It’s Just Good Business

Category : tentang Opini

Entah kenapa kok bisa saya jadi keingrtan dengan kalimat si kecil nahkoda dari film Pirates of The Caribbean yang ke 3, pas baca koran Bali Post halaman pertama hari ini soal Teluk Benoa. Dimana survey lokasi langsung dihentikan pasca naiknya berita ke media cetak dan sosial kemarin. dan diikuti pula dengan kalimat ‘tidak tahu’ dari pemerintah.

#BaliTolakReklamasi

Gaung #BaliTolakReklamasi sepanjang yang saya tahu sudah digelorakan sejak lama oleh barisan kawan kawan aktivis macam Gendo Suardana yang dahulu kala pernah menjadi kawan kuliah saya di Teknik Arsitektur. atau oleh tiga musisi Superman Is Dead dalam setiap penampilannya hingga dicap sebagai artis yang tak laku dan hanya memanfaatkan momen. dan kini semua perjuangan tampaknya sudah semakin besar sampai melibatkan 19 Desa Adat melumpuhkan Tol Bali Mandara pada 28 Februari lalu.

Secara sudut pandang nak Bali, sungguh ini satu hal yang mencengangkan.

Bagaimana tidak ?

Rakyat Bali yang dikenal wisatawan dan mancanegara dengan kesantunan dalam diamnya, kini memilih berontak atas injakan investor TWBI yang berencana melakukan Revitalisasi (klaimnya) berbasis Reklamasi. Secara diam-diam, dengan dukungan pemerintah Provinsi beserta para Wakil Rakyat, serta support penuh Pemerintah Pusat era Presiden SBY melalui Perpres No.51 Tahun 2014 yang dikeluarkan sesaat sebelum masa pensiun.

Wajar apabila kini ‘segelintir’ rakyat Bali bergerak.

Ya, segelintir. karena meskipun jumlahnya yang kini sudah mencapai Ribuan, tetap saja diklaim segelintir oleh barisan Pendukung Pro Reklamasi, dengan logika yang dibandingkan dengan jumlah Rakyat Bali secara statistik.

Saya pribadi kalo mau dicari-cari ya merupakan bagian dari salah satu elemen Pendukung Pro Reklamasi, karena saat pesepakbola Ronaldo didapuk menjadi Duta Mangrove dan bertandang ke Tanjung Benoa Bali bersama pak Presiden SBY Juli tahun 2013 lalu, saya adalah orang yang menjaga gawang rekanan pelaksana untuk melakukan perbaikan jalan Telagawaja, akses utama ke pantai setempat atas perintah pimpinan, selama 3 hari penuh. Sialan benar…

tapi kira-kira dibutuhkan massa sebesar apa ? atau berapa Desa Adat lagi ? agar Pemerintah Pusat era Pak Jokowi mau mencabut Perpres tersebut serta menghentikan rencana TW menjarah Bali seluas 700 Hektar ?
atau barangkali jika berkaca pada kasus Kapolri juga Revisi UU KPK, Pak Jokowi kelihatannya masih berupaya untuk main halus tanpa harus bersinggungan dengan mamak Mega dan TWBI ?

Kalo memang begitu, mbok ya dipercepat sedikit langkahnya Pak Jokowi. Karena hari ini tampaknya para Investor sudah gatal ingin memulai proses Reklamasi berkedok Revitalisasi itu, dengan melakukan Survey Awal, memfitnah kami, bahkan memalsukan identitas untuk menyebarkan ‘kebenaran’ yang mereka klaim selama ini.