekripsi pada banyak kegiatan sekaligus.
f. Terdapat nama Rekanan/Penyedia pada sisi atas aplikasi untuk mencegah kesalahan pengguna melakukan penyandian menggunakan Apendo milik perusahaan lain.

17. Sesi pertama Pengembangan Aplikasi SPSE diisi oleh LPSE Provinsi Bangka Belitung yang mengembangkan fitur Smart Report berbasis Conten Management System (CMS) yang ditampilkan dalam bentuk sebuah Blog, dimana sebagian besar data yang tampil dihalaman tersebut dibuat secara otomatis dengan mengambil data dari Server LPSE. Selain itu terdapat pula beberapa laporan bulanan baik terkait Jumlah penyedia, infrastruktur dan juga tips / trik tutorial yang dapat dibaca dan dipahami oleh Panitia, penyedia/Rekanan dan masyarakat umum. Fitur ini mirip seperti laporan berkala yang kami sampaikan lewat akun Twitter @LPSEBadung.

18. Sesi terakhir tentang pengenalan fitur SMS Gateway yang dikembangkan oleh LPSE Kabupaten Berau Kalimantan Tengah, memanfaatkan database pada Server LPSE untuk menyampaikan notifikasi atau pengingat pada Panitia/Pokja terkait jadwal Pelelangan yang harus diselesaikan. Terhitung fitur ini baru di Launching pada 29 Maret 2012 lalu. Adapun yang dipersyaratkan dalam mengoperasikan fitur ini adalah SK Panitia, nomor ponsel dari masing-masing panitia serta proses Aktivasi. Fitur SMS Gateway ini secara otomatis akan mengirimkan sms pemberitahuan terkait jadwal Lelang dua jam sebelumnya ke perangkat ponsel Panitia/Pokja, mencegah jadwal Lelang terlewatkan. Pengembangan fitur ini kabarnya akan diintegrasikan dengan Aplikasi LPSE kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait semua diskusi dan pengembangan Aplikasi SPSE yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Teknis LPSE oleh LKPP 11 s/d 13 Juni 2012 di Yogyakarta.

Mangupura,
Sekretaris LPSE Badung

(Pande Nyoman Artawibawa, ST., MT.)
NIP. 19780416 200312 1 012

@LPSEBadung Trik [Update] Menggunakan Aplikasi Apendo LPSE v.3.1

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang TeKnoLoGi

[update] Bagi Kawan”Pokja yg mengakses Apendo di Ruang Biding LPSE Badung, bisa menggunakan shortcut aplikasi yg tersedia di masing”PC

[update] Adapun Apendo Paniti v.3.1 dapat diakses dengan menggunakan User- lpselkpp dan Passw- ulpbadun6

Trik [Update] Menggunakan Aplikasi Apendo LPSE v.3.1

> Apendo, Aplikasi Pengaman Dokumen yg sifatnya berdiri sendiri. Tidak perlu instalasi, tidak membutuhkan koneksi internet utk menggunakannya
> Itu sebabnya, ketika Rekan berhasil mengunduhnya dari halaman profile akun LPSE, lakukan ekstraksi folder dan simpan file compresinya

> Dalam folder Aplikasi Apendo, terdapat dua subFolder antara lain ‘bin’ untuk penempatan aplikasi, dan folder lainnya untuk Petunjuk/Help
> Silahkan perhatikan jumlah file yang terdapat dalam folder ‘bin’ sebelum Rekan melakukan Login dan mengubah password standarnya…
> Perhatikan lagi jumlah file yang bertambah pasca Rekan melakukan Login dan berhasil mengubah Password sesuai keinginan
> Di layar Apendo Panitia, akan terdapat satu file tambahan bernama AELconfig.dat sdg pada layar Rekanan, ditambah satu file lg, VendorID.dat
> Dalam file berekstensi dat inilah userID, password dan tiga pertanyaan tersimpan sebagai Pengingat saat Rekan melakukan Login kembali
> Maka itu, ketika Rekan nanti mengalami ‘Lupa Password’, kedua file ini dapat dihapus secara permanen dari Folder…
> Dan User Password akan dikembalikan ke sistem Default… Silahkan tekan tombol F1 pada keyboard untuk lebih jelasnya…

> Pola penggunaan Aplikasi Apendo, rupanya berbeda antara yang digunakan oleh Panitia dengan Penyedia atau Rekanan
> Jika Apendo untuk Panitia bisa berlaku satu userID untuk semua Panitia, tidak demikian halnya dengan Apendo untuk Penyedia
> Itu sebabnya kami, Tim Pelaksana LPSE Badung berinisiatif untuk menempatkan satu shortcut aplikasi Apendo dalam setiap PC di gedung LPSE (1)
> Yang sedianya diperuntukkan bagi Panitia, dan dapat diakses dengan menggunakan UserID lpselkpp dan Password ulpbadun6 (2)

> Sedangkan Apendo yang akan digunakan oleh Rekanan atau Penyedia, belum bisa kami perlakukan hal yang sama mengingat ID Publik masing” (3)
> Penyedia berbeda satu sama lainnya… Jadi disini dapat kami sarankan bagi Penyedia atau Rekanan untuk melakukan ekstraksi (4)
> Dari file compresi ke dalam bentuk Folder. Lakukan Login dan ganti Password default dengan kode yang diinginkan termasuk ID Digital (5)
> Jika berhasil, ubah nama Folder aplikasi Apendo yang telah diubah Passwordnya, lalu pindahkan Folder tsb ke Flash Disk / HD eksternal (6)
> Jikapun kelak ingin melakukan Encrypt file penawaran, dapat menggunakan Aplikasi Apendo yang telah dicopy ke FD/HD eksternal tersebut (7)

> Semoga Tips tadi bisa berguna, dan kami akan sajikan di Ruang Biding dan papan Pengumuman kelak sebagai pencerahan… Selamat beraktifitas

Teknologi yang dibenamkan dalam SPSE ini sama saja dengan Teknologi lain, yang secara kontinyu mutlak membutuhkan pembelajaran baru

Apabila sistem SPSE versi 4 jadi dirilis Tahun 2013 nanti, aplikasi Apendo akan berubah nama menjadi SPAM KODOK

SPAM KODOK merupakan singkatan dari Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumentasi yang kelak mengambil simbol Kodok (hewan)

“Sekedar mengingatkan, silahkan Kontak kami di lpse.badungkab.go.id atau e-mail di [email protected] atau follow @LPSEBadung

@LPSEBadung Tips Menggunakan Aplikasi Apendo LPSE v.3.1

1

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang TeKnoLoGi

> Ternyata masih banyak jg kawan Rekanan/Penyedia LPSE dan Panitia ULP yang belum paham dengan Apendo versi 3.1.. Perlu kultwit singkat nih..

> Apendo merupakan Aplikasi Pengaman Dokumen yang digunakan untuk melakukan penyandian pada Dokumen Penawaran sebuah paket pelelangan eProc
> Jika pada sistem SPSE versi 3.2.5 ke bawah menggunakan Apendo versi 2, maka dalam sistem SPSE versi 3.5, menggunakan versi 3.1 terbaru

> Seperti biasa, Apendo dapat diunduh melalui halaman Home masing”User Penyedia/Rekanan dan Panitia dalam bentuk zip atau compress file
> Secara default, tidak ada perubahan penggunaan Kata Sandi untuk dapat membuka dan menggunakan Apendo dari versi terdahulu
> Bagi Penyedia atau Rekanan tetap menggunakan UserID lpselkpp dan Password rekananlpse atau tekan tombol F1 untuk Bantuan Penggunaan
> dan Bagi Panitia/ULP menggunakan UserID lpselkpp dan Password panitialpse atau tekan tombol F1 untuk Bantuan Penggunaan

> Yang membedakan antara Apendo 2 dalam SPSE 3.2.5 dengan Apendo 3 dalam SPSE versi 3.5 adalah sebagai berikut : (1)
> (2) Setelah User berhasil melakukan Login, User wajib melakukan perubahan Password disertai mengisi 3 pertanyaan tambahan
> (3) Penggantian Password Apendo diharapkan menggunakan kata kunci kombinasi Huruf dan Angka layaknya pembuatan password akun AppleID
> (4) Apabila kelak User lupa dengan Password yang telah diganti, maka aplikasi akan memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab dengan benar
> (5) maka itu, ingatlah selalu 3 jawaban yang diberikan untuk mengisi opsi pertanyaan perubahan password

> (6) Apabila Proses Login pada aplikasi Apendo berhasil, maka tombol untuk melakukan ‘Pilih Folder’ akan terlihat aktif dan siap digunakan
> (7) Untuk aplikasi Apendo bagi Penyedia, bisa dilihat nama Perusahaa yang Rekan inputkan pada sisi kiri atas aplikasi, untuk meyakinkan
> (8) Hadirnya nama perusahaan di aplikasi Apendo digunakan utk mencegah Penyedia menggunakan Apendo perusahaan lain dalam menyandi Penawaran
> (9) apabila dalam Apendo terdahulu, proses dilakukan dengan melakukan pemilihan File, maka di Apendo terbaru, dpt dilakukan pemilihan Folder
> (10) Pemilihan Folder kali ini agar dalam pemilihan file diharapkan tidak ada yang tertinggal saat melakukan proses Penyandian

> (11) Demikian halnya proses yang dilakukan oleh Panitia ULP, hasil pembukaan dokumen akan secara otomatis menghasilkan satu Folder baru
> (12)Adapun Folder baru ini akan diberi nama secara otomatis oleh Apendo sesuai nama Kegiatan dan nama Penyedia
> (13) jika dalam Apendo terdahulu Panitia melakukan proses pembukaan secara satu persatu Rekanan, kini dapat melakukannya sekaligus
> (14) oleh karena proses sekaligus, maka Kunci Publik yang terlihat dihalaman Panitia, sama persis antara satu Rekanan dengan Rekanan lainnya

> (15) dalam beberapa kasus yang kami temui saat Panitia ULP mengApendo Penawaran, beberapa file tidak dapat dibuka dengan sempurna
> (16) namun kesalahan yang terpantau, bukan berasal dari file asli Penawaranyangdikirim oleh Rekanan/Penyedia, namun…
> (17) masalah terjadi akibat pemberian nama Folder dan Sub Folder yang terlalu banyak dan panjang… Jadi, Tips kami untuk yang satu ini…
> (18) Lakukan perubahan Nama Folder Kegiatan menjadi lebih singkat dari yang seharusnya, toh tidak akan mengubah kelengkapan Penawaran

> (19) Bagi Penyedia/Rekanan, file yang berhasil di Apendo dapat diperiksa kembali kelengkapannya dengan cara pembukaan kembali
> (20) Proses Apendo dianggap berhasil apabila Aplikasi menyajikan kode Hash file yang kini tampil di sisi bawah aplikasi (bukan Pop Up)

> Untuk Tips Penggunaan Apendo, masih sama dengan yang dulu pernah kami sampaikan bahwa : (1)
> (2) File Penawaran diletakkan dalam satu Folder dan diCopy dari Flash Disk/eksternal HD ke PC/notebook yang digunakan
> (3) mengapa diCopy terlebih dahulu ke PC baru diApendo, agar Proses bisa berjalan lebih cepat untuk menghemat waktu… Termasuk pengiriman
> (4) Kasus Pengiriman File dari halaman Penyedia/Rekanan yang kami temukan pagi tadi adalah proses Pengiriman Tidak Berhasil dilakukan
> (5) Adapun Browser yang dipergunakan oleh Rekanan/Penyedia adalah Internet Explorer. Lalu kami coba menggunakan Browser lain dan Berhasil
> (6) Jadi, jika Kawan Rekanan/Penyedia LPSE merasa kesulitan saat melakukan Pengiriman/UpLoad Penawaran, silahkan coba Browser lain
> (7) sekedar info, selain Internet Explorer, masih terdapat alternatif lain seperti Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome atau Safari

Kira”sekian dulu tambahan dari kami terkait penggunaan Apendo versi 3, jika ada pertanyaan atau pengalaman lain, jangan segan share dgn kami

“Sekedar mengingatkan, silahkan Kontak kami di lpse.badungkab.go.id atau e-mail di [email protected] atau follow @LPSEBadung