Menikmati Jam Kerja Tanpa Tekanan

Category : tentang PeKerJaan

Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau yang dulunya dikenal dengan istilah PimPro untuk 90an Paket Kegiatan itu sudah menjadi masa lalu.
Ya, sudah hampir Enam Bulan berjalan.
dan Tampaknya saya sangat menikmati masa-masa ini.

Saya bertugas, dan di pelantikan 74 pejabat baru hari jumat kemarin, saya masih tetap bertugas di Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan, malih rupa dari Dinas Cipta Karya yang pernah membesarkan dan melindungi saya selama 3 tahun lamanya.
Adapun Tugas yang saya emban kali ini adalah berkaitan dengan Bantuan Rumah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Badung.
Urusan Jalan Lingkungan ?
Jauh jauh dulu deh…

Menjalani rutinitas kerja di tempat baru sepertinya memang benar-benar memberikan suasana dan gairah baru dalam menghadapi hari.
Setelah penat dan lelah dihantam tekanan selama tiga tahun lamanya mengurusi Jalan Lingkungan serta pernak pernik suka duka didalamnya, saya rasa amat sangat wajar apabila kemudian membutuhkan masa-masa tenang, agar kelak bisa menikmati hidup dan waktu bersama keluarga dengan lebih baik. Minimal ya setahun kedepan ini.
Dan doa saya dikabulkan olehNYA, juga oleh atasan terdahulu.
Resign dari jabatan PPK dan semua yang terlibat didalamnya.

Namun meski demikian, saya tentu belum boleh melepas semuanya langsung, serta merta begitu saja. Mengingat pejabat baru yang menduduki posisi saya terdahulu, baik pada kursi Kepala Seksi yang menangani Jalan Lingkungan ataupun tugas sebagai PPK, dirasa belùm mampu menggantikan sepenuhnya, utamanya terkait pe er di masa lalu tentang e-Katalog Daerah dan juga titipan aspirasi para anggota Dewan DPRD Badung serta yang berkepentingan. Itu sebabnya pada kunjungan kerja ke LKPP kemarin atau saat beberapa pejabat dan anggota DPRD lainnya yang tidak puas dengan tanggapan pejabat baru, saya pun masih ikut dilibatkan didalamnya.
Akan tetapi tentu saja tidak diikuti dengan beban, tanggungjawab dan tekanan tadi.
Jauh lebih ringan lah kini.

Menikmati Jam Kerja tanpa Tekanan

Minimal sekarang saya sudah bisa jalan-jalan ke desa atau kelurahan saat jam kerja. Berbagi informasi dengan para Kades, Perbekel atau Lurah, Kaur Kesra dan Kelihan Dinas, juga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Atau sekedar menikmati makan siang bersama staf di pinggir jalan desa yang sedang kami kunjungi.

Tanpa gangguan dering telepon, nada komplain atau marah-marah dari mereka yang keinginannya belum mampu saya penuhi lantaran aturan atau waktu yang tak memungkinkan.
Tanpa gangguan masalah yang datang hanya karena kepentingan dan kepentingan pihak tertentu, dan kerap tidak memperdulikan bagaimana kelak saya akan menghadapi akibatnya.
Tanpa gangguan lambung yang datang di pagi hari, lengkap dengan muntah dan lupa ingatan, hanya gara-gara telat makan atau bahkan tak sempat lagi menyentuh cemilan yang sejak pagi sudah disediakan staf di ruangan.
Itu semua Nikmatnya tiada tara…

Saya maklum, apabila yang tampak dari luar, bisa jadi ada yang salah, hingga ‘hukuman’ diberikan oleh pimpinan.
Tapi santai saja dan jalani semua.

Mari menikmati jam kerja harian tanpa ada lagi tekanan…

Berkunjung ke Taman Ayodya Blok M

Category : tentang PeKerJaan

Tadinya agenda hari ini rombongan kami akan berkunjung ke dua tempat. Tanah Abang dan Blok M. Melihat secara langsung paket kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode e-Katalog dengan spesifikasi penataan taman dan penataan pedestrian. Sampe sore.
dan kami berencana balik ke Bali besok sore.

Apa daya semua agenda kacau.
dan Hari ini, kami tidak ada jadwal mengkhusus sebagaimana info dari pemimpin rombongan dan dibebastugaskan.
Kecewa dan bingung.

Namun pimpinan mencoba membijaksanai.
Kami bertiga, memutuskan untuk tetap ke salah satu lokasi tujuan diatas, tentu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim pengendali dari Bina Marga DKI Jakarta, Ibu Riri.
Great.
Kami mendapatkan kontak salah satu vendor yang saat ini sedang bekerja di Taman Ayodya Blok M. Pekerjaan Pedestrian dan Pembangunan Trotoar.
Adapun vendor penyedia merupakan sebuah perusahaan dengan spesialisasi semen.
Holcim.

Tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 pagi, kami bersua dengan tim lapangan yang dipimpin oleh Pak Prabanto didampingi oleh Pak Dadang, yang bersedia menjelaskan proses kontrak kerja penanganan pedestrian di Blok M, melalui metode e-Katalog. Termasuk bagaimana mungkin yang mengambil pekerjaan lebih identik dengan produsen material.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami mendapat banyak ilmu baru dalam hal per-betonan, diantaranya teknologi ThruCrete yang kini mulai banyak digunakan oleh Pemda DKI di sejumlah taman dan pedestrian, sebuah teknologi beton yang mampu menyerap air sehingga tidak menciptakan genangan setempat, juga SpeedCrete teknologi beton yang cepat kering.
Dari penjelasan yang disampaikan sempat pula terbersit di pikiran kami untuk mengaplikasikan teknologi yang sama di paket kegiatan konstruksi kami di Kabupaten Badung baik Jalan Lingkungan Permukiman ataupun Jalan Kabupaten.

Lokasi berlanjut ke Taman Sepeda. Tempat dimana teknologi ThruCrete selesai diterapkan. Sayangnya secara visual sebagaimana penjelasan pak Prabanto, lebih mirip struktur batu yang rapuh, sehingga para pejalan kaki yang melewati konstruksi tersebut lebih memilih menghindar utamanya yang menggunakan high heels. Wajar sih, apalagi kalo para anggota Dewan itu sampai melihatnya. Wah, bisa bonyok kami dimaki…

Matahari kian terik. Jam makan siangpun tampaknya sudah terlewat jauh. Namun semangat tidak kendor sedikitpun mengingat banyaknya pengalaman baru yang didapatkan sesi kedua hari ini. Gak nyesel deh berinisiatif untuk tetap bekerja sesuai jadwal kunjungan.

Catatan Studi Banding e-Katalog Kabupaten Badung di LKPP RI

Category : tentang PeKerJaan

Salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan sesuai kebutuhan instansi masing-masing, dimana pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan serta mampu memberikan kepastian spesifikasi teknis dengan acuan harga yang seragam, dapat diwujudkan melalui sistem informasi elektronik yang dikembangkan oleh LKPP RI dengan nama e-Katalog.

e-Katalog atau Katalog Elektronik merupakan sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Yang mana merupakan bagian dari e-Purchasing, tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan ini diatur melalui Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing menyempurnakan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang hal yang sama, sebelumnya.

Kabupaten Badung pada pertengahan Tahun 2016 lalu, menjadi percontohan pelaksanaan e-Katalog daerah di Indonesia bersama tiga pemerintah daerah lainnya. Peluncuran katalog daerah yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama MCA-Indonesia, menggandeng empat Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Badung, Provinsi Gorontalo, Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala LKPP Agus Prabowo dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Gedung LKPP, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juni 2016 lalu.

Layanan katalog daerah dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa di Dinas/Instansi daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai tahap awal, baru beberapa jenis produk yang masuk ke dalam proyek percontohan katalog daerah. Khusus Kabupaten Badung dengan jenis produk konstruksi dan perawatan kendaraan.

Berkaitan dengan hal diatas, demi menjajagi proses penyusunan Katalog Daerah dan penerapannya di dua SKPD Teknis tahun anggaran berikutnya, beberapa perwakilan SKPD di lingkungan Kabupaten Badung melakukan Studi Banding ke LKPP RI pada hari Rabu dan Kamis 17-18 Mei 2017. Mengundang pula perwakilan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai pionir pengadaan jasa konstruksi menggunakan metode e-Katalog, dengan agenda Diskusi dan Pembahasan hal-hal yang dipandang penting diketahui bersama, khususnya pada penggunaan material Paving yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di sejumlah besar Jalan Lingkungan sebagai salah satu paket kegiatan strategis di Kabupaten Badung.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan diskusi terkait diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Katalog Daerah yang merupakan bagian dari sistem informasi e-Katalog dan e-Purchasing, telah memenuhi aspek efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta tidak bertentangan dengan indikasi pemecahan paket dengan maksud menghindari pelelangan pada Pasal 24 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya.

2. Bahwa dalam upaya penuangan kode rekening paket kegiatan dengan menggunakan e-Katalog dalam DPA dapat dilakukan dengan menyajikan item sub kode objek belanja/sub kode rekening sesuai dengan rincian item pekerjaan pada paket kegiatan dimaksud.

3. Pada Studi Kasus paket Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman nantinya yang dilaksanakan per Desa/Kelurahan atau Perumahan, dapat ditampilkan secara gelondongan, atau lebih baik lagi, item pekerjaan Pemasangan Material yang ada di lokasi dimaksud sesuai penjabaran Perencanaan DED yang pernah dibuat. Misalkan saja :

– pemasangan Paving full colour 20×20 cm tebal 6 cm K.225 seluas …. M2 ;
– pemasangan Paving full colour 20×20 cm tebal 8 cm K.225 seluas …. M2 ;
– pemasangan Kansteen Segilima 15x30x50 cm K.225 sepanjang …. M1 ;
– pemasangan saluran Drainase Udith Type 30 K.225 sepanjang …. M1 ;
– pemasangan Tutup Plat Drainase Udith 30x60x8 cm K.225 sepanjang M1 ; dan
– pemasangan Sumur Resapan Type 1 M1 sebanyak …. unit.

4. Penjabaran diatas akan disesuaikan kembali per masing-masing paket yang dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur Desa/Kelurahan atau Perumahan, sesuai Perencanaan DED yang ada.

5. Adapun item pekerjaan pemasangan material diatas, nantinya akan dilakukan upaya Penyusunan Katalog Daerah oleh ULP Badung dengan menyaring sejumlah besar Pelaksana Pekerjaan melalui sosialisasi dan pembukaan pendaftaran Lelang e-Katalog, dengan hasil akhir berupa penayangan Penyedia dengan memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/pemasangan di halaman https://e-katalog.lkpp.go.id/ milik LKPP RI.

6. PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan akan menentukan pilihan Penyedia/Pelaksana sesuai Hasil Penayangan e-Katalog seuai item pekerjaan yang dibutuhkan. Apabila misalkan dari 4 item pekerjaan, terdapat 1 Nama Penyedia/Pelaksana yang memiliki Hasil Penawaran masuk dalam tayangan e-Katalog, keempat item pekerjaan ini dapat dituangkan menjadi satu kesatuan Kontrak, tentu dengan alasan logis dan sesuai aturan dari PPK. Misalkan untuk mempermudah proses pengerjaan dan pengelolaan paket secara keseluruhan.
Akan tetapi apabila dari 4 item pekerjaan, salah satu Penyedia/Pelaksana hanya memiliki 3 Hasil Penawaran yang masuk dalam tayangan e-Katalog, maka untuk 1 pekerjaan lainnya akan melibatkan Penyedia/Pelaksana ke-2 yang dituangkan dalam 2 Kontrak yang berbeda. Demikian pula selanjutnya.

7. Untuk Kasus Pelaksanaan Paket Kegiatan dengan 2 Penyedia/Pelaksana yang berbeda, PPK wajib melakukan Pengawasan dan Pengelolan paket kegiatan secara lebih intens agar dalam pelaksanaannya tidak berbenturan atau saling menyebabkan keterlambatan. Apabila terjadi wanprestasi atas paket kegiatan tersebut, PPK wajib menelusuri penyebab terjadinya wanprestasi tersebut serta berlaku sesuai aturan yang diatur dalam Kontrak serta memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan ulang terhadap Penyedia/Pelaksana kedepannya.

8. Bahwa PPK dalam menunjuk atau memilih Penyedia/Pelaksana tidak lagi diharuskan pada opsi Harga Terendah. Namun bisa jadi lebih pada Kuantitas Penyediaan Material yang dapat diselesaikan sesuai kebutuhan per paket kegiatan.
Atau pemilihan dapat mendahulukan opsi Harga Terendah terlebih dahulu, berlanjut ke harga yang lebih tinggi apabila secara Kuantitas Penyedia/Pelaksana sebelumnya tidak Mampu memenuhi sesuai kebutuhan yang ada.

9. Mengingat terbatasnya Penyedia/Pelaksana Lokal di Kabupaten Badung, proses penyusunan Katalog Daerah ini dapat melibatkan peran serta mereka yang berada di luar Badung, dengan catatan bahwa Biaya Mobilisasi dapat diperhitungkan include dalam harga material/biaya pemasangan, tidak terpaku pada jauh dekatnya lokasi pekerjaan dari base Penyedia/Pelaksana.

10. Apabila penerapan Katalog Daerah ini akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan sesuai arahan Bapak Bupati Badung, perbedaan harga penawaran paket tidak akan menjadi masalah mengingat adanya perbedaan metode yang digunakan.

11. Berkaitan dengan penerapan Katalog Daerah dan kaitannya dengan efisiensi anggaran dan pelaksanaan paket kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berencana untuk mengajukan semua item pekerjaan yang ada dalam satu paket kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan secara ideal. Untuk itu, mengacu pada Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2015, Dinas agar bersurat kepada Sekretaris Daerah mengajukan permohonan baru dan selanjutnya ditangani oleh ULP Badung.

Demikian yang dapat disampaikan sejauh ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya.

Terbang (lagi) ke Jakarta Bersama Citilink

1

Category : tentang PeKerJaan

QG 153. Tujuan Jakarta.

Pagi ini, sebagaimana yang telah direncanakan tiga hari sebelumnya, saya kembali duduk menunggu jam boarding keberangkatan pesawat Citilink di Gate 3 ruang tunggu Bandara Ngurah Rai Bali.
Kali ini perjalanan akan memakan waktu hingga 2 hari kedepan, berkaitan dengan upaya pemberlakuan e-Purchasing Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah e-Katalog.
Hal ini menyikapi pilot project dari LKPP RI kepada 5 Daerah kalau tidak salah, dimana 4 diantaranya merupakan Pemerintah Provinsi di Indonesia dan Badung adalah satu-satunya Kabupaten yang diikutsertakan di dalamnya.

Perjalanan kali ini merupakan pengalaman pertama yang pernah saya agendakan keberangkatannya berempat dengan pimpinan, namun batal satu akibat kematian salah seorang famili di Jogyakarta yang mengharuskan yang bersangkutan hadir sebelum siang ini untuk mengikuti proses penguburan.
Sementara kehadiran sudah terlanjur dilakukan Check in via mobile web yang akhirnya tidak dapat di-Cancel/Refund ataupun diganti dengan Nama lain.
Rugi satu tiket deh.

Itu artinya, hanya kami bertiga yang positif berangkat. Ibu Kepala Dinas eh plt, Pak Pande Permukiman yang notabene masih merupakan adik sepupu di satu halaman rumah, yang per akhir Desember kemarin menggantikan saya di posisi Kepala Seksi Permukiman, dan tentu saya sendiri Pak Pande Perumahan. Hehehe…
Kebetulan di tanggal yang sama, saya dipindahtugaskan ke Bidang Perumahan dengan fokus utama pekerjaan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Perumahan atau lazimnya kini dikenal dengan istilah Bantuan Bedah Rumah.
Meski tidak spesifik satu itu saja. Sementara sih iya.

Lepas dari Bidang Permukiman yang dahulunya lebih banyak bergaul dengan Usulan penanganan Jalan Lingkungan, tampaknya tidak bisa dilepas begitu saja mengingat pejabat pengganti di Bidang Permukiman yang salah satunya ya sepupu tadi, masih belum menguasai betul medan tempur di lapangan pun proses pelaksanaan pasca perencanaan dilakukan.
Seiring dengan itu, per tahun lalu kebetulan pimpinan kami pernah mengajukan kegiatan konstruksi ini sebagai pilot project penggunaan metode e-Purchasing atau e-Katalog, yang rupanya secara intens dilanjutkan prosesnya sedari awal tahun 2017 ini.
Maka demi tercapainya tujuan diatas, saya sebagai mantan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung penuh akan semua paket kegiatan penanganan Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung tahun anggaran 2013 hingga 2016, diminta ikut mendampingi kawan-kawan di Permukiman serta Tim Penyusunan e-Katalog dari LKPP. Baik terkait pemaparan spesifikasi, material, pola pelaksanaan hingga proses pengadaan yang dahulu dilakukan dengan Pelelangan Umum.
Ini dilakukan agar tidak ada informasi yang hilang ketika nantinya akan dieksekusi oleh kawan-kawan di Permukiman dengan pejabat baru ini.

Masalahnya adalah, kedua PPK resmi yang kini ditunjuk untuk melaksanakan tugas penanganan, sedang menjalani Diklat Kepemimpinan tingkat IV dengan konsekuensi tidak bisa terlibat penuh dalam proses pembahasan e-Katalog ini. Termasuk agenda Studi Banding ke DKI Jakarta yang menurut informasi Tim dari LKPP, sudah pernah melakukan Pengadaan Kegiatan Jasa Konstruksi serupa dengan metode e-Katalog.
Maka ya… Mau tidak mau, Mantan PPK diwajibkan ikut serta sesuai Perintah Pimpinan.
Gitu…

Lalu bagaimana cerita selanjutnya terkait agenda hari ini, kita lanjut sebentar setibanya di LKPP ya.
Kangen banget bisa bertemu sahabat lama disana.

Menghapus Semua Kenangan Masa Lalu di Permukiman

1

Category : tentang Opini, tentang PeKerJaan

Empat bulan sudah saya meninggalkan kursi panas di Permukiman. Gak nyangka juga pada akhirnya bisa pindah.
Kini saya bertugas di Bidang Perumahan, memfokuskan diri pada penanganan Bantuan Rumah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Badung.
Meski menurut atasan, sebenarnya sama saja kesibukannya, namun untuk saat ini, terasa betul penurunan tensi dan tekanan DPRD yang dulu pernah ada. Jadì jauh lebih menikmati pekerjaan, meski situasinya tidak pernah berubah.

Satu persatu kenangan masa lalu itu saya hapus dari ingatan.
Pesan sms dari sejumlah kawan, anggota DPRD hingga aparat Desa, saya baca kembali, dirunut dan diyakinkan sudah tak lagi berguna, lalu dihapus dari daftar. Demikian halnya pesan bbm dan whatsapp.
Kalaupun ada hal yang penting untuk disimpan seperti kontak personal ataupun usulan ruas jalan lingkungan, sejauh ini masih tetap dipertahankan untuk selanjutnya saya teruskan dulu pada yang berwenang baru kemudian dihapus permanen.
Catatan kecil dalam aplikasi Evernotes pun tak luput dari perhatian. 200an draft yang pernah dicatatkan, kini hanya tinggal sepersepuluhnya. Menyisakan hal-hal penting atau draft postingan blog yang dahulu sempat mandeg. Salah satunya ya tulisan ini.

Nyaris tidak ada kenangan masa lalu di Permukiman yang bakalan saya pertahankan dalam 1-2 bulan kedepan. Apalagi kalo sampai pemeriksaan BPK nantinya bisa selesai. Group bbm yang dulu pernah digagas sebagai media berbagi informasi kami pun, yakin akan saya tinggalkan segera. Mengingat kini, ponsel blackberry rata-rata sudah berganti menjadi Android. Hal lama yang pernah menjadi lucu saat diingat.

Persoalan penanganan jalan lingkungan, kini sudah dipegang pejabat baru yang fresh from the oven. Didukung oleh jajaran mantan staf yang berdinamika, saya yakin mereka bisa menjalaninya jauh lebih baik ketimbang saya terdahulu. Harapannya sederhana, kawan-kawan yang belum mampu saya bahagiakan lahir dan bathin, bisa mendapatkannya kini bersama pimpinan yang baru.
Sedangkan saya, kelihatannya memang tak banyak mimpi yang ingin diraih, karena istirahat bagi beban pikiran dan fisik, jauh lebih penting dari segalanya.

Dari dua ratusan kontak yang saya miliki terdahulu, kini sudah berkembang menjadi tujuh ratusan. Sisi positif selama berada di Permukiman. Jadi makin banyak kawan yang dimiliki.

Atau harus dihapuskan juga ?

Cerita dibalik Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Tim kami terdiri dari 14 tenaga kontrak usia muda yang direkrut melalui berbagai kegiatan dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017. Membimbing mereka laiknya melihat ke masa lalu dimana saat saya seusia mereka, yang namanya semangat dan juga idealisme masih begitu menggebu. Bisa jadi lantaran belum ada beban dan tanggung jawab besar yang dipikul pada bahu.

Mereka kemudian dipecah menjadi 7-8 Tim kecil, bergantung pada stok pendampingan yang ada dan juga waktu serta kesempatan. Tidak ada istilah kawan spesial diantara mereka, sehingga mau tidak mau harus siap bertugas dimanapun ditempatkan, pula dengan siapapun kawannya.

Jika di awal proses Verifikasi mereka dilepas begitu saja tanpa pendampingan, kini setelah dua kali evaluasi, ada pendampingan khusus dari kami, tenaga berseragam cokelat. Ini dilakukan semata-mata untuk memberikan suntikan semangat bagi mereka yang diturunkan ke medan tempur, serta menciptakan rasa bersaing sehat antar tim dalam satu hari kerja yang sama.

Selain berusaha mengayomi lantaran jiwa muda mereka yang cenderung meledak-ledak, kami pula wajib memantau setiap pertanyaan yang muncul bail secara langsung di lapangan atau lewat group whatsapp, dan sigap menanggapi. Kalau tidak ? Bakalan jadi rame. Hehehe… dan seperti biasanya, musti ada selingan humor atau rewards bagi mereka disela kesibukan kerja.

Menjaga kinerja tim menjadi pekerjaan rumah terbesar yang kini sedang saya hadapi. Bagaimana caranya agar mereka bisa produktif sejak jam kerja pagi dijelang, hingga pasca makan siang dan waktu pulang. Dari membagi porsi, menyediakan makan siang bersama, hingga menyiapkan daftar rumah tangga sasaran setiap harinya, baik yang masuk dalam proses melanjutkan hari sebelumnya, atau sama sekali baru hasil berburu sehari dua sebelumnya. Proses ini mengingatkan saya pada agenda kerja tahun 2014, saat dimana secara nekat melakukan kunjungan satu persatu ke desa kelurahan di seantero wilayah kabupaten Badung, untuk menularkan visi dan misi yang kita inginkan demi efektifitas kerja nantinya. Jadi tambah semangat pasca kebosanan menangani jalan lingkungan 3,5 tahun sebelumnya.

Ada rasa haru ketika kami masuk door to door ke rumah warga di lingkungan desa atau kelurahan kabupaten Badung, menemukan fakta lapangan bahwa masih banyak dari mereka yang memang benar berada dibawah garis kemiskinan sementara Badung merupakan penghasil PAD terbesar di Provinsi Bali ini. Meski ada juga rasa jengkel yang tercipta lantaran ngototnya sebagian kecil atau oknum masyarakat untuk bisa diprioritaskan sebagai calon penerima bantuan, sementara menurut kaca mata kami, mereka ini sudah tergolong mampu ketimbang lingkungan dimana mereka berada. Hanya atas dasar pemerataan pemberian bantuan atau faktor kedekatan dengan aparat yang terlibat, mereka berupaya untuk mematahkan semua aturan yang ada. Miris…
Meski ada juga yang memang sudah paham Aturan ataupun keinginan pimpinan teratas, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan yang nantinya akan diambil.

Namun bagaimanapun juga, kami hanyalah manusia biasa.
Ketika berhadapan dengan masyarakat yang sudah berupaya menerima kami sejak awal, ada satu dua gratifikasi yang diberikan dengan bahasa kedekatan mengingat kami bekerja toh juga untuk kepentingan mereka. dan semua itu musti dijaga dengan benar agar tidak sampai ada pungutan liar atau permintaan uang kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Tapi kalau hanya sekedar dua jerigen tuak yang baru turun dari pohonnya, ya tak apalah. Selama tidak membuat mabuk dan membuyarkan kinerja yang lainnya.

Catatan terkait Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Untuk bisa mendapatkan Bantuan Rumah yang terbagi atas tiga kategori dan nilai dari APBD Badung Tahun 2017 ini, kalian wajib melewati proses Verifikasi yang kami lakukan sejak awal bulan Maret lalu. Proses Verifikasi ini selain bertujuan untuk memilah usulan calon penerima bantuan yang disampaikan oleh masing masing desa atau kelurahan di seantero wilayah kabupaten Badung, pula untuk memperkecil peluang salah sasaran sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Tadinya, satu persyaratan utama yang diberlakukan oleh Dinas Sosial dalam menentukan calon penerima bantuan rumah adalah masuk dalam database rumah tangga sasaran penerima beras miskin yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Badung tahun 2015, pasca temuan BPK di waktu lalu, yang menegaskan agar Bantuan harus menuntaskan terlebih dahulu daftar penerima tersebut sebelum berupaya memasukkan usulan diluar daftar.
Hal ini serta merta dipatahkan oleh pimpinan yang menegaskan kembali agar kami mampu mengakomodir semua usulan bantuan rumah tanpa terkecuali, dengan melakukan prioritas ulang berdasarkan kebutuhan yang ada.

Ketika nama kalian masuk kedalam daftar rumah tangga sasaran penerima bantuan beras miskin, sebenarnya bisa dikatakan pula bahwa kalian tergolong masyarakat miskin dengan penghasilan utama dibawah upah minimun rata-rata provinsi.
Disamping itu, persyaratan tambahan lainnya adalah ‘belum pernah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah selama 10 tahun terakhir’ serta ‘ tidak memiliki barang yang dapat dijual secara cepat senilai minimal 30 juta rupiah’. Kira-kira begitu legalitas utama yang kami berlakukan sebagaimana aturan yang ada dalam menentukan calon penerima bantuan rumah di kabupaten Badung.

Ada Tiga kategori Bantuan Rumah yang diberikan sebagaimana isi postingan Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten.Badung yang diturunkan hari Sabtu, 15 April lalu yaitu senilai 55 Juta rupiah untuk mereka yang masuk dalam kategori kepemilikan rumah dengan tingkat kerusakan berat atau belum memiliki rumah, 30 juta rupiah untuk peningkatan kualitas rumah sehat yang memenuhi syarat kepemilikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang, dan 15 juta rupiah untuk mereka yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat kerusakan ringan pada bangunan rumah yang dimiliki.

Disamping kepemilikan rumah, yang gak kalah pentingnya lagi adalah persoalan legalitas tanah yang ditempati. Khusus untuk Bantuan Rumah yang kali ini masuk dalam kelompok Rumah Swadaya, legalitas tanah menjadi penting.
Tidak masalah apabila tanah merupakan warisan orang tua, duwe tengah atau milik bersama, bahkan ayahan desa, yang penting bukan berstatus Kontrak. Jadi yang merupakan warga pendatang, yang kos di lahan orang, meskipun miskinnya gak ketulungan ya gak bakalan bisa dibantu. Dijamin bakalan salah sasaran. Yang ada ketika rumah mereka diperbaiki, usai itu si penghuni diusir pemilik rumah.
Bisa dipahami kan ya ?

Selebihnya, persyaratan yang kami berlakukan gak seUrgent catatan diatas tadi. Akan tetapi minimal ada Pernyataan akan keseriusan untuk mewujudkan perbaikan kualitas rumah atas bantuan dana yang diturunkan, tidak dialokasikan ke pembelian sembako, bayar hutang, apalagi beli motor baru.
Jangan ya. Jangan sekali-kali mencoba. Karena akan ada upaya hukum setelahnya.

Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Kabupaten Badung

Category : tentang PeKerJaan

Satu bulan belakangan ini, saya dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2017 bersama tim kerja yang pada akhirnya dibagi dua untuk lebih mengefektifkan waktu kerja dan produktifitasnya. Satu tim terdiri dari 7-8 group dilepas ke lapangan dan saya komandoi satu persatu, tim yang lain tetap standby di kantor untuk melakukan tabulasi data hasil verifikasi lapangan tadi.
Sungguh nikmat rasanya menjalani rutinitas baru setelah bosan membidani Jalan Lingkungan selama 3,5 tahun kemarin.

Proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung ini merupakan awal kegiatan sebelum nantinya akan menurunkan bantuan rumah bagi 1.700an Rumah Tangga Sasaran yang dibagi atas 625 RTS untuk pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan sebesar 55 Juta Rupiah per RTSnya, 625 RTS untuk Peningkatan Kualitas Rumah Sehat atau PKRS yang hingga tahun ini masih ditangani oleh Dinas Sosial dengan nilai bantuan sebesar 30 Juta Rupiah per RTSnya, 440 RTS untuk Peningkatan Kualitas rehab ringan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan nilai bantuan sebesar 15 Juta Rupiah per RTSnya, dan terakhir Bantuan Rumah akibat Bencana bagi 20 RTS lainnya.
Total anggaran yang digelontorkan oleh Bupati Badung ini adalah 60an Milyar Rupiah hanya di tahun 2017 ini dan akan berulang di tahun berikutbya hingga target Tuntas pada tahun 2019.

Menarik Bukan ?

Adapun proses Verifikasi Usulan Bantuan Rumah di Kabupaten Badung ini sebenarnya sudah dimulai pada bulan Maret lalu, namun setelah melakukan dua kali Evaluasi pelaksanaan kegiatan tampaknya masih jauh dari harapan. Sehingga dalam dua minggu terakhir, diputuskan untuk merombak pola dan metode survey lapangan.
Tantangan inilah yang nyaris membuat saya pribadi jarang menulisi blog lagi mengingat waktu kesibukan yang luar binasa namun memberikan inspirasi lebih untuk dituliskan. Hanya inspirasi, belum sampai ke waktu menuliskannya. Hehehe…

Proses ini berjalan sedemikian rupa diawali dengan invasi tim ke Desa Taman Kecamatan Abiansemal, lalu menyebar di sisi Mengwi Selatan, lanjut menyusur ke wilayah Utara. Satu demi satu Desa/Kelurahan yang data usulannya kami miliki, dituntaskan agar tahun depan, harapannya tak ada lagi proses yang sama berulang kembali.
Bagaimana cerita dibalik itu semua ?

Simak di postingan berikutnya.