Program Dana Bantuan Rumah BP2BT dan Peluang Penerapan di Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

“Kalian yang Lajang atau Menikah, Mempunyai Tabungan tapi Belum Punya Rumah, Wajib Tahu Program Dana Bantuan Rumah Pemerintah satu ini…”
Ya, BP2BT. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Dari Kementrian PUPR era Presiden Joko Widodo.

Bagi kalian yang penasaran apa dan bagaimana program dana bantuan BP2BT bisa mampir di dua postingan saya sebelumnya. Bisa diakses disini.
Sementara untuk postingan ketiga kali ini, saya ingin mengaitkannya dengan seberapa jauh peluang yang bisa direngkuh oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Badung hingga saat ini. Baik dari sisi Persyaratan secara personal dan objek rumah, maupun jenis Bantuan Rumah yang bisa diambil.
Dimana hal ini dianalisa berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan atas usulan Bantuan Bedah Rumah tempo hari rupanya meninggalkan banyak keluhan.
Kita mulai ya.

Di awal, saya menekankan kata Lajang, sebagai pembuka. Dimana status lajang yang dimaksud adalah mereka yang tidak/belum pernah kawin atau cerai mati. Meliputi duda, janda dan tentu saja kalian generasi milenial, anak muda berusia 17 tahun keatas. Minimal sudah memiliki kartu identitas jaman now, KTP Elektronik.
Semua itu bisa masuk dalam kriteria pemohon bantuan. Hal ini tentu saja membuka banyak peluang bagi masyarakat di Kabupaten Badung, yang tempo hari tidak lolos verifikasi usulan bantuan Bedah Rumah lantaran terkendala status ‘sudah berkeluarga’. Namun demikian, jangan girang dulu. Karena ada persyaratan lanjutan yang bisa jadi malah menggugurkan hasrat dan minat kalian. Disimak ya.

Memiliki Tabungan minimal 2 Juta rupiah dengan transaksi minimal 6 Bulan.
Kalo ini mah saya yakin kalian mampu dan punya. Wajib punya malahan. Termasuk Penghasilan dan Pekerjaan tentu saja.
Cuma yang akan menjadi kendala adalah NPWP dan SPT. Karena belum tentu kalian yang lolos masuk dalam kategori Lajang diatas, memiliki kedua hal ini.
Infonya sih, masih tentatif. Namun untuk menutup kemungkinan gagal pengusulan, ada baiknya disiapkan pula.
Sementara kalian yang masuk kategori tidak bekerja atau penghasilan dibawah UMK bisa melirik program Bantuan Bedah Rumah atau BSPS.

Persyaratan lainnya yang mengikat yaitu, Belum memiliki Rumah atau memiliki Rumah satu-satunya dalam kondisi rusak berat/total diatas tanah matang dengan status alas hak (SHM) yang sah, tidak dalam sengketa. Nah, ini dia yang agak susah.
Mengingat secara Permen atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian PUPR Nomor 12 Tahun 2018, sangat jelas menyampaikan ‘SHM atas nama pemohon atau pasangan’ pada Pasal 19 ayat (2) poin a.
Karena berdasarkan hasil Verifikasi usulan Bantuan Rumah yang pernah kami lakukan sejauh ini, masih amat sangat jarang bisa ditemukan status hak milik perseorangan, apalagi nama pasangan yang bersangkutan. Rata-rata kalau bukan Warisan orang tua, Duwe Tengah atau Ayahan dan Karang Desa. Yang notabene tidak ada disebutkan secara konteks dalam Permen diatas. Meskipun barangkali bisa saja didukung dengan surat pernyataan yang sah dari pihak lain. Seperti Silsilah Keluarga untuk status tanah Warisan orang tua, Surat Persetujuan dari nama lain pada status tanah Duwe Tengah, atau Surat Pernyataan dari Desa terkait status Ayahan atau Karang Desa.
Semoga kedepannya bisa menjadi masukan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan dari Kementrian PUPR.

Sementara untuk kategori Belum memiliki Rumah, saya yakin masih ada yang masuk dalam kelompok ini. Utamanya mereka yang baru menikah, namun masih menumpang di rumah orang tua ataupun saudara.
Itu dari segi Persyaratan.
Lalu topik berikutnya adalah Jenis Rumah mana yang bisa disasar dan dimanfaatkan dalam upaya menerapkan program bantuan BP2BT di Kabupaten Badung ?

Rumah Tapak yang notabene dibangun oleh Pengembang ?
Silahkan bermimpi…
Karena untuk lingkup wilayah Kabupaten Badung, sangat sulit bisa menemukan harga Rumah Tapak yang dibangun oleh pengembang dengan harga Maksimum 141 juta sudah termasuk bangunan rumah layak huni, tanah atau lahan, termasuk fasilitas pendukung prasarana dan sarana umum.
Rasanya memang tidak mungkin bisa ditemukan untuk lingkup wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar atau Kabupaten Gianyar.
Sementara untuk 6 kabupaten lainnya kelihatannya sih masih memungkinkan.

Lalu untuk Satuan Rumah Susun ?
Sama, silahkan bermimpi dahulu sejauh ini.
Karena secara regulasi dan juga desain bangunan yang mengadopsi kearifan lokal, belum mencapai kesepakatan. Sementara informasinya, Dinas Perumahan Provinsi Bali masih berupaya membuat satu standar baku pembangunan Rumah Susun di Bali yang sesuai dengan budaya orang Bali.

Lantas bagaimana dengan Rumah Swadaya ?
Yup. Hanya ini saja Peluang yang sekiranya bisa digapai oleh calon pemohon di Kabupaten Badung, termasuk Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, yang kemungkinannya masuk dan lolos kriteria atau persyaratan diatas. Meskipun untuk beberapa orang, masih terkendala pada status alas hak tanah yang nantinya akan dibangun.

Kenapa untuk Rumah Tapak ataupun Sarusun tidak memungkinkan dalam lingkup Kabupaten Badung ?
Mengingat adanya ketentuan Wajib ditempati sebagai Rumah Utama yang kelak akan menjadi kendala, apalagi jika lokasi tempat bekerja cukup jauh dari lokasi lahan atau rumah yang akan dibeli.
Akan tetapi bisa saja jika lokasi rumah pengembang berada dalam radius perbatasan terdekat. Sekitaran wilayah Tabanan, Bangli atau Buleleng, saya kira masih bisa dicoba peruntungannya selama jarak ke tempat bekerja masih memungkinkan diakses setiap harinya selama 5 tahun kedepan.
Palingan ya terkendala persoalan KTP domisili dengan pengusulan yang nantinya bisa jadi berbeda Kabupaten.

Terlepas dari semua persyaratan dan sasaran diatas, yang menjadi masalah berikutnya adalah ‘apakah bisa bantuan yang diberikan hanya berupa dana bantuan rumah tanpa melibatkan kredit atau pinjaman rumah dari bank pelaksana ? Ini sama saja dengan memaksa masyarakat mengajukan kredit ke bank umum. Apalagi dengan tingkat suku bunga yang naik belakangan, akan menyulitkan bagi masyarakat nantinya.’
Mengingat skema peraturan yang mengikat pada pelaksanaan program BP2BT sudah baku dan jelas, ya ikuti saja aturan mainnya. Jikapun kemudian merasa keberatan dengan semua persyaratan dan petunjuk teknis yang harus dipatuhi, ya ndak usah repot atau nekat mengajukan permohonan.
Jangan sampai seperti atlet judo tempo hari, menutup peluang orang lain dengan harapan bisa mengubah aturan main yang sudah ditetapkan dan disepakati.
Lagi pula sekali lagi, sasaran program dana bantuan rumah BP2BT ini adalah bagi MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sesungguhnya secara finansial sudah lebih baik dari mereka yang masuk dalam kategori Miskin atau Kurang Mampu, hanya saja masih memiliki keterbatasan daya beli. Mbok ya jangan manja atau terlena untuk tetap berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Apa dan Bagaimana Program BP2BT Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dari Kementrian PUPR

Category : tentang PeKerJaan

Pada postingan sebelumnya, Mengenal BP2BT yang dipublikasi pada Selasa 23 Oktober lalu, sudah disampaikan perihal tujuan juga kriteria kabupaten /kota dalam upaya menjadi percontohan atau istilahnya Pilot Project pada pelaksanaan program baru BP2BT Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dari Kementrian PUPR, termasuk kendala atau permasalahan yang ditemukan pada lingkup Provinsi Bali.
Nah, dalam postingan kali ini akan diberikan kisi-kisi lebih lanjut, apa dan bagaimana program BP2BT ini bisa digapai oleh masyarakat

Yang perlu diingat dan dipahami dalam pengenalan program BP2BT ini adalah satu bentuk Bantuan dari Pemerintah bagi MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan dari bank pelaksana.

Sehingga sesungguhnya, dana bantuan BP2BT ini nantinya dapat dipergunakan sebagai pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah, atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya.

Ada 3 Komponen Utama dalam program Bantuan BP2BT, antara lain :
1. Dana Masyarakat, minimal 5% dari nilai rumah/RAB dengan saldo minimal 2jt – 5 jt ;
2. Dana BP2BT sebesar 6,4% – 38,8% dari nilai rumah dengan batasan maksimal bantuan, sebesar 32,4 jt ;
3. Dana KPR atau Kredit Pemilikan Rumah sebesar 50% < KPR < 80%

Lalu siapa saja yang masuk dalam kategori MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah dimaksud ?
Adalah mereka yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah. Baik perorangan lajang/duda/janda yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu. Baik yang berprofesi sebagai pekerja Formal (kantoran termasuk ASN) maupun Informal (pedagang termasuk online shop).

Untuk Persyaratan, masih serupa dengan bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ataupun BSPS dari Pemerintah Pusat. Yaitu :
1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) ;
2. Akta Nikah (bagi yang berstatus suami istri) ;
3. Memiliki Penghasilan ;
4. Memiliki Tabungan dengan umur transaksi minimal 6 bulan. Saldo minimal 2jt – 6jt tergantung penghasilan. Berada pada bank pelaksana atau bank umum lainnya ;
5. NPWP dan SPT pajak penghasilan ;
6. Tidak/Belum memiliki Rumah, berstatus masih menumpang dengan orang tua, saudara atau lainnya ; atau Memiliki Rumah satu-satunya dengan kondisi rusak berat/total, diatas tanah matang dengan alas hak yang sah, tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya ;
7. Belum pernah mendapat subsidi Bantuan Rumah dari Pemerintah.

Ada 3 jenis Rumah yang bisa mendapatkan Dana Bantuan dari Pemerintah melalui BP2BT ini, yaitu :
1. Rumah Tapak, atau rumah baru siap dan layak huni yang dibangun oleh pengembang dengan luas lantai 21 m2 – 36 m2 dan luas lahan 60 m2 – 200 m2, memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, keandalan dan kenyamanan ;
2. Satuan Rumah Susun, yang sudah dilengkapi dengan jaringan distribusi air bersih, utilitas jaringan listrik, jalan dan drainase lingkungan, serta sarana pewadahan sampah ;
3. Rumah Swadaya, dimana pembangunan baru dilakukan diatas kavling tanah matang dengan alas hak (SHM) yang sah dan atau sebagai pengganti rumah yang rusak total. Dilengkapi dengan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi atau SLF. Luasan lantai 36 m2 – 48 m2 dan luasan tanah maksimal 200 m2.

Untuk Pembelian maupun Pembangunan Rumah, wajib dijadikan tempat tinggal utama, ditempati sejak BAST dan pemindahtanganan dapat dilakukan setelah rumah ditempati minimal 5 (lima) tahun untuk rumah Tapak atau rumah Swadaya, dan 20 tahun untuk Sarusun, atau karena peningkatan ekonomi dan kepentingan penyelesaian kredit dari bank pelaksana.

Dalam pelaksanaan program dana bantuan BP2BT, terdapat Prinsip Keadilan Program yang perlu diingat dan diketahui secara bersama-sama. Yaitu, Semakin Tinggi Penghasilan, Semakin Besar Saldo Tabungan, Semakin Kecil pula besaran Dana Bantuan Maksimal yang diberikan.

Untuk lingkup Provinsi Bali telah ditetapkan masuk dalam pembagian Zona II Wilayah BP2BT dengan Batasan Penghasilan Maksimum pemohon bantuan Rumah Tapak atau Swadaya sebesar 6 Juta Rupiah, sementara Sarusun sebesar 7,5 Juta Rupiah. Sementara Batasan Harga Rumah Maksimal bagi Rumah Tapak adalah Rp.141 Juta Rupiah, Sarusun sebesar 8,3 Juta Rupiah per M2 atau sebesar 298,8 Juta Rupiah per Unit, dan Rumah Swadaya sebesar 110 Juta Rupiah.

Mengenal BP2BT Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

1

Category : tentang PeKerJaan

Dalam upaya memperluas akses terhadap bantuan atau kemudahan pembiayaan perumahan agar dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, baik dalam rangka kepemilikan rumah maupun untuk pembangunan rumah baru secara swadaya, Kementrian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan mulai memperkenalkan satu program baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau yang disingkat menjadii BP2BT.
Agendanya sasaran penyaluran program BP2BT selama tahun 2018 hingga 2020 mendatang adalah sebanyak 102.500 unit yang akan dikonsentrasikan pada beberapa lokasi Pilot Project.
Penyelenggaraan Pilot Project BP2BT ini merupakan suatu proses yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Pengembang dan Masyarakat dibawah payung National Affordable Housing Program (NAHP).
Sedianya konsentrasi Pilot Project ini akan menyasar 15 Provinsi termasuk Bali meliputi 85 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ada 6 Kriteria yang wajib dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk dapat masuk dalam agenda Pilot Project program BP2BT, yaitu :

1. Adanya Minat atau kebutuhan terhadap program BP2BT baik untuk kepemilikan rumah maupun swadaya ;
Minat atau Kebutuhan terhadap program BP2BT ini dapat diidentifikasi BNBA atau By Name By Address, baik secara pribadi mencakup status pernikahan, penghasilan maupun pengeluaran bulanan, pun secara kebutuhan pembiayaan perumahan terkait status serta cara perolehan hunian yang ditempati saat ini atau sebelumnya, termasuk kepemilikan tabungan dan saldo serta hutang yang dimiliki.

2. Adanya Potensi, yaitu rumah pengembang yang layak program ;
Meski sasaran pembiayaan dapat diberikan bagi rumah swadaya, tidak menutup kemungkinan adanya potensi rumah pengembang yang dibangun baik oleh Perumnas Provinsi, REI, Apersi ataupun Himperra yang layak kriteria program.

3. Adanya Bank Pelaksana yang dapat menjangkau daerah tersebut ;
Beberapa Bank Pelaksana yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan program BP2BT seperti BRI, BTN, BPD ataupun Bank Artha Graha.

4. Adanya Komunitas/kelompok masyarakat yang bersedia menjadi Pilot Project
Komunitas atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud memiliki kelembagaan dan identitas secara resmi baik berupa Koperasi, KSM, Usaha Bersama ataupun asosiasi/perkumpulan lainnya dengan jumlah anggota dan kontak yang jelas.

5. Adanya Dukungan dari Pemda dalam hal Perijinan, Sertifikat Laik Fungsi, PSU dan lainnya ; serta
Dukungan dari Pemda setempat meliputi penyiapan masyarakat, perijinan atau IMB, termasuk penerbitan SLF, penyediaan PSU bagi perumahan pengembang dan lainnya.

6. Adanya Pokja PKP yang dapat menjadi forum komunikasi dan penggerak para pelaku yang terlibat.
Pokja PKP dimaksud nantinya meliputi perwakilan dari Pemerintah Daerah, asosiasi pengembang, Lembaga Jasa Keuangan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan lainnya, yang berkaitan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat.

Sebagai dasar dan payung hukum pelaksanaan program BP2BT telah diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri PUPR No.18/PRT/M/2017 juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 terkait Tata Cara Penyaluran BP2BT ;
2. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 ; dan
3. Keputusan Menteri PUPR No.857/KPTS/M/2017 terkait Zona Wilayah, batasan penghasilan, saldo tabungan terendah, batasan harga Rumah Tapak dan Sarusun, biaya pembangunan Rumah Swadaya, batasan luas tanah dan luas lantai rumah, dan batasan dana BP2BT.

Khusus lingkup Provinsi Bali, dalam upaya mendukung pelaksanaan program BP2BT ditemukan beberapa permasalahan atau kendala lapangan, diantaranya :
1. Belum terbukanya masyarakat dalam proses pendataan maupun pemberian informasi terkait kepemilikan rumah, sehingga data Backlog masih bersifat dinamis ;
2. Kurang optimalnya data pertanahan, utamanya berkaitan dengan legalitas lahan sebagai salah satu persyaratan pengajuan dana BP2BT ;
3. Informasi data Rumah Tidak Layak Huni RTLH masih bersifat subyektif. Bergantung pada kedekatan dengan aparat terbawah, like or dislike atau keputusan bersama parum lingkungan ;
4. Terbatasnya anggaran baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni ;
5. Meningkatnya pembangunan rumah atau fungsi lainnya yang tidak sesuai kearifan lokal ;
6. Harga lahan siap bangun yang terbatas dan mahal ; serta
7. Proses perijinan dan kebutuhan lainnya, yang masih tergolong sulit.

Dalam perkembangannya, diinformasikan bahwa untuk lingkup Provinsi Bali sedianya akan diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai salah satu sasaran Pilot Project program BP2BT Tahun Anggaran 2018. Buleleng sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Bali memiliki tingkat backlog yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 66.026 unit untuk backlog penghunian dan 92.620 unit untuk backlog kepemilikan. Sementara itu data Rumah Tidak Layak Huni yang ada sebanyak 16.100 unit. Serta Kawasan Kumuh seluas 164, 14 Ha.
Salah satu peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan program BP2BT ini adalah harga lahan siap bangun yang masih relatif rendah.