Sekelumit Cerita Sebulan di Permukiman

4

Category : tentang PeKerJaan

Gag sadar rupanya sudah sebulan saya berada di seksi Permukiman Dinas Cipta Karya, tepatnya sejak 29 April lalu resminya. Yang bikin gag nyadar tentu saja faktor kesibukan, entah yang berkaitan dengan aktifitas pribadi (prosesi pengabenan kakak almarhum dan otonan 6 bulanannya Intan putri kedua kami) atau yang memang bersifat rutinitas kantor.

Jam kerja yang berlangsung selama 5 hari dalam seminggunya jadi berjalan dengan cepat, dan seperti biasa, akhir pekan hari Sabtu dan Minggu benar-benar saya nantikan kehadirannya.

Selama satu bulan pertama berada di Seksi Permukiman Dinas Bina Marga tentu ada banyak pengalaman yang saya dapatkan, namun diantara semua itu hanya sedikit yang memiliki kesan mendalam mengingat ini adalah hal pertama yang barangkali kelak akan mengubah jalan hidup saya nantinya.

Politis. Ya, bekerja di ruangan ini nuansa dan kepentingan politis jadi lebih banyak dirasakan, mengingat objek pekerjaan yang dilakoni memang mengarah kepada kegiatan yang biasanya dijadikan bahan kampanye baik tingkat legislatif maupun eksekutif. Utamanya ya pemavingan atau pengaspalan gang atau jalan lingkungan.

Jika dahulu saat berada di Dinas Bina Marga dan Pengairan, unsur tekanan jauh lebih sedikit dirasakan mengingat faktor standar pekerjaan yang memang ada batasannya, tidak demikian halnya dengan disini. Terpantau beberapa anggota Dewan yang jujur saja baru kali ini saya kenal, jadi lebih sering bertemu dan menghubungi via telepon untuk menuntut terealisasinya pekerjaan demi pekerjaan yang menyangkut gang dan jalan lingkungan atas klaim bahwa paket tersebut merupakan usulan yang ia lakukan di tahun sebelumnya. Tidak jarang kalimat yang mereka gunakan cenderung menekan psikologis kami, seperti yang pernah pula diceritakan oleh para pendahulu disitu, namun secara sudut pandang pribadi, semua baru bisa diakomodir apabila ada hitam diatas putihnya.

Tetap pada aturan. Setidaknya demikian hal yang saya terapkan sejak dulu, termasuk saat menempati posisi di Sekretaris LPSE. Sifat fleksibilitas dapat digunakan asal dengan landasan yang jelas. Minimal ya mengamankan posisi masing-masing dengan surat pernyataan resmi yang selalu kami minta setiap kali ada permintaan perubahan dalam skala besar. Berbeda halnya apabila terdapat penambahan lokasi apabila volume yang tersedia atau tersisa masih memungkinkan.

Namun dibandingkan dengan volume pekerjaan kami secara keseluruhan, barangkali apa yang disampaikan atau ditekankan oleh para anggota Dewan, malah bisa dikatakan tidak ada apa-apanya. Mengingat saat ini yang kami rasakan sudah mulai penuh sesak dimana belum lagi aktifitas dari dana PHR, Bansos, PNPM datang nantinya. Tentu selain menguras pikiran, pula tenaga dari sembilan plus dua staf yang ada mulai kewalahan dalam menangani dan menyelesaikan pekerjaan satu demi satu. Untuk itu pula pimpinan rupanya merasa perlu menambahkan beberapa kawan dari bidang dan seksi lain untuk membantu mengambil sedikit dari volume pekerjaan yang ada demi terselesaikannya tugas dan kewajiban di Dinas Cipta Karya.

Demi mempertahankan kesehatan, maka jadwal untuk mengikuti semua aktifitas tersebutpun pada akhirnya saya atur agar tidak terjadi lelah fisik dan pikiran karena diluar sana, masih banyak hal yang pula harus diselesaikan. Ada yang dilakoni hingga selesai, ada pula yang diwakilkan oleh tenaga teknis dan pimpinan lainnya. Bersyukur sebagian kecil rekan-rekan yang ada disini merupakan sahabat dan rekan kerja lama semasa di Bina Marga dan Pengairan dahulu.

Meski lokasi pekerjaan kini sudah berpindah ruangan dan dinas ke Cipta Karya, untuk sementara waktu beberapa tugas yang dahulu diemban saat masih berada di Bina Marga dan Pengairan, tetap berusaha untuk diselesaikan. Mengingat ketiadaan sumber daya yang mampu memahami lakon sejak awal, atau mungkin membutuhkan waktu belajar yang cukup banyak jika harus dipaksakan. hal ini merupakan satu kebijakan kecil dari pimpinan di skpd terdahulu yang meminta kesediaan saya untuk menyambi pekerjaan disela kesibukan sebagai Kasie Permukiman.

Repot juga sih sebenarnya, namun lantaran ini juga salah satu bagian dari hobby ya dijalani saja…

Sekelumit cerita selama sebulan berkisah di Permukiman, barangkali hanya satu yang dirasakan hilang saat berada disini. Rasa Kekeluargaan antar bidang atau ruangan yang tampaknya tiada jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Disini saya tidak pernah menyaksikan satu dua pegawai dari bidang atau ruangan lain yang kebetulan lowong pekerjaannya, mampir dan bersenda gurau sejenak dan saling bertanya kabar. Entah apakah ini yang dinamakan profesionalitas dalam bekerja, atau malahan tiadanya rasa saling memiliki antara satu dan lainnya. Namun yang pasti disini kami lebih dipaksa untuk cenderung menikmati waktu dan jam kerja di meja dan ruang masing-masing.

Semoga saja saya salah menilai…

Politik Santun ‘DPR’ dalam Kartun Mice Misrad

1

Category : tentang InSPiRasi

Berikut beberapa gambar goresan kartun karya Muhammad Mice Misrad dalam buku ‘Politik Santun dalam Kartun’ tentang kisah anggota Dewan kita yang Terhormat DPR.

*

*

*

*

*

*

*

*

Menyoal alamat Email Resmi [email protected] Komisi VIII DPR RI

5

Category : tentang Opini

Ada yang unik terkait Anggota Dewan kita yang Terhormat saat melakukan lawatan atau studi banding ke Melbourne Australia, tepatnya dari Komisi VIII yang rupanya sempat gelagapan saat ditanyakan alamat email Resmi mereka oleh para pelajar Indonesia di KBRI setempat. Ternyata selain tidak mampu menghafalkannya, seorang ibu yang diminta untuk menjawab malah menyebutkan sebuah akun email dari sebuah penyedia gratisan, sebagai alamat email Resmi Komisi VIII DPR RI.

[email protected]

Alamat email yang dikatakan sebagai alamat email resmi dari Staf Ahli Komisi VIII ini terang saja membuat banyak pihak bertanya-tanya sekaligus menertawakannya. Bagaimana mungkin alamat email sebuah lembaga resmi terkemuka di Indonesia yang notabene sudah memiliki alamat web tersendiri (yang barangkali sudah dibuat dengan anggaran Jutaan), malahan menggunakan penyedia gratisan Yahoo yang sangat rentan akan penyadapan dan penyalahgunaan ?

Pun demikian, menurut salah seorang pemberi Komentar di alamat TeknoUp.com menyatakan bahwa alamat tersebut merupakan alamat palsu atau invalid yang ketika diuji dengan melakukan pengiriman malah menampilkan pesan sbb :

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

Remote host said: 554 delivery error: dd This user doesn’t have a yahoo.com account ([email protected]) [-5] – mta1107

Jujur saja, saya pribadi sangat menyayangkan peristiwa menggelikan ini bisa terjadi. Apalagi setelah aksi menonton Video Porno oleh anggota DPR bernama Arifinto, saat sidang PariPorno eh PariPurna beberapa waktu lalu, ditambah bebalnya telinga mereka yang masih saja ngotot membangun gedung DPR Trilyunan rupiah itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan alamat email gratisan yang bahkan invalid, sementara dengan santainya melenggang ke luar negeri berstatus Studi Banding ?

Bisa jadi lantaran ketidaktahuan/ketidakpahaman para anggota DPR akan pentingnya sebuah alamat email resmi merupakan pemicu mengapa mereka bisa sampai melakukan Studi Banding ke berbagai negara secara langsung padahal aktifitas tersebut bisa saja dilakukan dengan cara Teleconferece atau komunikasi melalui email tersebut. Mengapa Tidak ?

Ketidaktahuan/ketidakpahaman para anggota DPR akan pentingnya sebuah alamat email (katakanlah untuk kebutuhan Personal) bagi saya pribadi, sudah sejak lama dimaklumi. Silahkan mampir disalah satu tulisan ‘One BLoG Wonder ; BLoG Caleg’ yang saya buat saat kampanye beberapa waktu lalu. Disitu jelas terlihat bahwa ada ketidakpahaman Calon Anggota Legislatif akan mana yang dinamakan alamat BLoG/WebSite dan mana yang disebut sebagai alamat Email.

Jikapun Rekan-rekan mau memeriksa alamat email priadi para Anggota Dewan kita yang terhormat di DPR RI dan perwakilannya dari masing-masing daerah, mampir saja ke alamat milik ViVaNews. Di bagian bawah halaman terdapat Kolom khusus pencarian informasi terkait para Anggota Dewan DPR RI, berdasarkan Daerah yang diwakili. Informasinya cukup lengkap untuk ukuran kita di Indonesia, yang menyajikan pula alamat email dari masing-masing personal. Beberapa memang sudah menggunakan alamat email milik Pribadi, tapi ada juga yang masih menggunakan email gratisan Yahoo dan ada juga yang malah tidak memiliki alamat email. Entah apakah Kolom ini telah diperbaharui secara rutin atau tidak.

Padahal Kepemilikan sebuah alamat email dijaman teknologi maju sekarang ini menurut saya sih sudah menjadi satu hal yang lumrah. Apabila mereka memiliki sebuah akun FaceBook, minimal sebuah alamat email pasti sudah dimiliki, entah yang gatisan atau berbayar, entah apakah rajin digunakan/diperiksa/dikelola atau malah terlupakan. Bisa juga ketika memiliki sebuah perangkat BlackBerry ataupun Android (baca:Galaxy Tab ala Arifinto), untuk dapat memaksimalkan fungsinya tentu memerlukan minimal satu alamat email, terkecuali mereka menggunakannya hanya untuk BBM-an, SmS, Voice Call dan tentu saja menonton Video Porno. Ups…

Ketidaktahuan/ketidakpahaman para anggota DPR akan pentingnya sebuah alamat email resmi (apalagi untuk sebuah lembaga Komisi VIII) ini benar-benar membuat sebagian besar masyarakat Indonesia di dunia maya Geregetan. Ada yang kemudian memplesetkan alamat email diatas menjadi [email protected] dan ada juga yang mengubahnya menjadi alamat alay generasi muda [email protected]. Bisa jadi, setelah peristiwa ini, semua Anggota Dewan bakalan dibuatkan satu alamat email resmi yang menggunakan domain DPR RI secara resmi.

Sebaliknya jika ini dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti, saya malahan merasa kasihan dengan para Anggota DPR yang rupanya ndablek meski tidak secara keseluruhan, dan lebih merasa kasihan lagi pada diri sendiri dan tentu saja masyarakat kita yang begitu pedenya mempercayakan suara dan hati nurani kita pada mereka.

Kira-kira besok, dagelan apa lagi ya yang bakalan ditampilkan ?

***

Tulisan terkait milik TeknoUp.com silahkan mampir disini : http://www.teknoup.com/news/8245/anggota-dpr-tidak-sepantasnya-gunakan-email-gratisan/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Dan bagi yang ingin melihat Videonya secara langsung, monggo mampir di YouTube alamat berikut :

http://www.youtube.com/watch?v=8dEjGOPfAqA

 

Bagi satu dong Pak Video pornonya

10

Category : tentang Opini, tentang TeKnoLoGi

Rasanya untuk bisa menjadi seorang Public Figure itu sangat susah dilakukan, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan biasa, dan dalam waktu singkat mendadak menjadi luar biasa. Jangankan menjadi Artis, menjadi seorang PNS yang Biasa-biasa saja sudah saya rasakan penuh tantangan lantaran tidak sedikit hujatan dan kecaman dilontarkan saat mulai bersikap layaknya orang normal. Apalagi anggota DPR ?

Figur yang terakhir saya sebutkan ini belakangan hari jadi makin terkenal dan termashyur akibat kelakuan dan tingkah polah yang kata Gus Dur dahulu malah mirip sekumpulan Anak TK. Dari yang tertangkap melakukan adegan mesum dengan artis ternama lantaran aksinya terekam dalam format video ponsel, yang meributkan soal tunjangan ini itu padahal kinerjanya masih perlu dibuktikan lagi, yang kerjanya plesiran mengatasnamakan Studi Banding, atau yang terakhir ngotor membangun gedung baru yang katanya sedikit lebih murah ketimbang biaya per meter sebuah instansi negara lainnya.

Menjadi seorang Anggota DPR bagi saya pribadi ya bak buah simalakama. Sama halnya seperti menjadi seorang PNS namun dalam kadar yang jauh lebih besar. Bertindak diluar norma dan etika kesusilaan, dikecam dan dihujat, bahkan bisa jadi malah dicerca dalam hitungan bulan sampe ada topik baru yang lebih menarik untuk menutupi perbuatannya. Sebaliknya, berusaha bertindak profesional dan berjalan diatas rel malah cenderung dipertanyakan, dianggap tak bersuara vokal dan tak inovatif dalam memperjuangkan hak rakyat. Sedangkan kalo bertindak yang lebih lagi malah dianggap cari muka atau persiapan kampanye untuk periode mendatang. Hehehe… serba salah.

Malah saking apatisnya, sebagian masyarakat lantas menganggap ‘ah, itu mah sudah biasa…’ dan kemudian tindakan itu malah dilegalkan oleh rekan sejawatnya. Aneh.

Adalah Arifinto, seorang anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang notabene saat kampanye lalu sempat membentangkan kain putih sebagai wujud perjuangan mereka, bahkan sempat pula memberantas kemaksiatan lewat aksi sopannya, ternyata malah tertangkap kamera sedang menonton video porno ditengah Sidang Paripurna yang seharusnya ia perhatikan.

Arifinto jelas menyangkal dan mengatakan bahwa ia tak sengaja melihat video tak senonoh itu lantaran melakukan -klik- pada sebuah link yang tercantum dalam sebuah email yang diterimanya. Segera dalam hitungan detik ia buang dan sayangnya ia tak ingat dengan alamat pengirim email tersebut.

Penjelasan ini berbeda dengan pengakuan wartawan yang secara kebetulan menangkap basah melalui kamera yang ia gunakan. Bahkan beberapa hasil jepretan ini sempat diperlihatkan pula pada rekan sejawatnya, para wartawan maupun sejawat si Dewan, Nasir Djamil.

Kendati perbuatan tersebut kemudian dimaklumi lantaran manusiawi,karena  yang bersangkutan merasa jenuh  ditengah Sidang paripurna, namun yang kemudian dianggap penting untuk diajukan adalah, seberapa jauh kemajuan pemblokiran video dan situs porno yang dilakukan oleh Pemerintah seperti yang selama ini digembar gemborkan oleh salah satu Menteri negeri ini yang pula merupakan seorang Public Figure dunia maya.

Jikapun kemudian kemajuan tersebut sudah dianggap maksimal , lantas siapakah yang sebetulnya berbohong ? Pak Menteri ? ataukah anggota Dewan kita yang terhormat itu ? atau malah bisa jadi itu bukanlah Video Streaming secara online, tapi merupakan koleksi pribadi yang memang disimpan dalam perangkat yang dimiliki ? fiuh… memang susah kalo sudah jadi Public Figure di negeri ini. Baru ketangkep nonton Video porno saja sudah sebegitu hebohnya…

Bagi satu dong Pak, video pornonya… hehehe…

 

Bolos yuk Pak Dewan ?

4

Category : tentang Opini

“…Mau tau gak mafia di senayan.. kerjanya tukang buat peraturan.. bikin UUD.. ujung2nya duit..” penggalan Gossip Jalanan milik SLank yang tempo hari sempat memantik amarah para anggota Dewan kita yang terhormat itu agaknya masih relevan untuk didendangkan kembali oleh seluruh rakyat Indonesia seminggu terakhir ini. Apalagi kalo bukan menyoal kelakuan para wakil rakyat yang ketahuan mbolos sidang berkali-kali.

Bolos ternyata bukan hanya ‘milik’ anak sekolahan saja, punya kedudukan penting sebagai anggota dewan juga bukan jaminan para wakil rakyat mampu menunjukkan sikap disiplin. Begitu berita yang dikabarkan ViVanews Selasa 27 Juli kemarin. Harus ada tekanan seperti sanksi, teguran atau hukuman yang diberikan seperti halnya siswa sekolahan atau karyawan kantor ketika sang oknum mangkir dari tugasnya, kata media yang lain. Malah ada juga yang kemudian menganjurkan pemotongan gaji bulanan dan tunjangan atau bahkan absensi sidik jari yang diperkirakan mampu memperkecil kemungkinan aksi mbolos rame-rame ini.

Antisipasi pertama yang dilakukan untuk menanggapi aksi ini tentu saja mengumumkan siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori pembolos tingkat wahid di kalangan wakil rakyat ini. Hasilnya cukup mencengangkan. Rata-rata oknum yang masuk daftar tersebut berusaha membela diri dengan segudang alasan pembenaran.

Ngomongin soal aksi mbolos, sebetulnya para anggota dewan kita yang terhormat itu gak jauh beda kok dengan aksi mbolos yang dilakukan puluhan oknum pegawai negeri sipil. Bahkan dari segi alasan serta kuantitas mbolos, para pegawai ini jauh lebih kreatif loh. Hehehe…

Bisa jadi uenaknya aksi mbolos ini lantaran ancaman sanksi yang dijatuhkan tidak berat-berat banget mengingat ada kuota (baca:batas waktu maksimal) yang diberikan untuk melakukan aksi bolos sebelum menjatuhkan putusan. Kalo ndak salah sebulan mbolos ya ? atau malah tiga bulan ? hehehe… lupa tuh.

Seorang teman berpendapat, adanya kelonggaran kuota ini malahan membuka peluang oknum untuk mbolos jauh lebih sering. Tinggal ngantor begitu kuota yang diberikan nyaris berakhir. Seyogyanya ya sanksi gak jadi dijatuhkan mengingat syarat sanksi yang mengatur aksi mbolos dilakukan secara berturut-turut.

Andai saja, ini andai loh ya. Andai para wakil rakyat itu (termasuk pegawai negeri sipil) diberikan ancaman seperti halnya yang diberlakukan untuk para anak sekolahan atau karyawan kantoran, dimana absen tanpa keterangan dua hari saja, langsung kena teguran. Kalo berlanjut sampe seminggu, yang namanya nilai kedisiplinan (bagi anak sekolah) atau gaji ya dipotong sesuai jumlah absen.

Sayangnya wacana pemotongan gaji ini ditolak mentah-mentah oleh beberapa anggota dewan. Begitu pula dengan saran untuk menggunakan absensi sidik jari. Itu pelecehan katanya. “Jangan hanya kami yang dipermasalahkan hanya karena tidak absen. Anggota DPR itu bukan pegawai kantoran yang masuk jam 08.00 pulang jam 16.00 sore.” Kata Mbak Puan Maharani (ViVanews 29 Juli). “(bisa jadi) anggota dewan juga mempunyai tugas-tugas kepartaian yang menuntut mereka berada di lapangan (luar gedung DPR),” tambahnya. Waaahh… memang sulit ya ternyata ?

Kalo sudah ngomongin soal “tugas-tugas yang menuntut keberadaan di lapangan” saya pikir sepertinya ada juga yang berlaku dikalangan pegawai negeri sipil yang kebetulan ditunjuk sebagai pengawas kegiatan atau pengamat jalan misalnya. Begitu pula dengan pendapat “tidak harus datang jam 08.00 dan pulang jam 16.00”, karena bisa jadi ada aktifitas-aktifitas yang menuntut kondisi tertentu misalnya baru dimulai pada pukul 21.00. Pengaspalan jalan menunggu penurunan tingkat keramaian lalu lintas. Bahkan bisa jadi inspeksi dadakan ke satu wilayah banjir di pagi buta, masa’harus balik kantor buat ngabsen trus kembali lagi ke lokasi banjir ? begitu misalnya. Iya sih, ada benarnya juga.

Mumpung dibenarkan, yah ada juga loh yang kemudian beraksi mbolos dengan menggunakan alasan-alasan tadi. Nah trus gimana dong ?

Ealah, kok malah ngelantur kemana-mana ? ketimbang mikir ruwet saya pilih ikutan aja lah… “Bolos yuk Pak Dewan ?”

Kemanakah kalian wahai Wakil Rakyat ?

1

Category : tentang Opini

Tergelitik menonton tayangan layar televisi yang menampilkan seremonial pelantikan para anggota dewan kita yang terhormat, sangat jauh dari apa yang negeri ini miliki. Pada saat pengambilan sumpah tersebut jelas-jelas mereka diharapkan tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku dan tetap menyuarakan aspirasi rakyat yang  mereka wakili namun kenyataannya tak seindah impian…

Belum lagi lima tahun berlalu, belum lagi usai masa jabatan mereka, hari ini sudah bisa kita lihat bagaimana perilaku sesungguhnya. Saat bencana menerpa Situ Gintung begitu banyak para wakil rakyat melalui parpol mereka dengan sigap mendirikan tenda bantuan, berkoar menyampaikan sumbangan dan lain sebagainya… Kini ketika gempa melanda negeri ini kembali atau banjir diberbagai daerah, tak satupun dari mereka yang mau menampakkan hidungnya. Apa sebab ? karena kini mereka sudah ‘jadi’ tidak lagi berstatus dicalonkan lagi…

DPR

Sungguh kasihan nasibmu kawan… Jika dahulu tragedi Situ Gintung orang berlomba menengok, menjalankan misi kemanusiaan dan berlomba menjadi yang pertama, kini ketika tragedi kembali hadir tak seorangpun mau membantu…

Saya jadi teringat pada masa lalu, masa dimana salah seorang warga kami begitu berambisi untuk menjadi seorang anggota dewan. Dari baju kaos, stiker hingga spanduk bertuliskan inisial namanya disebarluaskan begitu mencolok. Ketika dilingkungan kami mengadakan satu acara yang melibatkan warga secara masal, si rekan dengan pongahnya berkoar mengatakan jika ia telah menyumbangkan sekian ratus nasi bungkus agar warga tak kelaparan saat acara berlangsung hingga selesai. Kata-kata itu terus terdengar ditelinga kami hingga acara selesai. Haruskan sedemikian seriusnya ?

Tingkah laku sebaliknya si rekan lakukan ketika ia tak masuk dalam daftar jadi ‘bakal calon salah satu parpol. Ia tak lagi loyal, ia tak lagi berkoar, bahkan cenderung mengibarkan bendera putih pertanda golput untuk mengungkapkan rasa kekecewaannya. Hilang sudah segala image yang ia ciptakan jauh sebelumnya…

Andaikan saja masyarakat kita beneran pintar, tidak hanya senang dan tertawa-tawa ketika dianggap sudah pintar oleh para politisi dan petinggi, mungkin ini semua bisa menjadi pembelajaran untuk lima tahun yang akan datang, haruskan kita memilih mereka lagi ? atau karena sudah tidak ada pilihan lain lagi ?

Laptop DPR : saya juga mau dong…

1

Category : tentang Opini

Tak banyak yang berkomentar untuk menyetujui anggaran DPR tentang pengadaan laptop sebanyak 550 unit plus alat-alat lainnya, dengan harga perbiji 22 juta, diluar pendapat dari anggota DPR kita yang TERHORMAT.

Lagi-lagi para tokoh politik menentang aksi arogan DPR itu dan meminta agar mereka kembali pada tujuan awal Reformasi, memperbaiki Perekonomian Rakyat Indonesia.(insert: pada gambar terlihat laptop Flybook, yang selain isinya cuanggih, sudah bisa dipake nelpon pula. Tinggal colokin simcardnya disamping, langsung ngomong deh. Mungkin ini yang bakalan dibeli oleh anggota DPR, agar selain bekerja bisa sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat dan menerima keluhan dari mereka. Sebab selama ini yang namanya handphone para anggota DPR sudah lumrah selalu aktif saat ia membutuhkan sesuatu, namun saat rakyat yang memilihnya membutuhkan sesuatu, tu ha pe langsung susah dihubungi. Tanya Kenapa ?)
Pssst… kalo yang dibeli itu laptop rongsokan, seharga dibawah 5 juta, namun pada kwitansi tertulis 22 juta, gimana ? apakah bisa diterima korupsi sebesar itu ?

Siapa nyana angota DPR yang beruit tebal itu seakan tak punya malu, dan menganggap laptop adalah satu hal yang penting bagi mereka, karena ini kerja otak bukan kerja otot (faksi Golkar-Jawa Pos 25 Maret 2007 hal.2)
Mungkin mereka sudah lupa dengan janji-janji muluk yang ditebarkan saat pemilu lalu, dan herannya Rakyat Indonesia masih saja percaya pada omong kosong seperti itu.

Mungkin saat pemilu depan, kita bisa menambahkan satu syarat lagi, untuk anggota DPR kita yang (katanya) TERHORMAT itu, yakni ‘harus memiliki laptop, mobil mewah dan rumah sendiri. Agar nantinya gak ada lagi anggaran untuk pengadaan laptop, mobil satu per anggota dewan, dan rumah jabatan yang nilai sebijinya cukup untuk membeli beras sekabupaten.’
Tak layak lagi jika kita memilih anggota Dewan yang rakus dan membunuh perekonomian bangsa.
Tak ada gunanya lagi keberadaan anggota Dewan di birokrasi pemerintahan Indonesia.
Lebih banyak sakit hatinya ketimbang hasil kerja yang dipersembahkan untuk bangsa ini.

Sudah hilangkah hati nuranimu, anggota Dewan Wakil Rakyat ?
Katanya Wakil Rakyat ?
Trus kalo dulu sebelum diangkat, merasa sudah bisa menyerap aspirasi rakyat, kenapa kini harus membutuhkan laptop lagi ?
Upayakan janji dan mulut manismu dulu, baru minta-minta.
DPR gak ubahnya anak TK, yang bisanya cuman minta-minta dan menghabiskan anggaran negara.
Cuih !

Saya juga mau dong, satu laptop untuk sehari-hari.
Biar bisa chatting, nge-net sampe nge-games.
Saya gak punya kerja, jadi daripada bengong nganggur trus gaptek terpuruk perkembangan teknologi, mending ‘kembali ke Lap..Top!
Ini kan kerja otak, bukan kerja otot ?
Nah, gimana dong ?

DPR dan PP 37

Category : tentang Opini

Rakyat Indonesia kembali berguncang saat PP 37 yang mengatur uang rapelan bagi anggota DPRD kita yang Terhormat. Masalahnya, DPR seperti tutup mata tutup telinga saat harga-harga mulai melambung, daya beli masyarakat semakin berkurang, ataupun kondisi Indonesia yang sedang banyak tertimpa cobaan dari Alam.Sesungguhnya siapa yang salah ?
Rakyat menyalahkan DPR.
DPR malah menyalahkan Pemerintah. Lho ?

Jika mau membaca Jawa Pos Jumat, 16 Feb, kalo ngliat tagline di pojok kiri atas, tentu kita bias ambil kesimpulannya.
Wong DPRD sendiri yang mengusulkan PP 37 itu untuk segera disahkan, tapi saat sudah dituruti, malah menyalahkan Pemerintah, saat permasalahan muncul.

Anggota dprd kita ternyata benar-benar seperti kumpulan anak TK (niru ucapan Gus Dur).