Pasal 73 dan Absensi Sidik Jari Pemkab Badung

8

Category : tentang Opini

Suasana kawasan PusPem Badung jumat pagi lalu, mengingatkan saya pada masa sekolah dahulu. Dimana saat hari masih pagi buta, kami sudah siap berangkat liburan keluar daerah dan menciptakan keramaian yang tidak biasanya terjadi di lingkungan menuju sekolah. Demikian halnya dengan kawasan perkantoran PemKab Badung selama satu minggu terakhir.

Diterapkannya penggunaan absensi Sidik Jari (fingerprint) sejak tanggal 5 Januari 2011 lalu, merupakan pemicu utamanya. Adanya peraturan baru yang ditetapkan khusus pada hari jumat pagi, dimana absensi akan berjalan sedari pukul 5 hingga maksimum 6.30 pagi. Itu artinya, jika pegawai melakukan absen setelah waktu yang ditetapkan, maka yang namanya uang makan sebesar Rp. 20.000,- per hari, tidak akan diberikan.

Begitu pula dengan hari kerja biasa. Rasanya masih tak percaya menyaksikan kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan menuju wilayah PusPPem Badung Sempidi. Baik di pagi hari ataupun sore sekitar pukul 15.45. Padahal hingga akhir tahun lalu, jumlah kendaraan yang melintas di seputaran kawasan PusPem pada jam  yang sama, masih bisa dihitung. Tapi kini, tidak lagi.

Penerapan absensi Sidik Jari ini bukan tanpa alasan. Minimnya disiplin Pegawai Negeri Sipil PemKab Badung kerap disorot media dan masyarakat, walaupun hal yang sama juga ditemukan di daerah lainnya. Tidak ingin terus berlarut, maka per awal Januari 2011 ini, setiap pegawai dituntut profesionalismenya dalam bekerja serta tanggung jawabnya sebagai seorang abdi masyarakat. Kebijakan ini didukung pula dengan dikeluarkannya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Maka bisa ditebak. Berbagai keluhan pun muncul. Dari yang kelabakan dengan peraturan baru bahwa ‘absensi tetap berjalan di sore hari, dikeluhkan oleh mereka yang kerap pulang kerja lebih awal. Pilihannya kini ada dua. Tetap berada di kantor tanpa ada sesuatu yang bisa dikerjakan hingga waktu absensi tiba, atau pulang saat makan siang, trus balik lagi saat jam pulang. Hingga yang kebingungan dengan jadwal absensi jumat pagi, ditentukan maksimum sampai pukul 6.30. Wajib Krida. Hehehe…

Saya pribadi jujur saja menyambut baik kebijakan ini, karena memang sudah sebagai konsekuensi  dari apa yang kita pilih. Menjadi seorang PNS. Abdi negara. Abdi Masyarakat. 5 Hari kerja. Jadi mau tidak mau ya musti ikut aturan, start kerja pukul 7.30 dan pulang pukul 15.30.

Hanya saja, yang namanya PNS juga Manusia, ya selalu ada celah yang dicari untuk mangkir dari aturan baku yang ditetapkan. Apalagi kalo bukan pasal 73. :p

Pasal 73 itu kurang lebih isinya ‘datang pagi absen pukul 7 trus pulang atau kelayapan dan balik kantor absen pukul 3’. Hehehe… Soale selama seminggu kemarin, seperti juga dugaan saya jauh sebelumnya, di siang hari yang namanya pegawai bisa dikatakan gag seramai kehadirannya di pagi atau sore hari. Entah pada kemana. Kalo alasannya survey ke lapangan sih, masih bisa diterima, tapi masa sih tiap hari ? Makan siang mungkin ? hehehe…

Lihat saja di seputaran parkiran baik halaman depan ataupun basement gedung, dijamin bisa sliweran bebas pas jam 9 keatas. Sebaliknya bakalan empet setiap masuk basement kisaran pukul 3 sore. Cobain deh.

Seketat apapun aturan yang diterapkan, saya yakin gag bakalan bisa menjamin bahwa yang namanya kinerja PNS bisa meningkat. Apalagi kalo sudah sampe ngomongin soal ‘kedekatan’ atau faktor koneksi ‘siapa yang berada di belakang mereka’. Kerap  yang seharusnya mendapatkan sanksi malah berbalik mendapatkan promosi dan award berlebihan.  Well, kita lihat saja kelanjutannya.

Menanti Absensi Sidik Jari

10

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan

Sudah bukan rahasia lagi kalo yang namanya Pegawai Negeri Sipil memiliki budaya kerja yang agak-agak nyeleneh ‘datang siang pulang lebih awal’. Budaya ini jelas jauh berbeda dengan budaya kerja lembaga swasta seperti yang pernah saya alami selama tiga tahun sebelum ikut terjun menjadi seorang abdi negara. Bisa jadi lantaran kepincut budaya nyeleneh itulah, menjadi salah satu alasan saya mengapa nekat ikut-ikutan mendaftar tahun 2003 lalu.

Sayangnya, budaya nyeleneh ini tidak hanya terjadi di lingkungan kerja tempat saya bernaung, tapi hampir diseluruh negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. :p Baca saja media, hampir setiap hari ada saja yang mengeluhkan kinerja para abdi negara, dari yang kedapatan jalan-jalan di supermarker saat jam kerja, jarang ngantor hingga yang agak-agak bikin miris, ketangkep berada di pondok wisata yang menyediakan fasilitas short time.

Setidaknya ada dua hal yang menurut saya menjadi akar masalahnya. Pertama yaitu soal pembagian pekerjaan yang tidak merata. Memang secara diatas kertas “katanya” jumlah PNS negeri ini kurang banyak, sehingga yang namanya pelayanan publik tidak maksimal. Padahal dalam kenyataannya ‘yang rajin ngantor dan mengambil kerjaan melulu itu-itu saja’ sedang yang sudah terlanjur enak-enakan jarang ngantor dan tidak mau mengambil bagian pekerjaan ya keterusan. Kenapa bisa begitu ? terkait dengan hal yang Kedua yaitu soal ketiadaan sanksi atau hukuman yang ‘setimpal’.

Minimnya pemberlakuan sanksi atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada mereka yang tidak mampu menunaikan tugasnya sebagai abdi negara lebih disebabkan oleh ‘ewuh pakewuh’ terkait ‘siapa yang berada dibelakang oknum tersebut. Hal ini berkaitan lagi dengan sistem perekrutan tenaga calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak Profesional atau lebih mengutamakan faktor kerabat dan sejumlah uang untuk memuluskan jalan.

Blunder masalah ini tampaknya meski sudah diketahui banyak orang, namun belum mampu mengubah pola pikir kebijakan yang sudah seharusnya dipikirkan untuk dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal pada masyarakat. Kendati demikian, satu berita bagus yang saya dengar beberapa minggu terakhir, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bakalan menerapkan sistem absensi sidik jari atau yang dikenal dengan istilah fingerprint, mulai tahun 2011 nanti. Satu harapan yang paling mudah ditebak adalah untuk meminimalisir budaya ‘datang siang pulang lebih awal’ tadi. Dengan menggunakan sistem sidik jari ini, hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi istilah titip absen.

Salah satu pelayanan publik yang sudah mengadopsi sistem absensi sidik jari ini yang saya ketahui adalah Rumah Sakit Sanglah yang kabarnya kini sudah bertaraf Internasional. Sepanjang pengetahuan saya, sistem ini sangat efektif digunakan untuk memantau keberadaan tenaga kerja pada saat ia seharusnya bertugas, namun sayangnya setelah melakukan absensi sidik jari, yang bersangkutan masih memiliki kemungkinan untuk pulang dan menghilang dari kantor karena tidak ada sistem absensi pada jam pulang. Apa bedanya ya ? :p

Untuk dapat menggunakan sistem absensi sidik jari ini dengan baik, sudah barang tentu akan memerlukan banyak faktor pendukung lainnya yang tidak kalah pentingnya. Sistem yang terkomputerisasi biasanya memerlukan aktor atau sumber daya manusia yang minimal mampu mengoperasikan dan memantau apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Selain itu tentu saja, mampu untuk melakukan pemeriksaan dan maintenance ringan secara berkala agar sistem tetap dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Yang tak kalah penting adalah pemantau jaringan sistem untuk mengetahui adanya sabotase terhadap alat baik yang dilakukan secara fisik maupun secara jaringan. Hal-hal inilah yang patut menjadi pemikiran selanjutnya apabila sistem absensi sidik jari jadi diterapkan. Jangan sampai, absensinya sudah menggunakan teknologi canggih, namun tidak ada sumber daya yang mampu menggunakan, memantau dan memelihara.

Kembali pada dua hal yang tadi saya katakan sebagai akar masalah, selama kedua hal tersebut belum diterapkan secara profesional dan secara sadar, barangkali sistem absensi dengan cara apapun yang nantinya diterapkan saya rasa bakalan mubazir. Tapi ya, kita lihat saja nanti. :p