Gunung Agung Meletus, #PrayForKarangasem kembali Viral, Tabah bagi Pekerja Konstruksi di Bali

Category : tentang Opini

Ditengah hiruk pikuk Piala Dunia 2018 dan segala kekecewaan para suporternya, netizen di Bali dikejutkan oleh Erupsi Gunung Agung yang sudah mulai memuntahkan lahar panasnya. Beberapa kawan di akun sosial media pun mulai tampak ramai mengabarkan duka.

Semua notifikasi WhatsApp Group mendadak nyaring. Seketika itu pula belasan gambar dan video yang sama, diterima sebagai upaya meneruskan informasi kepada rekan yang lain, secara cepat dan saling mendahului, menganggap bahwa ini adalah hal yang wajib diketahui semua orang. Seakan lupa bahwa sekian group diantaranya memiliki karakter keanggotaan yang sama.

Hastag #PrayForKarangasem sepertinya bakalan kembali Viral. Saya meyakini sebagian besar kawan di sejumlah akun sosial media bahkan WhatsApp Group sekalipun, bakalan menyampaikan hal yang sama. Turut berduka dan saling mengingatkan, baik info akurat dari badan bencana, hingga agenda pengumpulan dana untuk disumbangkan ke pos pengungsian kelak.

Seperti mengalami Mimpi Buruk yang terulang. Cukup membuat saya tak bisa memejamkan mata dengan baik malam ini.
Bukan…
Bukan soal kekhawatiran akan keselamatan saudara kami yang ada disekitaran Gunung Agung. Karena mereka, saya yakini sudah melakukan banyak persiapan dari setahun lalu. Termasuk opsi pengungsian yang sudah pula direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah hingga pusat. Pun soal dana bencana dan bantuan, saudara kami yang lain sudah pasti siap dengan logistik dadakan.

Hanya satu yang saya pikirkan.
Kelangkaan Material bagi para pekerja konstruksi di Bali.

Sebagai seorang tenaga teknis, mimpi buruk inilah yang membuat saya begitu down secara pikiran dan mental setahun lalu. Karena semua berakibat pada naiknya harga akibat minim stok persediaan, molornya pekerjaan akibat bahan material yang susah dicari, dan pengenaan opsi denda akibat absennya keputusan pimpinan soal bencana.
Lumayan pusing dalam mengambil setiap keputusan yang ada, mengingat saat itu secara dadakan pula ditugaskan sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk belasan kegiatan fisik jelang akhir tahun. Jadi makin mangkel ketika sejumlah aparat seakan tak mau tahu kondisi dan fakta lapangan, menganggap para pekerja konstruksi ini teledor dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk itulah saya berdoa, agar mereka yang dibebankan kewenangan sebagai PPK kegiatan fisik apapun itu bentuknya saat ini, agar tetap bisa diberi kesehatan dan ketabahan dalam mengambil dan memikirkan setiap opsi keputusan, karena disinilah semua integritas kerja dan kinerja kita diuji.
Saya sudah mengalaminya setahun lalu.

Bersyukur, tahun ini saya tak lagi mendapatkan tugas yang sama. Sehingga beban pikiran, bisa dikatakan sudah jauh lebih ringan.
Namun demikian, tetaplah empati itu ada bagi kalian para pekerja konstruksi di Bali.

PimPro, Apaan sih Itu ?

Category : tentang PeKerJaan

PimPro

Kalian yang sudah masuk dunia kerja, utamanya yang bergerak di bidang konstruksi, saya yakin pasti pernah dengar istilah Pimpro.
Baik yang berkonotasi Negatif ataupun Positif.
Demikian halnya saya.

Pertama kali mendengar istilah PimPro kalo ndak salah ya pas baru-baru jadi Pe eN eS. Yang saat diceritakan oleh pimpinan saat itu, apa tugas, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Pimpro, Bagi saya pribadi sih lebih banyak Negatifnya. Ini jika dilihat dari kaca mata kebenaran. Bukan pembenaran.

Image besarnya Power seorang Pimpro makin dikuatkan saat saya mengobrol ngalor ngidul bersama seorang pejabat fungsional di tingkat Provinsi saat berkesempatan menginap sekamar *bukan seranjang ya* sewaktu ditugaskan ke Indonesia Timur berkaitan dengan pemanfaatan dana ABPN dua tahun lalu.
Dari ceritanya, ya memang benar bahwa seorang PimPro apalagi di era Pak Harto menjabat dulu sebagai Presiden RI ke-2, punya kekuatan besar yang begitu memanjakan hidup dan keseharian yang bersangkutan.

Jadi tidak heran, apabila ada kekaguman luar binasa pada seseorang yang mampu dipertahankan sebagai seorang PimPro di era jaya terdahulu, pada tahun anggaran berikutnya, yang secara tidak langsung akan menyampaikan makna besaran setoran yang diberikan demi mempertahankan posisinya tersebut.

Tapi bagi kalian yang belum tahu apa sih PimPro itu sebenarnya ?

Pemimpin Proyek atau dulu dikenal dengan istilah PimPro adalah orang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan kegiatan proyek, mempunyai hak, wewenang, fungsi serta bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kurang lebih begitu pengertian PimPro sebagaimana yang disampaikan oleh Blognya Orang Sipil
melalui postingannya di tahun 2012 lalu.

Masih mengambil materi dari halaman yang sama,
Tugas Pimpinan Proyek (PimPro) adalah
a. Mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek.
b. Menandatangani Surat Perintah Keja (SPK) dan surat perjanjian (kontrak) antara pimpro dengan kontraktor.
c. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor.
d. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang.
e. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan.
f. Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas.

Kurang lebih begitu makna keberadaan seorang PimPro jika dilihat dari arti positif yang sebenarnya. Yang pada intinya, mutlak paham keseluruhan pekerjaan yang dibebankan di pundak yang bersangkutan, dengan dibantu para pelaksana teknis, pengawas, pembantu keuangan dan lainnya.

Sedangkan PimPro sebagaimana konotasi negatif yang saya sampaikan diatas, lebih banyak hadir dari kalangan PNS dengan spesifikasi atau kriteria Menjabat posisi Struktural.
Dimana saking negatifnya, seorang Profesor bernama Bang Fahmi lewat halaman yang ia miliki di www.fahmiamhar.com pun sempat berkisah pernah menolak saat yang bersangkutan diminta untuk menjadi seorang PimPro.

Apa pasal ?

Lantaran di era Reformasi atau era Presiden Jokowi sekarang, KPK lagi galak galaknya menangkap tangan mereka yang didaulat menjadi seorang PimPro atau kini disebut dengan istilah PePeKa (PPK-Pejabat Pembuat Komitmen), yang berdasarkan aturan Perpres terkait Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah harus lolos ujian Sertifikasi Pengadaan dan memiliki SIM legalitas tersebut.
Tidak harus berasal dari jajaran Struktural, namun kini, seorang Staf pun bisa menjadi seorang PePeKa sejauh memiliki persyaratan diatas.

Ditangkap tangan ya karena menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk berbuat hal-hal di luar aturan yang ada. Melakukan korupsi dana anggaran, tidak menguasai spesifikasi kegiatan, atau mengabaikan pengawasan hingga terbengkalai bahkan tersendat.
Yang kesemuanya itu terjadi bisa karena ketidakmampuan pejabat yang ditunjuk untuk memahami sejauh mana kewenangannya sebagai PimPro masa kini atau yang disebut dengan istilah PePeKa (PPK), sehingga mengakibatkan kekhawatiran berlebihan saat menjalankan tugas atau malah tidak mau peduli apapun aturannya.
Tidak heran ketika lembaga superbodi KPK menghimbau para pejabat tersebut untuk tidak takut saat diberi penugasan sebagai PPK atau PimPro.

Separah itukah beban tanggungjawab jabatan sebagai PimPro ?