150 Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung Siap Dicairkan

Category : tentang PeKerJaan

Ruang Rapat Kantor Camat Mengwi tampak penuh sesak Rabu pagi 18 Juli 2018 kemarin, dengan kehadiran para calon penerima bantuan rumah layak huni yang didampingi oleh sejumlah aparat desa dan jajarannya dalam rangka sosialisasi pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung.
Agenda ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat, I Wayan Seraman, didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Mengwi.

Dalam pemaparannya, Seraman mengingatkan agar masyarakat yang nantinya akan menerima dana bantuan rumah dalam bentuk hibah bansos sebesar 55 Juta per kepala keluarga, dapat menyelesaikan rumah bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati Badung. Hal ini ditekankan, agar nanyinya tidak lagi membebani pendataan di masing-masing desa atau kelurahan, utamanya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung.

Menyasar 150 nama kepala keluarga yang berasal dari 38 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung, sesuai hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2017 lalu. Rencananya hingga akhir tahun 2018 mendatang, akan disusulkan sebanyak 565 nama kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan rumah menggunakan dana anggaran Perubahan APBD Kabupaten Badung.

Pada penghujung acara, tidak lupa Seraman menyampaikan bahwa Masyarakat Kabupaten Badung tinggal bersabar dalam menanti turunnya dana bantuan rumah baik pembangunan baru atau bedah rumah maupun rehab atau peningkatan kuakitas, mengingat komitmen Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang benar-benar pro rakyat, demi kemajuan Kabupaten Badung hingga akhir masa jabatannya nanti. (*)

FAQ : Hal-hal yang Sering Ditanyakan Masyarakat terkait Bantuan Bedah Rumah

2

Category : tentang PeKerJaan

Dalam upaya menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring Usulan Bedah Rumah di Kabupaten Badung, ada beberapa hal yang kerap dipertanyakan (Frequently asked questions) oleh masyarakat Badung, baik secara langsung kepada kami atau melalui akun media sosial FaceBook.

Namun sebelum mengetahui apa saja itu, yang Penting dipahami bersama-sama disini adalah Pasal 1 sesuai dengan Kriteria, dan Pasal 2 Koordinasi.

Cukup patuhi 2 Pasal itu saja, saya yakin tidak akan banyak hal yang akan dipertanyakan kembali.

Ohya, bagi kalian yang belum membaca
6 Hal Penting yang Wajib diKetahui tentang Pemberian Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam postingan tempo hari, bisa melihatnya disini.

dan Berikut saya rangkum beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh masyarakat Kabupaten Bafung terkait Pemberian Bantuan Bedah Rumah, simak diantaranya.

1. Hingga hari ini Saya belum juga mendapatkan Bantuan Bedah Rumah. Padahal rumah yang saya miliki sudah rusak dan tidak layak dihuni. Mohon Bapak Bupati bisa memperhatikan masyarakat Badung.

Pertanyaan semacam ini, paling sering ditemukan pada Group Suara Badung akun sosial media FaceBook. Entah dengan maksud menyampaikan keluhan atas nama pribadi, ataupun menyambung lidah keluarga lainnya dengan maksud dan kepentingan tertentu.
Tanggapannya amat sangat Mudah. Bahkan tergolong Mubazir bila sampai meminta Bupati Badung ikut serta turun tangan menangani persoalan kecil begini.

Pahami 2 Pasal tadi.
Sepanjang sesuai dengan Kriteria, silahkan berKoordinasi lebih lanjut.

Laporkan atau sampaikan harapan Bapak/Ibu, kepada Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan sebagai aparat Terdekat, yang kami yakini jauh lebih mengetahui seluk beluk dan latar belakang keluarga di Desa/Kelurahan setempat.
Karena mereka inilah yang menjadi ‘orang tua sesungguhnya bagi masyarakat’

Apakah memang layak dan sesuai Kriteria untuk mendapatkan bantuan dilihat dari segi status Rumah Tangga, kemampuan finansial keluarga, objek rumah yang akan dibantu, atau barangkali histori bantuan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya.
Karena untuk Bantuan Bedah Rumah, tidak diperuntukkan bagi mereka yang sudah pernah mendapatkan Bantuan program serupa dari Pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mengingat asas keadilan bagi masyarakat yang memang belum pernah mendapatkan bantuan serupa agar didahulukan.

Apabila terdapat ketidakcocokan pandangan dengan Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan terdekat, bisa juga berkoordinasi lebih lanjut dengan Perbekel/Lurah setempat.

2. Saya memiliki Anak 6 orang. Apakah Bantuan Bedah Rumah ini bisa diberikan kepada Anak saya agar mereka tidak tidur berdesakan dengan orang tuanya dalam satu bangunan dengan dua-tiga kamar tidur, sampai-sampai susah berhubungan badan lagi dengan istri ? Eh…

Kembali ke Pasal 1.
Sesuai dengan Kriteria.

Bantuan Bedah Rumah Bisa diberikan kepada semua Masyarakat Badung sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati terkait pemberian bantuan dimaksud.
Sepanjang Anak yang dimaksud sudah berkeluarga, dan memiliki penghasilan setinggi-tingginya UMK Kabupaten Badung, silahkan mengajukannya kepada Perbekel/Lurah melalui Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan setempat.
Namun apabila Anak dimaksud belum berkeluarga, tentu Bantuan tidak dapat diberikan pada si anak. Semua dikembalikan pada situasi dan kondisi si orang tua.
Bilamana kondisi rumah masih dianggap layak huni, bantuan tetap tidak bisa diberikan.

3. Saya memiliki Rumah dengan kondisi yang sudah layak huni. Luasannya cukup besar sekitar 6×10 meter dengan 3 Kamar Tidur. Mengingat 2 putra saya sudah beranjak remaja dan meminta kamar masing-masing, apakah boleh Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ini diberikan pada kedua orang tua saya yang sudah renta, mengingat masih ada lahan kosong yang bisa digunakan ?

Salah satu Kriteria Bangunan Rumah Layak Huni adalah memenuhi standar luasan per orang hunian yang mencapai 9 M2. Bila dikalikan dengan jumlah hunian yang ada, hanya membutuhkan luasan 54 M2 saja. Sementara luasan Bangunan Rumah eksisting sudah melampauinya. Jadi secara aturannya Bantuan tidak dapat diberikan meskipun kelak situasi putra yang remaja menginginkan kamar tersendiri.
Namun apabila luasan bangunan berbanding jumlah hunian, lebih kecil dari standar layak huni tadi, maka kedua orang tua dimaksud dapat dibantu dengan pembangunan rumah baru diatas lahan yang siap bangun.

4. Saya memiliki Rumah dengan luasan yang terbatas, hanya 2 kamar tidur saja. Saat ini anak satu-satunya masih bayi namun saat beranjak remaja nanti dapat dipastikan akan meminta kamar yang terpisah dari orang tua.
Sementara itu, saya memiliki orang tua yang karena kebiasaannya kurang nyaman untuk tidur dalam kamar sisa yang ada dan memilih tinggal di bale adat/bale bali/bale delod dimana kondisinya bisa dikatakan tidak layak, apakah boleh Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ini diberikan pada kedua orang tua saya yang sudah renta, dengan memperbaiki bale adat tadi ?

Bila dilihat dari Kriteria Objek yang akan dibantu, adalah Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur, bale adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/dihuni, maka dengan kondisi diatas, Bantuan Bedah Rumah tidak bisa diberikan untuk memperbaiki Bale Adat sebagaimana harapan. Apalagi sesungguhnya kamar sisa yang ada sebenarnya masih mampu dipergunakan untuk menampung orang tua terlepas ketidaknyamanan yang bersangkutan untuk menempatinya.
Apabila kelak si anak sudah remaja apalagi berumah tangga, orang tua yang bersangkutan dapat dibantu dengan membangun unit rumah baru sepanjang masih ada lahan siap pakai yang bisa digunakan.

Terkait fungsi lainnya seperti Dapur, hal ini banyak terjadi di pedesaan dan kerap dimintakan pula bantuan yang sama untuk memperbaiki kondisinya.

5. Saya tidak bekerja, dan memiliki Rumah yang ditinggali dengan kondisi yang kurang layak huni. Dilihat dari posisi dan konsep pola natah yang ada, berada di sisi barat atau yang lumrah disebut bale dauh. Sementara bale delod sudah difungsikan untuk kamar kos 6 unit untuk menambah penghasilan keluarga.
Apakah bisa juga mendapat Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ?

Dilihat dari sisi Penghasilan Keluarga secara total, pemasukan yang dihasilkan dari harga sewa kamar kos perbulannya, sudah melebihi dari standar UMK yang berlaku di Kabupaten Badung. Dimana artinya meskipun yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan dan rumah yang kurang layak huni, tetap saja Bantuan tidak dapat diberikan. Hal ini akan dipertimbangkan apabila Bale Delod dalam konsep pola natah memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan rumah tinggal yang bersangkutan.
Hal seperti ini sempat kami temui di salah satu Desa bagian utara Kabupaten Badung.

6. Saya tinggal pada rumah yang tidak layak huni. Namun karena memiliki warisan tanah yang cukup luas dari orang tua, hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah.

Semuanya kembali pada kewenangan Lingkungan setempat, apakah menyetujui yang bersangkutan untuk dapat dibantu oleh pemerintah berdasarkan hasil parum/rapat banjar/desa ?
Ini biasanya akan dilihat ke pola pergaulan dan perilaku yang bersangkutan di banjar/desa.
Sepanjang Kelihan/Perbekel menyetujui bahwa yang bersangkutan tergolong layak dibantu berdasarkan kesepakatan warga, mengingat secara kemampuan dianggap kurang mampu mengolah tanah warisan, kami siap turun untuk memVerifikasi lebih lanjut.

7. Jika nantinya Saya mendapatkan Bantuan Bedah Rumah, apakah boleh membangun sedikit lebih besar dari Gambar Acuan yang diberikan ?

Besarnya dana Bantuan Bedah Rumah yang diberikan adalah 55 Juta Rupiah per KK, dengan perhitungan mampu mewujudkan Rumah Layak Huni sesuai dengan ketentuan dan gambar.

Hal ini bisa dibaca kembali pada postingan sebelumnya, perihal keEmpat hingga keEnam.

Boleh saja Masyarakat membangun sedikit lebih besar dari Gambar Acuan yang diberikan sepanjang :
1. Memiliki Dana Swadaya yang memadai sesuai dengan Kebutuhan Pengembangan Luasan dan Fungsi Bangunan, yang artinya membuat perubahan Gambar dan RAB yang disetujui Dinas Teknis terkait ;
2. Mampu menyelesaikan Bangunan Rumah sesuai dengan Persyaratan Teknis Rumah Layak Huni. Minimal Lantai sudah berkeramik, Dinding sudah plester dan Cat, Atap sudah Genteng dan Plafond.

Hal ini penting mengingat Tujuan Akhir diberikannya Dana Bantuan Bedah Rumah oleh Pemerintah Kabupaten Badung, agar masyarakat tidak lagi membebani Data Desa utamanya terkait Masyarakat yang masih memiliki Rumah Tidak Layak Huni kedepannya.
Akan sangat Mubazir bila bantuan telah diberikan, namun nama yang bersangkutan tetap muncul dalam Data berikutnya.

*postingan ini akan dilengkapi lagi dengan hal lainnya bilamana perlu.
Silahkan diKoreksi, atau bilamana ada pertanyaan lebih lanjut yang berbeda dengan kondisi diatas, silahkan disampaikan.

6 Hal Penting yang Wajib diKetahui tentang Pemberian Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung

2

Category : tentang PeKerJaan

Selamat Pagi Semeton, Saudara tiang semuanya.
Kelihatannya persoalan Pemberian Bantuan Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menggunakan dana APBD sebesar 55 juta rupiah per Kepala Keluarga sudah mulai menjadi perbincangan hangat bahkan perdebatan di berbagai kalangan, utamanya mereka yang merasa Layak untuk mendapatkan bantuan namun hingga kini belum jua tampak tanda-tanda adanya kesempatan itu akan menghampiri.
Bahkan tidak jarang, saking strategisnya Isu yang berkembang malah melebar ke persoalan lain seperti PilGub Bali, pilih kasih Kelihan Dusun ataupun Perbekel Desa, hingga ke Pejabat atau Pemerintah selaku pelaksana hanya berpihak pada yang memberi pelicin atau hanya ABS Asal Bapak Senang. Padahal pemimpin daerah Jaman Now, sudah ada gender Perempuannya loh…

Komentar yang diberikan oleh para netizen masyarakat pun makin menjadi menarik, lantaran dari segi nilai Bantuan Dana bisa dikatakan cukup menggiurkan. Tidak heran bila menimbulkan kecemburuan tetangga sebelah hingga iri hati. Sejauh fakta yang disampaikan dalam pertanyaan itu benar, saya kira pihak terkait wajib menindaklanjuti hingga tuntas sejumlah pertanyaan yang diposting dalam Group Suara Badung ini. Namun apabila informasi yang didapatkan masih gamang, apakah serta merta akan tetap disampaikan, dengan segala resiko yang ikut dibelakangnya ?

Maka itu, ayo disimak 6 Hal Penting berikut ini, yang wajib Semeton Ketahui dalam pemberian Bantuan Bedah Rumah di Kabupaten Badung.

Pertama tentu, Siapa saja yang berhak mendapatkan Bantuan Bedah Rumah yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Badung ?
1. Warga Negara Indonesia yang sudah/pernah berkeluarga, berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Badung;
2. Memiliki atau menguasai tanah secara fisik serta memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang. Dengan status Milik Sendiri, Warisan Orang Tua, Duwe Tengah atau Ayahan Desa, dilengkapi dengan Surat Pernyataan/ Keterangan terkait;
3. Belum memiliki rumah (masih menumpang), atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah dari Pemerintah (Pusat atau Daerah) dan Pihak Swasta (CSR) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
5. Berpenghasilan di bawah upah minimum Kabupaten Badung, dilengkapi dengan surat keterangan penghasilan.
6. Membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
a) Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
b) Bersedia mengikuti ketentuan Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung.
c) Siap berswadaya agar bangunan memenuhi persyaratan layak huni.
Terakhir, masuk dalam daftar hasil Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai Usulan Calon Penerima yang layak dan memenuhi kriteria diatas.

Sementara bila dilihat dari Persyaratan Fisik Rumah Yang Layak Mendapat Bantuan, bilamana memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:
1. Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur, bale adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/dihuni.
2. Tidak permanen atau rusak berat serta belum difinishing sebagaimana kriteria fisik sebagai berikut:
a) Struktur bangunan tidak permanen/ rusak;
b) Atap dari rumbai, ijuk, asbes, genting tua dan rusak;
c) belum di plafon dan difinishing;
d) Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan belum dicat/ difinishing;
e) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang baik;
f) Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/ difinishing;
3. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m²/ orang;
4. Sumber air tidak sehat (sumber air minum dari sumur dangkal dan terbuka, mata air tak terlindung/ sungai/ air hujan);
5. Tidak mempunyai akses MCK atau kondisinya masih belum layak;
6. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.

Kedua, Langkah apa yang harus ditempuh oleh masyarakat yang sekiranya memenuhi Kriteria diatas untuk bisa mendapatkan Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung ?
Lakukan koordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan setempat. Minimal Kelihan Dusun atau Kepala Lingkungan, BPD, LPM atau bagian Kesra untuk selanjutnya dapat diusulkan oleh Perbekel atau Lurah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Mengingat salah satu persyaratan pemberian dana hibah Bantuan Sosial ini adalah adanya usulan/proposal dari calon penerima bantuan, yang terdiri dari :
a. Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati Badung ; (dilengkapi Dokumen Administratif dan Dokumen Teknis)
b. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni ;

c. Dokumen Administrasi disiapkan oleh calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni dengan difasilitasi oleh Pihak Desa/ Kelurahan yang meliputi:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3) Surat keterangan penghasilan berupa:
a) Slip gaji bagi CPB yang berpenghasilan tetap; atau
b) Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah, bagi CPB yang berpenghasilan tidak tetap.
4) Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh pemohon dari Kepala Desa/ Perbekel atau Lurah

d. Dokumen Teknis, disiapkan oleh calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni difasilitasi oleh Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni serta diketahui oleh pihak Desa/Kelurahan, yang meliputi:
1) Foto kondisi awal (0%)
2) Rencana Teknis berupa:
a) Gambar Teknis (denah, potongan, tampak)
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana standar harga yang disampaikan pada RAB menggunakan informasi harga yang tidak melebihi standar harga bahan bangunan yang ditetapkan di Kabupaten Badung.

Yang perlu diketahui sebagai Informasi Penting disini, kewenangan untuk mengajukan Usulan Calon Penerima Bantuan dari Perbekel ataupun Lurah adalah mutlak.

Mengingat mereka ini yang nantinya akan mengetahui semua kebutuhan dan proses administrasi dari pengajuan usulan, penerimaan dana, pencairan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Jadi jangan segan untuk bertanya dengan Perbekel atau Lurah setempat.

Langkah berikutnya adalah menunggu penjadwalan Verifikasi Administrasi dan Lapangan, yang nantinya akan dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan, didampingi oleh Kelihan Dusun atau Kepala Lingkungan serta unsur/kepala dari Desa/Kelurahan setempat. Apabila proses ini telah dilaksanakan dan hasil Verifikasi dinyatakan Layak menerima bantuan, proses akan berlanjut ke Penyampaian Usulan Calon Penerima yang nantinya ditetapkan dalam bentuk SK Penerima Bantuan dan disahkan oleh Bupati Badung.

Ketiga, Persyaratan Tambahan apa saja yang harus disiapkan oleh Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sesuai penetapan SK dari Bupati Badung ?
Tentu saja pembukaan Rekening Bank atas nama Calon Penerima Bantuan, sebagai sarana untuk menerima dana bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Keempat, Bantuan Apa saja yang nantinya akan diterima oleh masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam bentuk SK Bupati Badung ?
Dana bantuan sebesar 55 juta rupiah yang akan ditransfer kedalam buku Rekening atas nama penerima, oleh BPKAD Kabupaten Badung untuk dapat diwujudkan menjadi fisik Rumah Layak Huni dalam jangka waktu tertentu.
Adapun gambaran Rumah Layak Huni dimaksud adalah bangunan rumah tinggal dengan 2 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, 1 Dapur dan Teras. Memiliki Luasan Minimal 36 M2 dengan asumsi memenuhi kriteria luas lantai layak huni untuk 4 anggota keluarga (ayah, ibu dan 2 anak), sebesar 9 M2 per orang.
Dengan hanya mengandalkan besaran dana yang diberikan, tanpa adanya kemampuan dana swadaya tambahan, masyarakat wajib membangun rumah sesuai desain contoh yang diberikan dari dinas teknis terkait. Hal ini dimaksudkan agar mampu mewujudkan Rumah Layak Huni sesuai kriteria yang ditetapkan diatas.
Lantai berkeramik, dinding cat, plafond dan atap genteng.

Pembangunan dianggap telah mencapai progress 100% apabila telah memenuhi persyaratan Rumah layak huni sebagai berikut:
> Memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
> Memenuhi syarat luasan bangunan minimal 36 M2
> Mengakomodir kebutuhan ruang minimal terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang berkumpul, 1 kamar mandi/ MCK yang sudah terkoneksi dengan sumber air bersih dan 1 dapur.
> Dalam hal penerima bantuan membangun Kamar mandi/ MCK dan/ atau dapur terpisah dari ruang tidur dan berkumpul, penerima bantuan wajib membangun pada pekarangan yang sama dan tetap memenuhi syarat luasan minimal.
> Rumah yang dibangun sudah finish (tembok beton diplaster-aci dicat/ finishing, diplafon dan dicat/ finishing, lantai perkerasan difinishing / keramik)
> Mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

Kelima, Dokumen Pertanggungjawaban apa saja yang Harus disiapkan oleh Penerima Bantuan Bedah Rumah ?
Sebagai bukti bahwa dana Bantuan Rumah Layak Huni sudah digunakan untuk membeli bahan bangunan dan progress kemajuan fisik sudah mencapai 100%, maka disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus disiapkan terdiri dari :
a. Laporan Progres Kemajuan Fisik 100% serta dokumentasi foto, dilengkapi dengan Rekap Laporan Penggunaan Dana;
b. Nota/Bukti Pembayaran Pembelian Bahan Bangunan;
c. Nota/Bukti Pembayaran Upah Tukang;
d. Fotocopi Penarikan Buku Rekening.
Laporan Penggunaan Dana akan diverifikasi oleh pihak Desa/Kelurahan serta disetujui oleh Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

Keenam atau terakhir, Sanksi apa yang nantinya akan diberikan apabila Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah tidak mampu mewujudkan Fisik Bangunan Rumah yang Layak Huni dalam jangka waktu yang ditentukan ?
Luasan minimal 36 M2 dengan rincian 2 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, 1 Dapur dan Teras, serta finishing lantai berkeramik, dinding cat, plafond dan atap genteng ?
Adalah Pengembalian Dana Bantuan ke Kas Daerah yang nantinya akan dipandu oleh SKPD terkait bersama Bank dimana rekening dibuat oleh Penerima, dengan menggunakan form STS atau pengembalian dana bantuan.

Nah, kira-kira itu 6 Hal Penting yang Wajib diKetahui oleh Masyarakat ataupun pihak aparat Desa terkait sebelum nantinya mengajukan Usulan Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung.
Semoga bermanfaat.

Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, jangan segan untuk mendiskusikannya disini, atau kontak nomor WA penulis di 083 119 540 188.
dan untuk aturan terkait, bisa mengacu kepada Peraturan Bupati Badung nomor 51 Tahun 2017 yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah.

Untuk Tahun 2017 yang lalu, berikut Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni sesuai SK Bupati Badung No 5732 Tahun 2017 :
Surat Keputusan dan Lampiran Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni

Perjalanan Tiga Kepentingan ; Berhenti Malas, Mulailah Bekerja Keras

2

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan

Matahari belum menampakkan diri saat kaki melangkah santai memasuki Gate 1B Bandara Ngurai Rai Selasa pagi tadi. Sebuah perjalanan yang sudah direncanakan sejak lama untuk membawa tiga misi kepentingan bagi Pemerintah Kabupaten Badung.

Pertama persoalan Rumah Susun. Dimana berdasar hasil PraKonreg yang dihadiri perwakilan SNVT Provinsi Bali di Semarang Februari lalu, infonya Badung mendapat alokasi pembangunan Rumah Susun 3 lantai bagi MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2019 nanti. Ini menjadi pertanyaan besar, mengingat dari Kabupaten sendiri tidak ada usulan yang disampaikan ke tingkat provinsi ataupun pusat. Kami menyambangi Dirjen Rumah Susun di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meyakinkan perihal ini serta memastikan persoalan serta solusi yang nantinya dapat diambil agar kelak usulan diatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Berlanjut ke gedung Heritage di areal Kementrian yang sama, kami menyasar Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi untuk berdiskusi perihal pengujian mortar pada kegiatan konstruksi baik sebelum ataupun sesudah dibangun.
Pejabat yang mendampingi menyarankan kami untuk meluncur ke Bandung apabila menginginkan penjelasan atau paparan yang lebih teknis dari tim ahlinya. Maka itu besok pagi, kami berencana menindaklanjutinya bila tiga kepentingan hari ini bisa diselesaikan.

Agenda terakhir, mampir di Bappenas daerah Menteng, gedung Madiun lantai 4, mencoba memastikan perihal alokasi dana DAK Bidang Perumahan, yang informasinya tahun 2019 nanti akan diberikan kembali, padahal tahun 2017 lalu kami sudah pernah mengembalikannya mengingat secara prioritas penanganan tidak memenuhi aturan Perpres nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Jangan sampai pengalaman yang sama terulang kembali mengingat akan ada imbasnya di skpd lainnya yang sampai saat ini masih membutuhkan pemanfaatan dana DAK dari pusat.

Berhenti malas, mulailah bekerja keras

Ini pengalaman kali pertama, menyelesaikan kepentingan di tiga tempat dalam waktu sehari diseberang lautan. Itupun sebenarnya waktu lebih banyak terbuang untuk akses transportasi menuju lokasi yang diharapkan.
Akan tetapi, demi kepentingan masyarakat Badung ya memang harus ikhlas dijalankan.

Cerita dibalik Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Tim kami terdiri dari 14 tenaga kontrak usia muda yang direkrut melalui berbagai kegiatan dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017. Membimbing mereka laiknya melihat ke masa lalu dimana saat saya seusia mereka, yang namanya semangat dan juga idealisme masih begitu menggebu. Bisa jadi lantaran belum ada beban dan tanggung jawab besar yang dipikul pada bahu.

Mereka kemudian dipecah menjadi 7-8 Tim kecil, bergantung pada stok pendampingan yang ada dan juga waktu serta kesempatan. Tidak ada istilah kawan spesial diantara mereka, sehingga mau tidak mau harus siap bertugas dimanapun ditempatkan, pula dengan siapapun kawannya.

Jika di awal proses Verifikasi mereka dilepas begitu saja tanpa pendampingan, kini setelah dua kali evaluasi, ada pendampingan khusus dari kami, tenaga berseragam cokelat. Ini dilakukan semata-mata untuk memberikan suntikan semangat bagi mereka yang diturunkan ke medan tempur, serta menciptakan rasa bersaing sehat antar tim dalam satu hari kerja yang sama.

Selain berusaha mengayomi lantaran jiwa muda mereka yang cenderung meledak-ledak, kami pula wajib memantau setiap pertanyaan yang muncul bail secara langsung di lapangan atau lewat group whatsapp, dan sigap menanggapi. Kalau tidak ? Bakalan jadi rame. Hehehe… dan seperti biasanya, musti ada selingan humor atau rewards bagi mereka disela kesibukan kerja.

Menjaga kinerja tim menjadi pekerjaan rumah terbesar yang kini sedang saya hadapi. Bagaimana caranya agar mereka bisa produktif sejak jam kerja pagi dijelang, hingga pasca makan siang dan waktu pulang. Dari membagi porsi, menyediakan makan siang bersama, hingga menyiapkan daftar rumah tangga sasaran setiap harinya, baik yang masuk dalam proses melanjutkan hari sebelumnya, atau sama sekali baru hasil berburu sehari dua sebelumnya. Proses ini mengingatkan saya pada agenda kerja tahun 2014, saat dimana secara nekat melakukan kunjungan satu persatu ke desa kelurahan di seantero wilayah kabupaten Badung, untuk menularkan visi dan misi yang kita inginkan demi efektifitas kerja nantinya. Jadi tambah semangat pasca kebosanan menangani jalan lingkungan 3,5 tahun sebelumnya.

Ada rasa haru ketika kami masuk door to door ke rumah warga di lingkungan desa atau kelurahan kabupaten Badung, menemukan fakta lapangan bahwa masih banyak dari mereka yang memang benar berada dibawah garis kemiskinan sementara Badung merupakan penghasil PAD terbesar di Provinsi Bali ini. Meski ada juga rasa jengkel yang tercipta lantaran ngototnya sebagian kecil atau oknum masyarakat untuk bisa diprioritaskan sebagai calon penerima bantuan, sementara menurut kaca mata kami, mereka ini sudah tergolong mampu ketimbang lingkungan dimana mereka berada. Hanya atas dasar pemerataan pemberian bantuan atau faktor kedekatan dengan aparat yang terlibat, mereka berupaya untuk mematahkan semua aturan yang ada. Miris…
Meski ada juga yang memang sudah paham Aturan ataupun keinginan pimpinan teratas, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan yang nantinya akan diambil.

Namun bagaimanapun juga, kami hanyalah manusia biasa.
Ketika berhadapan dengan masyarakat yang sudah berupaya menerima kami sejak awal, ada satu dua gratifikasi yang diberikan dengan bahasa kedekatan mengingat kami bekerja toh juga untuk kepentingan mereka. dan semua itu musti dijaga dengan benar agar tidak sampai ada pungutan liar atau permintaan uang kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Tapi kalau hanya sekedar dua jerigen tuak yang baru turun dari pohonnya, ya tak apalah. Selama tidak membuat mabuk dan membuyarkan kinerja yang lainnya.

Catatan terkait Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Untuk bisa mendapatkan Bantuan Rumah yang terbagi atas tiga kategori dan nilai dari APBD Badung Tahun 2017 ini, kalian wajib melewati proses Verifikasi yang kami lakukan sejak awal bulan Maret lalu. Proses Verifikasi ini selain bertujuan untuk memilah usulan calon penerima bantuan yang disampaikan oleh masing masing desa atau kelurahan di seantero wilayah kabupaten Badung, pula untuk memperkecil peluang salah sasaran sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Tadinya, satu persyaratan utama yang diberlakukan oleh Dinas Sosial dalam menentukan calon penerima bantuan rumah adalah masuk dalam database rumah tangga sasaran penerima beras miskin yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Badung tahun 2015, pasca temuan BPK di waktu lalu, yang menegaskan agar Bantuan harus menuntaskan terlebih dahulu daftar penerima tersebut sebelum berupaya memasukkan usulan diluar daftar.
Hal ini serta merta dipatahkan oleh pimpinan yang menegaskan kembali agar kami mampu mengakomodir semua usulan bantuan rumah tanpa terkecuali, dengan melakukan prioritas ulang berdasarkan kebutuhan yang ada.

Ketika nama kalian masuk kedalam daftar rumah tangga sasaran penerima bantuan beras miskin, sebenarnya bisa dikatakan pula bahwa kalian tergolong masyarakat miskin dengan penghasilan utama dibawah upah minimun rata-rata provinsi.
Disamping itu, persyaratan tambahan lainnya adalah ‘belum pernah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah selama 10 tahun terakhir’ serta ‘ tidak memiliki barang yang dapat dijual secara cepat senilai minimal 30 juta rupiah’. Kira-kira begitu legalitas utama yang kami berlakukan sebagaimana aturan yang ada dalam menentukan calon penerima bantuan rumah di kabupaten Badung.

Ada Tiga kategori Bantuan Rumah yang diberikan sebagaimana isi postingan Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten.Badung yang diturunkan hari Sabtu, 15 April lalu yaitu senilai 55 Juta rupiah untuk mereka yang masuk dalam kategori kepemilikan rumah dengan tingkat kerusakan berat atau belum memiliki rumah, 30 juta rupiah untuk peningkatan kualitas rumah sehat yang memenuhi syarat kepemilikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang, dan 15 juta rupiah untuk mereka yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat kerusakan ringan pada bangunan rumah yang dimiliki.

Disamping kepemilikan rumah, yang gak kalah pentingnya lagi adalah persoalan legalitas tanah yang ditempati. Khusus untuk Bantuan Rumah yang kali ini masuk dalam kelompok Rumah Swadaya, legalitas tanah menjadi penting.
Tidak masalah apabila tanah merupakan warisan orang tua, duwe tengah atau milik bersama, bahkan ayahan desa, yang penting bukan berstatus Kontrak. Jadi yang merupakan warga pendatang, yang kos di lahan orang, meskipun miskinnya gak ketulungan ya gak bakalan bisa dibantu. Dijamin bakalan salah sasaran. Yang ada ketika rumah mereka diperbaiki, usai itu si penghuni diusir pemilik rumah.
Bisa dipahami kan ya ?

Selebihnya, persyaratan yang kami berlakukan gak seUrgent catatan diatas tadi. Akan tetapi minimal ada Pernyataan akan keseriusan untuk mewujudkan perbaikan kualitas rumah atas bantuan dana yang diturunkan, tidak dialokasikan ke pembelian sembako, bayar hutang, apalagi beli motor baru.
Jangan ya. Jangan sekali-kali mencoba. Karena akan ada upaya hukum setelahnya.

Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Satu bulan belakangan ini, saya dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2017 bersama tim kerja yang pada akhirnya dibagi dua untuk lebih mengefektifkan waktu kerja dan produktifitasnya. Satu tim terdiri dari 7-8 group dilepas ke lapangan dan saya komandoi satu persatu, tim yang lain tetap standby di kantor untuk melakukan tabulasi data hasil verifikasi lapangan tadi.
Sungguh nikmat rasanya menjalani rutinitas baru setelah bosan membidani Jalan Lingkungan selama 3,5 tahun kemarin.

Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung ini merupakan awal kegiatan sebelum nantinya akan menurunkan bantuan rumah bagi 1.700an Rumah Tangga Sasaran yang dibagi atas 625 RTS untuk pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan sebesar 55 Juta Rupiah per RTSnya, 625 RTS untuk Peningkatan Kualitas Rumah Sehat atau PKRS yang hingga tahun ini masih ditangani oleh Dinas Sosial dengan nilai bantuan sebesar 30 Juta Rupiah per RTSnya, 440 RTS untuk Peningkatan Kualitas rehab ringan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan nilai bantuan sebesar 15 Juta Rupiah per RTSnya, dan terakhir Bantuan Rumah akibat Bencana bagi 20 RTS lainnya.
Total anggaran yang digelontorkan oleh Bupati Badung ini adalah 60an Milyar Rupiah hanya di tahun 2017 ini dan akan berulang di tahun berikutbya hingga target Tuntas pada tahun 2019.

Menarik Bukan ?

Adapun proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung ini sebenarnya sudah dimulai pada bulan Maret lalu, namun setelah melakukan dua kali Evaluasi pelaksanaan kegiatan tampaknya masih jauh dari harapan. Sehingga dalam dua minggu terakhir, diputuskan untuk merombak pola dan metode survey lapangan.
Tantangan inilah yang nyaris membuat saya pribadi jarang menulisi blog lagi mengingat waktu kesibukan yang luar binasa namun memberikan inspirasi lebih untuk dituliskan. Hanya inspirasi, belum sampai ke waktu menuliskannya. Hehehe…

Proses ini berjalan sedemikian rupa diawali dengan invasi tim ke Desa Taman Kecamatan Abiansemal, lalu menyebar di sisi Mengwi Selatan, lanjut menyusur ke wilayah Utara. Satu demi satu Desa/Kelurahan yang data usulannya kami miliki, dituntaskan agar tahun depan, harapannya tak ada lagi proses yang sama berulang kembali.
Bagaimana cerita dibalik itu semua ?

Simak di postingan berikutnya.