Rekaman Lensa Tim Megending DPKP Badung

1

Category : tentang iLMu tamBahan

“…di balik sebuah pencapaian, ada proses panjang yang tidak diketahui orang banyak…”

Berikut beberapa rekaman lensa yang sempat saya abadikan dari awal kami latihan, hingga penampilan Rabu pagi kemarin di Kertha Gosana. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan…

Sampai jumpa di lain kesempatan.
Tetap Semangat

Badung Cairkan 34 M Bantuan Rumah Layak Huni

1

Category : tentang PeKerJaan

Petang 23/10. Pemerintah Kabupaten Badung rupanya berkomitmen penuh dalam melaksanakan lima program unggulan strategis yang menjadi skala prioritas dan tertuang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Mencakup pemenuhan akan kebutuhan papan bagi masyarakat Badung yang masih menempati rumah tidak layak huni, dan ditargetkan harus tuntas di tahun 2019 mendatang.

Penyerahan dana bantuan secara simbolis kepada 625 rumah tangga sasaran oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suiyasa di Kantor Camat Petang Senin kemarin, menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2017, sebagai bukti hadirnya pemimpin dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat Badung.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman AA Ngurah Bayu Kumara menyampaikan bahwa hingga saat ini proses verifikasi yang telah dilaksanakan terhadap usulan Desa mencapai 3.315 RTS dengan penentuan kriteria serta persyaratan yang dikaitkan dengan calon penerima bantuan secara personal maupun objek rumah yang ditinggali. Semua itu telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung nomor 51 Tahun 2017 sekaligus nantinya digunakan sebagai standar prosedur pelaksanaan bantuan bagi penerima maupun pengawasan di tingkat desa.

Kedepannya Ketut Suiyasa Wakil Bupati Badung mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten sudah mengupayakan bentuk bantuan yang sama pada RAPBD Tahun 2018 secara bertahap menuju masyarakat Badung makmur dan sejahtera.

Catatan Studi Banding e-Katalog Kabupaten Badung di LKPP RI

Category : tentang PeKerJaan

Salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan instansi masing-masing, dimana pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan serta mampu memberikan kepastian spesifikasi teknis dengan acuan harga yang seragam, dapat diwujudkan melalui sistem informasi elektronik yang dikembangkan oleh LKPP RI dengan nama e-Katalog.

e-Katalog atau Katalog Elektronik merupakan sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana merupakan bagian dari e-Purchasing, tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan ini diatur melalui Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing menyempurnakan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang hal yang sama, sebelumnya.

Kabupaten Badung pada pertengahan Tahun 2016 lalu, menjadi percontohan pelaksanaan e-Katalog daerah di Indonesia bersama tiga pemerintah daerah lainnya. Peluncuran katalog daerah yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama MCA-Indonesia, menggandeng empat Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Badung, Provinsi Gorontalo, Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala LKPP Agus Prabowo dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Gedung LKPP, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juni 2016 lalu.

Layanan katalog daerah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa di Dinas/Instansi daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai tahap awal, baru beberapa jenis produk yang masuk ke dalam proyek percontohan katalog daerah. Khusus Kabupaten Badung dengan jenis produk konstruksi dan perawatan kendaraan.

Berkaitan dengan hal diatas, demi menjajagi proses penyusunan Katalog Daerah dan penerapannya di dua SKPD Teknis tahun anggaran berikutnya, beberapa perwakilan SKPD di lingkungan Kabupaten Badung melakukan Studi Banding ke LKPP RI pada hari Rabu dan Kamis 17-18 Mei 2017. Mengundang pula perwakilan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai pionir pengadaan jasa konstruksi menggunakan metode e-Katalog, dengan agenda Diskusi dan Pembahasan hal-hal yang dipandang penting diketahui bersama, khususnya pada penggunaan material Paving yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di sejumlah besar Jalan Lingkungan sebagai salah satu paket kegiatan strategis di Kabupaten Badung.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan diskusi terkait diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Katalog Daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi e-Katalog dan e-Purchasing, telah memenuhi aspek efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta tidak bertentangan dengan indikasi pemecahan paket dengan maksud menghindari pelelangan pada Pasal 24 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya.

2. Bahwa dalam upaya penuangan kode rekening paket kegiatan dengan menggunakan e-Katalog dalam DPA dapat dilakukan dengan menyajikan item sub kode objek belanja/sub kode rekening sesuai dengan rincian item pekerjaan pada paket kegiatan dimaksud.

3. Pada Studi Kasus paket Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman nantinya yang dilaksanakan per Desa/Kelurahan atau Perumahan, dapat ditampilkan secara gelondongan, atau lebih baik lagi, item pekerjaan Pemasangan Material yang ada di lokasi dimaksud sesuai penjabaran Perencanaan DED yang pernah dibuat. Misalkan saja :

– pemasangan Paving full colour 20×20 cm tebal 6 cm K.225 seluas …. M2 ;
– pemasangan Paving full colour 20×20 cm tebal 8 cm K.225 seluas …. M2 ;
– pemasangan Kansteen Segilima 15x30x50 cm K.225 sepanjang …. M1 ;
– pemasangan saluran Drainase Udith Type 30 K.225 sepanjang …. M1 ;
– pemasangan Tutup Plat Drainase Udith 30x60x8 cm K.225 sepanjang M1 ; dan
– pemasangan Sumur Resapan Type 1 M1 sebanyak …. unit.

4. Penjabaran diatas akan disesuaikan kembali per masing-masing paket yang dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur Desa/Kelurahan atau Perumahan, sesuai Perencanaan DED yang ada.

5. Adapun item pekerjaan pemasangan material diatas, nantinya akan dilakukan upaya Penyusunan Katalog Daerah oleh ULP Badung dengan menyaring sejumlah besar Pelaksana Pekerjaan melalui sosialisasi dan pembukaan pendaftaran Lelang e-Katalog, dengan hasil akhir berupa penayangan Penyedia dengan memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/pemasangan di halaman https://e-katalog.lkpp.go.id/ milik LKPP RI.

6. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan akan menentukan pilihan Penyedia/Pelaksana sesuai Hasil Penayangan e-Katalog seuai item pekerjaan yang dibutuhkan. Apabila misalkan dari 4 item pekerjaan, terdapat 1 Nama Penyedia/Pelaksana yang memiliki Hasil Penawaran masuk dalam tayangan e-Katalog, keempat item pekerjaan ini dapat dituangkan menjadi satu kesatuan Kontrak, tentu dengan alasan logis dan sesuai aturan dari PPK. Misalkan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pengelolaan paket secara keseluruhan.
Akan tetapi apabila dari 4 item pekerjaan, salah satu Penyedia/Pelaksana hanya memiliki 3 Hasil Penawaran yang masuk dalam tayangan e-Katalog, maka untuk 1 pekerjaan lainnya akan melibatkan Penyedia/Pelaksana ke-2 yang dituangkan dalam 2 Kontrak yang berbeda. Demikian pula selanjutnya.

7. Untuk Kasus Pelaksanaan Paket Kegiatan dengan 2 Penyedia/Pelaksana yang berbeda, PPK wajib melakukan Pengawasan dan Pengelolan paket kegiatan secara lebih intens agar dalam pelaksanaannya tidak berbenturan atau saling menyebabkan keterlambatan. Apabila terjadi wanprestasi atas paket kegiatan tersebut, PPK wajib menelusuri penyebab terjadinya wanprestasi tersebut serta berlaku sesuai aturan yang diatur dalam Kontrak serta memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap Penyedia/Pelaksana kedepannya.

8. Bahwa PPK dalam menunjuk atau memilih Penyedia/Pelaksana tidak lagi diharuskan pada opsi Harga Terendah. Namun bisa jadi lebih pada Kuantitas Penyediaan Material yang dapat diselesaikan sesuai kebutuhan per paket kegiatan.
Atau pemilihan dapat mendahulukan opsi Harga Terendah terlebih dahulu, berlanjut ke harga yang lebih tinggi apabila secara Kuantitas Penyedia/Pelaksana sebelumnya tidak Mampu memenuhi sesuai kebutuhan yang ada.

9. Mengingat terbatasnya Penyedia/Pelaksana Lokal di Kabupaten Badung, proses penyusunan Katalog Daerah ini dapat melibatkan peran serta mereka yang berada di luar Badung, dengan catatan bahwa Biaya Mobilisasi dapat diperhitungkan include dalam harga material/biaya pemasangan, tidak terpaku pada jauh dekatnya lokasi pekerjaan dari base Penyedia/Pelaksana.

10. Apabila penerapan Katalog Daerah ini akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan sesuai arahan Bapak Bupati Badung, perbedaan harga penawaran paket tidak akan menjadi masalah mengingat adanya perbedaan metode yang digunakan.

11. Berkaitan dengan penerapan Katalog Daerah dan kaitannya dengan efisiensi anggaran dan pelaksanaan paket kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berencana untuk mengajukan semua item pekerjaan yang ada dalam satu paket kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan secara ideal. Untuk itu, mengacu pada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015, Dinas agar bersurat kepada Sekretaris Daerah mengajukan permohonan baru dan selanjutnya ditangani oleh ULP Badung.

Demikian yang dapat disampaikan sejauh ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya.

Mau Pilih Rajin Absen atau Rajin Kerja ?

1

Category : tentang KHayaLan

Gak semuanya kok yang namanya PNS itu malas ngantor dan malas kerja, apalagi kalo hanya berpatokan ke soal absensi pagi dan sore. Ada juga oknum oknum yang merasa total saat berada di lapangan, sementara merasa gak ada gunanya berada di balik meja. Disamping ya memang ada juga yang memilih rajin absensi pagi sore tapi sepanjang pengamatan ndak ada masuk ke ruangannya.
Ada.
dan memang gak semuanya.
Tapi Ada.

Aturan yang dibuat belakangan sepertinya kelak akan membuat oknum oknum yang sebagaimana kalimat terakhir diatas bakalan makin berkibar. Karena patokannya ya absensi tepat waktu pagi dan sore. Kalo telat ya siap-siap aja dipotong, bahkan katanya sih ada hitungan per menit telatnya.
Wah, selamat deh.
Macet Macet deh sampe siang.

Lha sekarang era nya jadi tinggal milih. Mau Rajin Absen atau Rajin Kerja ?
It’s all yours. Terserah kaliannya.
dan dibalik keputusan itu tentu ada banyak konsekuensi yang hadir didalamnya.
Para PNS yang berstatus orang tua dengan anak yang berstatus murid sd sekolahan, mau gak mau harus bangun lebih pagi agar bisa mengantarkan si anak lebih pagi dan tiba di kantor tepat waktu. Atau mencarikan gojek alias tukang antar bolak balik rumah dan sekolah setiap pagi. Itu konsekuensi. Terserah bagaimana caranya.

Para PNS yang tempat tinggalnya di ujung Utara atau Selatan wilayah kerja pun harus rela kembali ke ruangan absensi meskipun saat mendekati jam pulang masih berada di lokasi dekat situ untuk mengawasi kegiatan. Diberkatilah kalian hai orang lapangan. Nanti akan saya ajukan saja bagi yang tinggal di Petang akan ditugaskan di Kuta Selatan, pun sebaliknya. Agar saat sore ndak begitu terbebani harus balik kantor lagi hanya untuk absensi sidik jari.

Efektif ? Ya harus.
Karena Itulah aturan. Dan Aturan memang harus ditaati. Kalo ndak ya siap siap dipotong.
Harus siap loh ya…

Nah trus ya belum kejawab, Mau Rajin Absen atau Rajin Kerja ?

Aturan Potong Insentif Pegawai Badung ?

4

Category : tentang Opini, tentang PeKerJaan

Menjadi PNS itu nikmat. Sudah ngantor siang, pulangnya mendahului, gaji dan tambahan penghasilan ya tetep aja full diterima. Ndak heran, banyak yang berusaha nyogok ataupun mbayar agar bisa lolos tes CPNS.
Begitu pendapat beberapa kawan saya baik masa sekolah maupun kuliah. Pun ada juga masyarakat yang saya temui di sela pemeriksaan lapangan.
Maka ndak heran kalo kemudian banyak yang kritis menghakimi, lantas menganggap semuanya ya sama saja. Lalu aturan baru pun dibuat.

Khusus pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Badung, kini sedang diujicobakan aturan pemotongan insentif apabila pegawai jarang ngantor. Lalu apa dong tolok ukur yang dipake untuk kemudian memotong besaran insentif kalo si oknum terpantau ndak ngantor ? Ya absensi pagi dan sore.

Tapi apa iya hanya butuh peninjauan sesederhana itu ?

He… saya lagi membayangkan. Satu dua minggu nanti bakalan dicoba, absen pagi tepat waktu, trus balik pulang, kelayapan, ngobyek di luar dan akhirnya absen sore pun berusaha tepat waktu. Apa ini artinya saya bisa mendapatkan besaran insentif yang utuh selama bulan-bulan terkait ?
Bisa jadi. Karena logikanya begitu.

Nah trus kalo kemudian kasus-kasus khusus dimana tugas pokok dan fungsi kami sebagai tenaga lapangan, kebetulan ditugaskan di wilayah Kuta Selatan, dengan jarak akses 1-2 jam satu arah, sementara tempat tinggal berada dekat lokasi survey, apakah diwajibkan balik kantor hanya untuk absensi lalu pulang ? Widih… bisa jadi. Aturannya begitu.

Lalu apa yang harus dilakukan ?
Ya pasrah aja deh. Toh aturan dibuat memang untuk memberangus pembelotan jam kerja. Termasuk dan sekalian juga untuk orang-orang yang selama ini berdedikasi di lapangan.
Bagaimana menurut kalian ?

Diperiksa Tipikor (lagi)

Category : tentang KHayaLan

Diberi beban kerja sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen atau yang dahulu dikenal dengan sebutan PimPro untuk 54 paket fisik peningkatan Jalan Lingkungan Kabupaten Badung, ditambah 6 paket Perencanaan dan 6 Paket Pengawasan belum termasuk yang bersumber dari dana APBN seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PPIP, sebetulnya sudah membuat puyeng kepala dan juga dengan terpaksa mengorbankan kesehatan, nampaknya yang namanya cobaan dari Tuhan belum jua usai.
Kali ini ditambah satu lagi, pemeriksaan dari Tipikor Polres Badung, menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu paket diatas. Tentu proses pemanggilan ini berkaitan dengan tugas yang dibebankan pada saya diatas.
Berat ?
Ya… tapi dijalani saja.

Memikul tanggung jawab untuk sedikitnya 66 paket sebagaimana gambaran awal diatas, bagi sebagian orang sepertinya sudah mulai maklum apabila satu dua diantaranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah Sosial menempati urutan pertama. Berlanjut pada masalah Teknis, baru kemudian Administrasi. Mereka lalu menganggap wajar saat saya mulai mengganggu waktu senggangnya dengan curhat dan keluhan. Sedangkan sebagian lagi tentu saja menganggap saya salah, teledor dan kurang cermat.

Berusaha menyelesaikan masalah dengan Benar saja masih dianggap Salah. Apalagi diselesaikan dengan cara yang Salah ?

Kurang lebih begitu yang saya yakini dan rasakan sedari awal dipercaya memegang jabatan sebagai PPK di sejumlah Kegiatan Jalan Lingkungan.

PanDe Baik Tipikor 3

Akan tetapi ya… wajar juga sih kalau sebagian dari kawan dan rekan kerja saya menuntut kegiatan yang dapat diselesaikan secara perfect keseluruhan. Bukankah dana yang saya pegang ini merupakan dana rakyat ? Sebagian dari pajak yang mereka bayarkan selama setahun kemarin ?

Maka ketika obrolan kita balik lagi ke persoalan judul posting, ya wajar saja jika kemudian salah satu penyidik senior yang ditugaskan untuk memeriksa saya jumat pagi tadi merasa emosi saat satu dua pertanyaannya saya jawab ‘tidak ingat’. Wong dana paket kegiatan yang disangkakan pada saya mencapai angka 2 M.

Akan tetapi, saya sempat tekankan bahwa beda loh jika saya menjawab ‘Tidak Tahu’ dengan ‘Tidak Ingat’ jika mereka menyadari sepenuhnya posisi saya sebagaimana gambaran di paragraf pertama postingan ini. Jika menjawab ‘Tidak Tahu’ ya tentu wajar pak Penyidik marah akan hal itu. Sebaliknya jika ‘Tidak Ingat’ ? Kurang lebih artinya Tahu, namun baru bisa dijawab ketika sudah melihat dokumennya nanti. Bukankah wajar bahwa yang namanya ingatan akan sulit mengingat pada detail satu hal ditengah puluhan pekerjaan yang sama dan mirip ?

Tapi ya sudahlah. Tugas Penyidik ya memang menyidik. Melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu kegiatan yang saya pegang di tahun 2015 ini. Sedang saya ? Sebagai PPK ya tugasnya tentu bertanggungjawab penuh pada kegiatan, menindaklanjuti usulan masyarakat, penugasan pimpinan hingga menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk potensi diperiksa Tipikor, bahkan menjadi Tersangka dan seterusnya.

dan sebagaimana yang sudah disampaikan diatas, ya dijalani saja.

Saya yakin Tuhan tidak akan Tidur. Seandainya pun nasib berkata lain, saya hanya berhadap keadilan hidup yang akan dirasakan oleh masing masing hamba-Nya.

Nasi be Guling warung Penatih nak nu jaen, pak Penyidik.
Demikian halnya dengan tawa renyah ketiga putri saya.
Untuk hal-hal itulah yang membuat saya tidak melakukan percobaan korupsi dalam bentuk apapun berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban saat ini. Cukup hanya waktu luang sebagai PNS saja yang masih kerap saya korupsi, untuk menuliskan unek-unek keluhan saya macam ini, atau mencuri-curi tidur saat lelah di kabin mobil, dibawah pohon yang rindang halaman parkir kantor.

* * *
…kamar mandi rumah di Nangka. 08.00 pm. Hanya sebuah cerita atas pemeriksaan Tipikor Polres Badung pagi tadi.

Genjot Jalan Lingkungan, Badung gelontorkan 100 Milyar

2

Category : tentang PeKerJaan

Demi mewujudkan kondisi infrastruktur dasar di lingkungan desa dan kelurahan, Kabupaten Badung siap menggelontorkan dana APBD untuk tahun anggaran 2014 sebesar 100 Milyar, sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan dana yang dianggarkan tahun 2013 kemarin. Ini terjadi karena terdapat enam desa kelurahan yang sudah tidak lagi mengajukan usulan perbaikan jalan lingkungan di wilayahnya, dengan alasan sudah tuntas ditangani.

Kegiatan peningkatan jalan lingkungan permukiman ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk membantu berjalannya perekonomian masyarakat setempat serta dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama.

PNPM PPIP Badung PandeBaik 3

Besarnya dana yang digelontorkan tersebut menyasar sekitar 56 desa kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Badung, dengan jenis kegiatan pavingisasi atau rabat beton di ruas gang maupun jalan yang berstatus lingkungan permukiman serta perbaikan drainase yang pula menjadi bagian dari infrastruktur dasar di lingkungan desa kelurahan.

Untuk mewujudkan rencana kegiatan tersebut, dalam waktu dekat beberapa paket fisik dan pengawasan terkait peningkatan jalan lingkungan permukiman ini sedianya siap dilelangkan secara online melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung. Dengan harapan pada awal tahun 2014, sebagian besar paket sudah siap untuk dilaksanakan.

Sementara itu untuk kegiatan yang sama di tahun anggaran 2013 per minggu terakhir sudah memasuki progress kemajuan fisik rata-rata sebesar 95 %, dimana jumlah kegiatan yang tersisa dengan masa berakhirnya Kontrak di pertengahan Desember ini sebanyak 11 paket. Seiring dengan kemajuan yang ada, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT optimis bahwa seluruh kegiatan Peningkatan jalan lingkungan ini akan selesai pada waktunya.

Meskipun belum sepenuhnya keberadaan jalan lingkungan permukiman di Kabupaten Badung dapat tertangani secara tuntas tahun ini maupun tahun 2014 yang akan datang, namun dengan adanya dukungan dan komitmen dari Bupati Badung Anak Agung Gde Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan RAPBD dari tahun ke tahun, diharapkan agar segenap masyarakat tidak terjebak dalam perselisihan sosial akibat penanganan yang dilaksanakan secara bertahap.

PPK oh PPK

4

Category : tentang DiRi SenDiri

Setelah mengalami tarik ulur dalam jangka waktu satu minggu lamanya, akhirnya penunjukan posisi sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen yang nantinya akan menghandle sekitar 69 paket kegiatan di Seksi Permukiman Dinas Cipta Karya di seluruh Desa se-kabupaten Badung, dialamatkan pada saya. Selamat deh, bathin saya…

Namun ucapan Selamat yang saya maksudkan diatas bukanlah satu ungkapan atas bersyukurnya langkah yang diambil, namun lebih ke kepasrahan diri pada sekian banyak tantangan dan kesulitan yang kelak bakalan dihadapi.

Bukan bagaimana, tapi jika mendengar adanya masalah yang terjadi sejak awal kepindahan saya ke posisi Kepala Seksi Permukiman, barangkali keputusaan yang diambil tersebut bakalan menjadi sebuah palu gada yang siap menghantam kepala dengan ratusan kasus yang bisa jadi berbeda.

Berlebihan ? tidak tentu saja. Serius…

Tapi ya sudahlah… minimal sedari awal saya sudah mengakui bahwa apa yang akan terjadi adalah miskomunikasi untuk masalah administrasi mengingat saya pribadi belum pernah memiliki pengalaman sebagai PPK sebelumnya. Dan itu bakalan menjadi masalah besar apalagi jumlah paket kegiatan yang ada sedemikian banyaknya.

Jika sudah begini, sangat wajar akibatnya pada pikiran dan suasana hati yang saya alami sejak awal penunjukan, menjadi makin menggalau dan terbebani. Dan waktu liburan menjadi sangat berarti untuk mengistirahatkan kepala dan rutinitas, berganti dengan waktu tidur yang lebih panjang dan bercanda dengan kedua putri kami lebih lama.
*fiuh…

Satu hal yang kemudian menjadi catatan saya hingga kini adalah… sepanjang kesalahan yang saya lakukan hanya sebatas administrasi penanggalan, dan bukan lantaran korupsi uang negara, setidaknya apapun hukuman yang kelak akan saya terima, tentu berharap itu bukan menjadi masalah yang besar secara pribadi. Toh semua hal tersebut masih bisa dan harus saya pelajari dalam waktu yang cukup singkat ini demi masa depan dan tindakan di masa yang akan datang.

Berharap semua bisa ditangani dengan baik.

PPK oh PPK… Nasib… Nasib…