Penataan Sungai di Kabupaten Badung, Kenapa Tidak ?

Posted by pande | Posted on 25-07-2018

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan

Tags: , , ,

Sungai, kalau tidak salah kewenangannya ada di Balai Wilayah Sungai Provinsi Bali, bukan di instansi teknis Kabupaten/Kota. Sehingga untuk bisa melakukan penataan atau perbaikan atau apapun itu bentuknya pada jalur di sepanjang sisi sungai, tentu harus mendapatkan ijin terlebih dulu agar nantinya proses penanganan tak terganjal di tengah jalan seperti kasus Tukad Mati terdahulu.

Berkesempatan menyusuri perkerasan di salah satu sisi sungai yang melintasi Taman Kota Lumintang Denpasar, di sela olah raga sore yang dilakoni enam bulan terakhir ini, sempat mengingatkan saya pada PAD Pemkab Badung yang begitu tampak eksotis di mata sejumlah kabupaten/kota lainnya, bahkan yang dari luar pula Bali sekalipun. Kenapa tidak dimanfaatkan sebagian kecilnya untuk penataan kawasan sungai yang ada dalam lingkup Kabupaten Badung ?
Bisa jadi karena pemimpin kami, mengingat saya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Badung, belum menganggap penataan sungai merupakan sebuah prioritas utama dalam pembangunan. Masih terfokus pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyatakatnya. Atau bisa jadi karena persoalan kewenangan tadi.
Namun demikian, Kota Denpasar bisa melakukannya. Kenapa Kabupaten Badung tidak ?

Jika saja pemikiran ini muncul dan diungkap saat PilGub lalu, saya yakin bakalan banyak dihujat, mengingat penataan sungai seperti ini menjadi hal menarik untuk disimak. Tapi kini, ketika Calon Gubernur Terpilih sudah ada, tinggal dilantik dan menjalankan tugas, tidak ada salahnya jika kita semua bergandengan tangan, menyatukan pemikiran yang nantinya bisa diserap oleh pemimpin baru, untuk kemajuan Bali dan seisinya.

Balik kepada topik semula, tentang Penataan Sungai.
Jika saja kelak Pemkab Badung bisa mewujudkan hal serupa di lingkup wilayah Kabupaten Badung, mungkin bisa dimulai dari lingkup desa wisata terlebih dahulu. Atau spot-spot terdekat objek wisata Badung. Tentu akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Menikmati suasana sejuk dimana air mengalir begitu tenang dan jernih, atau ber-selfie-ria meski tidak dianjurkan utamanya pada sisi sungai dengan kedalaman yang potensinya membahayakan.
Di samping itu, semua bisa banyak belajar dari pembangunan penataan sungai yang sudah ada. Melihat apa saja kekurangannya untuk bisa dilengkapi dan menjadi standar minimal baru dalam membangun fasilitas yang sama di sejumlah wilayah sungai lainnya.
Seperti misalkan jembatan penyeberangan yang menghubungkan kedua sisi perkerasan, atau spot pengaman pada jarak tertentu, mengantisipasi luapan air saat musim hujan, seperti yang kerap terjadi pada spot rekreasi Tukad Badung di tengah kota Denpasar. Atau model perkerasan dan bangunan pelengkap lainnya yang sekiranya bisa aman ketika resiko tenggelamnya area terjadi sewaktu-waktu.

Persoalan Biaya, saya amat yakin bukan menjadi satu masalah besar bagi Pemkab Badung. Mengingat komitmen pemimpin kami begitu antusias pada pemikiran-pemikiran yang mampu mengembangkan potensi di semua lini wilayah yang ada.
Sebut saja soal penataan kawasan yang kini sedang diupayakan pada ruas jalan Popies Kuta, dimana Dinas PUPR mencoba membuat sebuah pilot project membangun utilitas terpadu dimana semua kabel PLN, Telkom, FO atau limbah dan saluran air minum, berada dibawah tanah, tentu dilengkapi bunker setinggi orang dewasa untuk pengelolaan dan monitoringnya. Sementara untuk penataan Sungai semacam ide diatas, tentu membutuhkan biaya yang tak sebesar itu. Bukan tidak mungkin bakalan memunculkan ungkapan SSCGT sebagaimana yang sering dilontarkan pemimpin kami dalam setiap kesempatan.

Saya juga yakin Pemkab Badung bisa menjadi pionir atau pembuka jalan akan sebuah agenda penataan sungai yang lebih baik dan aman bagi masyarakat Badung. Kita doakan sama-sama ya.

Badung Hebat, Masyarakatnya Sejahtera.

150 Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung Siap Dicairkan

Posted by pande | Posted on 19-07-2018

Category : tentang PeKerJaan

Tags: , ,

Ruang Rapat Kantor Camat Mengwi tampak penuh sesak Rabu pagi 18 Juli 2018 kemarin, dengan kehadiran para calon penerima bantuan rumah layak huni yang didampingi oleh sejumlah aparat desa dan jajarannya dalam rangka sosialisasi pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Badung.
Agenda ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat, I Wayan Seraman, didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Mengwi.

Dalam pemaparannya, Seraman mengingatkan agar masyarakat yang nantinya akan menerima dana bantuan rumah dalam bentuk hibah bansos sebesar 55 Juta per kepala keluarga, dapat menyelesaikan rumah bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Bupati Badung. Hal ini ditekankan, agar nanyinya tidak lagi membebani pendataan di masing-masing desa atau kelurahan, utamanya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung.

Menyasar 150 nama kepala keluarga yang berasal dari 38 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung, sesuai hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari tahun 2017 lalu. Rencananya hingga akhir tahun 2018 mendatang, akan disusulkan sebanyak 565 nama kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan rumah menggunakan dana anggaran Perubahan APBD Kabupaten Badung.

Pada penghujung acara, tidak lupa Seraman menyampaikan bahwa Masyarakat Kabupaten Badung tinggal bersabar dalam menanti turunnya dana bantuan rumah baik pembangunan baru atau bedah rumah maupun rehab atau peningkatan kuakitas, mengingat komitmen Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang benar-benar pro rakyat, demi kemajuan Kabupaten Badung hingga akhir masa jabatannya nanti. (*)

FAQ : Hal-hal yang Sering Ditanyakan Masyarakat terkait Bantuan Bedah Rumah

2

Posted by pande | Posted on 03-06-2018

Category : tentang PeKerJaan

Tags: , , ,

Dalam upaya menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring Usulan Bedah Rumah di Kabupaten Badung, ada beberapa hal yang kerap dipertanyakan (Frequently asked questions) oleh masyarakat Badung, baik secara langsung kepada kami atau melalui akun media sosial FaceBook.

Namun sebelum mengetahui apa saja itu, yang Penting dipahami bersama-sama disini adalah Pasal 1 sesuai dengan Kriteria, dan Pasal 2 Koordinasi.

Cukup patuhi 2 Pasal itu saja, saya yakin tidak akan banyak hal yang akan dipertanyakan kembali.

Ohya, bagi kalian yang belum membaca
6 Hal Penting yang Wajib diKetahui tentang Pemberian Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung dalam postingan tempo hari, bisa melihatnya disini.

dan Berikut saya rangkum beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh masyarakat Kabupaten Bafung terkait Pemberian Bantuan Bedah Rumah, simak diantaranya.

1. Hingga hari ini Saya belum juga mendapatkan Bantuan Bedah Rumah. Padahal rumah yang saya miliki sudah rusak dan tidak layak dihuni. Mohon Bapak Bupati bisa memperhatikan masyarakat Badung.

Pertanyaan semacam ini, paling sering ditemukan pada Group Suara Badung akun sosial media FaceBook. Entah dengan maksud menyampaikan keluhan atas nama pribadi, ataupun menyambung lidah keluarga lainnya dengan maksud dan kepentingan tertentu.
Tanggapannya amat sangat Mudah. Bahkan tergolong Mubazir bila sampai meminta Bupati Badung ikut serta turun tangan menangani persoalan kecil begini.

Pahami 2 Pasal tadi.
Sepanjang sesuai dengan Kriteria, silahkan berKoordinasi lebih lanjut.

Laporkan atau sampaikan harapan Bapak/Ibu, kepada Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan sebagai aparat Terdekat, yang kami yakini jauh lebih mengetahui seluk beluk dan latar belakang keluarga di Desa/Kelurahan setempat.
Karena mereka inilah yang menjadi ‘orang tua sesungguhnya bagi masyarakat’

Apakah memang layak dan sesuai Kriteria untuk mendapatkan bantuan dilihat dari segi status Rumah Tangga, kemampuan finansial keluarga, objek rumah yang akan dibantu, atau barangkali histori bantuan yang sudah pernah didapatkan sebelumnya.
Karena untuk Bantuan Bedah Rumah, tidak diperuntukkan bagi mereka yang sudah pernah mendapatkan Bantuan program serupa dari Pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mengingat asas keadilan bagi masyarakat yang memang belum pernah mendapatkan bantuan serupa agar didahulukan.

Apabila terdapat ketidakcocokan pandangan dengan Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan terdekat, bisa juga berkoordinasi lebih lanjut dengan Perbekel/Lurah setempat.

2. Saya memiliki Anak 6 orang. Apakah Bantuan Bedah Rumah ini bisa diberikan kepada Anak saya agar mereka tidak tidur berdesakan dengan orang tuanya dalam satu bangunan dengan dua-tiga kamar tidur, sampai-sampai susah berhubungan badan lagi dengan istri ? Eh…

Kembali ke Pasal 1.
Sesuai dengan Kriteria.

Bantuan Bedah Rumah Bisa diberikan kepada semua Masyarakat Badung sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati terkait pemberian bantuan dimaksud.
Sepanjang Anak yang dimaksud sudah berkeluarga, dan memiliki penghasilan setinggi-tingginya UMK Kabupaten Badung, silahkan mengajukannya kepada Perbekel/Lurah melalui Kelihan Dinas/Kelihan Dusun/Kepala Lingkungan setempat.
Namun apabila Anak dimaksud belum berkeluarga, tentu Bantuan tidak dapat diberikan pada si anak. Semua dikembalikan pada situasi dan kondisi si orang tua.
Bilamana kondisi rumah masih dianggap layak huni, bantuan tetap tidak bisa diberikan.

3. Saya memiliki Rumah dengan kondisi yang sudah layak huni. Luasannya cukup besar sekitar 6×10 meter dengan 3 Kamar Tidur. Mengingat 2 putra saya sudah beranjak remaja dan meminta kamar masing-masing, apakah boleh Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ini diberikan pada kedua orang tua saya yang sudah renta, mengingat masih ada lahan kosong yang bisa digunakan ?

Salah satu Kriteria Bangunan Rumah Layak Huni adalah memenuhi standar luasan per orang hunian yang mencapai 9 M2. Bila dikalikan dengan jumlah hunian yang ada, hanya membutuhkan luasan 54 M2 saja. Sementara luasan Bangunan Rumah eksisting sudah melampauinya. Jadi secara aturannya Bantuan tidak dapat diberikan meskipun kelak situasi putra yang remaja menginginkan kamar tersendiri.
Namun apabila luasan bangunan berbanding jumlah hunian, lebih kecil dari standar layak huni tadi, maka kedua orang tua dimaksud dapat dibantu dengan pembangunan rumah baru diatas lahan yang siap bangun.

4. Saya memiliki Rumah dengan luasan yang terbatas, hanya 2 kamar tidur saja. Saat ini anak satu-satunya masih bayi namun saat beranjak remaja nanti dapat dipastikan akan meminta kamar yang terpisah dari orang tua.
Sementara itu, saya memiliki orang tua yang karena kebiasaannya kurang nyaman untuk tidur dalam kamar sisa yang ada dan memilih tinggal di bale adat/bale bali/bale delod dimana kondisinya bisa dikatakan tidak layak, apakah boleh Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ini diberikan pada kedua orang tua saya yang sudah renta, dengan memperbaiki bale adat tadi ?

Bila dilihat dari Kriteria Objek yang akan dibantu, adalah Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur, bale adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/dihuni, maka dengan kondisi diatas, Bantuan Bedah Rumah tidak bisa diberikan untuk memperbaiki Bale Adat sebagaimana harapan. Apalagi sesungguhnya kamar sisa yang ada sebenarnya masih mampu dipergunakan untuk menampung orang tua terlepas ketidaknyamanan yang bersangkutan untuk menempatinya.
Apabila kelak si anak sudah remaja apalagi berumah tangga, orang tua yang bersangkutan dapat dibantu dengan membangun unit rumah baru sepanjang masih ada lahan siap pakai yang bisa digunakan.

Terkait fungsi lainnya seperti Dapur, hal ini banyak terjadi di pedesaan dan kerap dimintakan pula bantuan yang sama untuk memperbaiki kondisinya.

5. Saya tidak bekerja, dan memiliki Rumah yang ditinggali dengan kondisi yang kurang layak huni. Dilihat dari posisi dan konsep pola natah yang ada, berada di sisi barat atau yang lumrah disebut bale dauh. Sementara bale delod sudah difungsikan untuk kamar kos 6 unit untuk menambah penghasilan keluarga.
Apakah bisa juga mendapat Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung ?

Dilihat dari sisi Penghasilan Keluarga secara total, pemasukan yang dihasilkan dari harga sewa kamar kos perbulannya, sudah melebihi dari standar UMK yang berlaku di Kabupaten Badung. Dimana artinya meskipun yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan dan rumah yang kurang layak huni, tetap saja Bantuan tidak dapat diberikan. Hal ini akan dipertimbangkan apabila Bale Delod dalam konsep pola natah memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan rumah tinggal yang bersangkutan.
Hal seperti ini sempat kami temui di salah satu Desa bagian utara Kabupaten Badung.

6. Saya tinggal pada rumah yang tidak layak huni. Namun karena memiliki warisan tanah yang cukup luas dari orang tua, hingga saat ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah.

Semuanya kembali pada kewenangan Lingkungan setempat, apakah menyetujui yang bersangkutan untuk dapat dibantu oleh pemerintah berdasarkan hasil parum/rapat banjar/desa ?
Ini biasanya akan dilihat ke pola pergaulan dan perilaku yang bersangkutan di banjar/desa.
Sepanjang Kelihan/Perbekel menyetujui bahwa yang bersangkutan tergolong layak dibantu berdasarkan kesepakatan warga, mengingat secara kemampuan dianggap kurang mampu mengolah tanah warisan, kami siap turun untuk memVerifikasi lebih lanjut.

7. Jika nantinya Saya mendapatkan Bantuan Bedah Rumah, apakah boleh membangun sedikit lebih besar dari Gambar Acuan yang diberikan ?

Besarnya dana Bantuan Bedah Rumah yang diberikan adalah 55 Juta Rupiah per KK, dengan perhitungan mampu mewujudkan Rumah Layak Huni sesuai dengan ketentuan dan gambar.

Hal ini bisa dibaca kembali pada postingan sebelumnya, perihal keEmpat hingga keEnam.

Boleh saja Masyarakat membangun sedikit lebih besar dari Gambar Acuan yang diberikan sepanjang :
1. Memiliki Dana Swadaya yang memadai sesuai dengan Kebutuhan Pengembangan Luasan dan Fungsi Bangunan, yang artinya membuat perubahan Gambar dan RAB yang disetujui Dinas Teknis terkait ;
2. Mampu menyelesaikan Bangunan Rumah sesuai dengan Persyaratan Teknis Rumah Layak Huni. Minimal Lantai sudah berkeramik, Dinding sudah plester dan Cat, Atap sudah Genteng dan Plafond.

Hal ini penting mengingat Tujuan Akhir diberikannya Dana Bantuan Bedah Rumah oleh Pemerintah Kabupaten Badung, agar masyarakat tidak lagi membebani Data Desa utamanya terkait Masyarakat yang masih memiliki Rumah Tidak Layak Huni kedepannya.
Akan sangat Mubazir bila bantuan telah diberikan, namun nama yang bersangkutan tetap muncul dalam Data berikutnya.

*postingan ini akan dilengkapi lagi dengan hal lainnya bilamana perlu.
Silahkan diKoreksi, atau bilamana ada pertanyaan lebih lanjut yang berbeda dengan kondisi diatas, silahkan disampaikan.

6 Hal Penting yang Wajib diKetahui tentang Pemberian Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung

3

Posted by pande | Posted on 21-05-2018

Category : tentang PeKerJaan

Tags: , , ,

Selamat Pagi Semeton, Saudara tiang semuanya.
Kelihatannya persoalan Pemberian Bantuan Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menggunakan dana APBD sebesar 55 juta rupiah per Kepala Keluarga sudah mulai menjadi perbincangan hangat bahkan perdebatan di berbagai kalangan, utamanya mereka yang merasa Layak untuk mendapatkan bantuan namun hingga kini belum jua tampak tanda-tanda adanya kesempatan itu akan menghampiri.
Bahkan tidak jarang, saking strategisnya Isu yang berkembang malah melebar ke persoalan lain seperti PilGub Bali, pilih kasih Kelihan Dusun ataupun Perbekel Desa, hingga ke Pejabat atau Pemerintah selaku pelaksana hanya berpihak pada yang memberi pelicin atau hanya ABS Asal Bapak Senang. Padahal pemimpin daerah Jaman Now, sudah ada gender Perempuannya loh…

Komentar yang diberikan oleh para netizen masyarakat pun makin menjadi menarik, lantaran dari segi nilai Bantuan Dana bisa dikatakan cukup menggiurkan. Tidak heran bila menimbulkan kecemburuan tetangga sebelah hingga iri hati. Sejauh fakta yang disampaikan dalam pertanyaan itu benar, saya kira pihak terkait wajib menindaklanjuti hingga tuntas sejumlah pertanyaan yang diposting dalam Group Suara Badung ini. Namun apabila informasi yang didapatkan masih gamang, apakah serta merta akan tetap disampaikan, dengan segala resiko yang ikut dibelakangnya ?

Maka itu, ayo disimak 6 Hal Penting berikut ini, yang wajib Semeton Ketahui dalam pemberian Bantuan Bedah Rumah di Kabupaten Badung.

Pertama tentu, Siapa saja yang berhak mendapatkan Bantuan Bedah Rumah yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Badung ?
1. Warga Negara Indonesia yang sudah/pernah berkeluarga, berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Badung;
2. Memiliki atau menguasai tanah secara fisik serta memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang. Dengan status Milik Sendiri, Warisan Orang Tua, Duwe Tengah atau Ayahan Desa, dilengkapi dengan Surat Pernyataan/ Keterangan terkait;
3. Belum memiliki rumah (masih menumpang), atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah dari Pemerintah (Pusat atau Daerah) dan Pihak Swasta (CSR) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
5. Berpenghasilan di bawah upah minimum Kabupaten Badung, dilengkapi dengan surat keterangan penghasilan.
6. Membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
a) Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
b) Bersedia mengikuti ketentuan Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung.
c) Siap berswadaya agar bangunan memenuhi persyaratan layak huni.
Terakhir, masuk dalam daftar hasil Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai Usulan Calon Penerima yang layak dan memenuhi kriteria diatas.

Sementara bila dilihat dari Persyaratan Fisik Rumah Yang Layak Mendapat Bantuan, bilamana memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:
1. Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur, bale adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/dihuni.
2. Tidak permanen atau rusak berat serta belum difinishing sebagaimana kriteria fisik sebagai berikut:
a) Struktur bangunan tidak permanen/ rusak;
b) Atap dari rumbai, ijuk, asbes, genting tua dan rusak;
c) belum di plafon dan difinishing;
d) Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan belum dicat/ difinishing;
e) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang baik;
f) Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/ difinishing;
3. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m²/ orang;
4. Sumber air tidak sehat (sumber air minum dari sumur dangkal dan terbuka, mata air tak terlindung/ sungai/ air hujan);
5. Tidak mempunyai akses MCK atau kondisinya masih belum layak;
6. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.

Kedua, Langkah apa yang harus ditempuh oleh masyarakat yang sekiranya memenuhi Kriteria diatas untuk bisa mendapatkan Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Kabupaten Badung ?
Lakukan koordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan setempat. Minimal Kelihan Dusun atau Kepala Lingkungan, BPD, LPM atau bagian Kesra untuk selanjutnya dapat diusulkan oleh Perbekel atau Lurah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Mengingat salah satu persyaratan pemberian dana hibah Bantuan Sosial ini adalah adanya usulan/proposal dari calon penerima bantuan, yang terdiri dari :
a. Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati Badung ; (dilengkapi Dokumen Administratif dan Dokumen Teknis)
b. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni ;

c. Dokumen Administrasi disiapkan oleh calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni dengan difasilitasi oleh Pihak Desa/ Kelurahan yang meliputi:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3) Surat keterangan penghasilan berupa:
a) Slip gaji bagi CPB yang berpenghasilan tetap; atau
b) Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah, bagi CPB yang berpenghasilan tidak tetap.
4) Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh pemohon dari Kepala Desa/ Perbekel atau Lurah

d. Dokumen Teknis, disiapkan oleh calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni difasilitasi oleh Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni serta diketahui oleh pihak Desa/Kelurahan, yang meliputi:
1) Foto kondisi awal (0%)
2) Rencana Teknis berupa:
a) Gambar Teknis (denah, potongan, tampak)
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana standar harga yang disampaikan pada RAB menggunakan informasi harga yang tidak melebihi standar harga bahan bangunan yang ditetapkan di Kabupaten Badung.

Yang perlu diketahui sebagai Informasi Penting disini, kewenangan untuk mengajukan Usulan Calon Penerima Bantuan dari Perbekel ataupun Lurah adalah mutlak.

Mengingat mereka ini yang nantinya akan mengetahui semua kebutuhan dan proses administrasi dari pengajuan usulan, penerimaan dana, pencairan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Jadi jangan segan untuk bertanya dengan Perbekel atau Lurah setempat.

Langkah berikutnya adalah menunggu penjadwalan Verifikasi Administrasi dan Lapangan, yang nantinya akan dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan, didampingi oleh Kelihan Dusun atau Kepala Lingkungan serta unsur/kepala dari Desa/Kelurahan setempat. Apabila proses ini telah dilaksanakan dan hasil Verifikasi dinyatakan Layak menerima bantuan, proses akan berlanjut ke Penyampaian Usulan Calon Penerima yang nantinya ditetapkan dalam bentuk SK Penerima Bantuan dan disahkan oleh Bupati Badung.

Ketiga, Persyaratan Tambahan apa saja yang harus disiapkan oleh Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sesuai penetapan SK dari Bupati Badung ?
Tentu saja pembukaan Rekening Bank atas nama Calon Penerima Bantuan, sebagai sarana untuk menerima dana bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Keempat, Bantuan Apa saja yang nantinya akan diterima oleh masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam bentuk SK Bupati Badung ?
Dana bantuan sebesar 55 juta rupiah yang akan ditransfer kedalam buku Rekening atas nama penerima, oleh BPKAD Kabupaten Badung untuk dapat diwujudkan menjadi fisik Rumah Layak Huni dalam jangka waktu tertentu.
Adapun gambaran Rumah Layak Huni dimaksud adalah bangunan rumah tinggal dengan 2 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, 1 Dapur dan Teras. Memiliki Luasan Minimal 36 M2 dengan asumsi memenuhi kriteria luas lantai layak huni untuk 4 anggota keluarga (ayah, ibu dan 2 anak), sebesar 9 M2 per orang.
Dengan hanya mengandalkan besaran dana yang diberikan, tanpa adanya kemampuan dana swadaya tambahan, masyarakat wajib membangun rumah sesuai desain contoh yang diberikan dari dinas teknis terkait. Hal ini dimaksudkan agar mampu mewujudkan Rumah Layak Huni sesuai kriteria yang ditetapkan diatas.
Lantai berkeramik, dinding cat, plafond dan atap genteng.

Pembangunan dianggap telah mencapai progress 100% apabila telah memenuhi persyaratan Rumah layak huni sebagai berikut:
> Memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
> Memenuhi syarat luasan bangunan minimal 36 M2
> Mengakomodir kebutuhan ruang minimal terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang berkumpul, 1 kamar mandi/ MCK yang sudah terkoneksi dengan sumber air bersih dan 1 dapur.
> Dalam hal penerima bantuan membangun Kamar mandi/ MCK dan/ atau dapur terpisah dari ruang tidur dan berkumpul, penerima bantuan wajib membangun pada pekarangan yang sama dan tetap memenuhi syarat luasan minimal.
> Rumah yang dibangun sudah finish (tembok beton diplaster-aci dicat/ finishing, diplafon dan dicat/ finishing, lantai perkerasan difinishing / keramik)
> Mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

Kelima, Dokumen Pertanggungjawaban apa saja yang Harus disiapkan oleh Penerima Bantuan Bedah Rumah ?
Sebagai bukti bahwa dana Bantuan Rumah Layak Huni sudah digunakan untuk membeli bahan bangunan dan progress kemajuan fisik sudah mencapai 100%, maka disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus disiapkan terdiri dari :
a. Laporan Progres Kemajuan Fisik 100% serta dokumentasi foto, dilengkapi dengan Rekap Laporan Penggunaan Dana;
b. Nota/Bukti Pembayaran Pembelian Bahan Bangunan;
c. Nota/Bukti Pembayaran Upah Tukang;
d. Fotocopi Penarikan Buku Rekening.
Laporan Penggunaan Dana akan diverifikasi oleh pihak Desa/Kelurahan serta disetujui oleh Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

Keenam atau terakhir, Sanksi apa yang nantinya akan diberikan apabila Penerima Dana Bantuan Bedah Rumah tidak mampu mewujudkan Fisik Bangunan Rumah yang Layak Huni dalam jangka waktu yang ditentukan ?
Luasan minimal 36 M2 dengan rincian 2 Kamar Tidur, 1 Kamar Mandi, 1 Dapur dan Teras, serta finishing lantai berkeramik, dinding cat, plafond dan atap genteng ?
Adalah Pengembalian Dana Bantuan ke Kas Daerah yang nantinya akan dipandu oleh SKPD terkait bersama Bank dimana rekening dibuat oleh Penerima, dengan menggunakan form STS atau pengembalian dana bantuan.

Nah, kira-kira itu 6 Hal Penting yang Wajib diKetahui oleh Masyarakat ataupun pihak aparat Desa terkait sebelum nantinya mengajukan Usulan Bantuan Bedah Rumah dari Kabupaten Badung.
Semoga bermanfaat.

Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, jangan segan untuk mendiskusikannya disini, atau kontak nomor WA penulis di 083 119 540 188.
dan untuk aturan terkait, bisa mengacu kepada Peraturan Bupati Badung nomor 51 Tahun 2017 yang digunakan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah.

Untuk Tahun 2017 yang lalu, berikut Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni sesuai SK Bupati Badung No 5732 Tahun 2017 :
Surat Keputusan dan Lampiran Daftar Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni

Perjalanan Tiga Kepentingan ; Berhenti Malas, Mulailah Bekerja Keras

2

Posted by pande | Posted on 15-05-2018

Category : tentang iLMu tamBahan, tentang PeKerJaan

Tags: , , , , ,

Matahari belum menampakkan diri saat kaki melangkah santai memasuki Gate 1B Bandara Ngurai Rai Selasa pagi tadi. Sebuah perjalanan yang sudah direncanakan sejak lama untuk membawa tiga misi kepentingan bagi Pemerintah Kabupaten Badung.

Pertama persoalan Rumah Susun. Dimana berdasar hasil PraKonreg yang dihadiri perwakilan SNVT Provinsi Bali di Semarang Februari lalu, infonya Badung mendapat alokasi pembangunan Rumah Susun 3 lantai bagi MBR atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun 2019 nanti. Ini menjadi pertanyaan besar, mengingat dari Kabupaten sendiri tidak ada usulan yang disampaikan ke tingkat provinsi ataupun pusat. Kami menyambangi Dirjen Rumah Susun di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meyakinkan perihal ini serta memastikan persoalan serta solusi yang nantinya dapat diambil agar kelak usulan diatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Berlanjut ke gedung Heritage di areal Kementrian yang sama, kami menyasar Pusat Kebijakan dan Penerapan Teknologi untuk berdiskusi perihal pengujian mortar pada kegiatan konstruksi baik sebelum ataupun sesudah dibangun.
Pejabat yang mendampingi menyarankan kami untuk meluncur ke Bandung apabila menginginkan penjelasan atau paparan yang lebih teknis dari tim ahlinya. Maka itu besok pagi, kami berencana menindaklanjutinya bila tiga kepentingan hari ini bisa diselesaikan.

Agenda terakhir, mampir di Bappenas daerah Menteng, gedung Madiun lantai 4, mencoba memastikan perihal alokasi dana DAK Bidang Perumahan, yang informasinya tahun 2019 nanti akan diberikan kembali, padahal tahun 2017 lalu kami sudah pernah mengembalikannya mengingat secara prioritas penanganan tidak memenuhi aturan Perpres nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Jangan sampai pengalaman yang sama terulang kembali mengingat akan ada imbasnya di skpd lainnya yang sampai saat ini masih membutuhkan pemanfaatan dana DAK dari pusat.

Berhenti malas, mulailah bekerja keras

Ini pengalaman kali pertama, menyelesaikan kepentingan di tiga tempat dalam waktu sehari diseberang lautan. Itupun sebenarnya waktu lebih banyak terbuang untuk akses transportasi menuju lokasi yang diharapkan.
Akan tetapi, demi kepentingan masyarakat Badung ya memang harus ikhlas dijalankan.

Alternatif Jalan ShortCut Desa Canggu – Desa Tibubeneng Kuta Utara

Posted by pande | Posted on 30-04-2018

Category : tentang Opini, tentang PeKerJaan

Tags: , , , ,

Om Swastyastu Semeton ring Desa Canggu,
Terkait Postingan Jalan ShortCut Canggu – Tibubeneng, Nunas Ampura yening ada yang merasa Tersinggung dengan belasan komentar terkait, utamanya komentar sane ngemadakin apang seken nyemplung bagi yang melanggar Rambu dari arah Timur… ?

Namun demikian, bagi Semeton yang berdomisili di sekitaran Canggu, tiang yakin pasti tahu, ada satu dua jalan ShortCut semacam ruas Canggu – Tibubeneng yang bisa digunakan sebagai jalan Alternatif khusus Kendaraan Roda 2, bila akses di jalan utama dirasa cukup memusingkan.

Berikut diantaranya :

1. Jalan Pura Blulang Yeh, Desa Canggu, lingkungan Padang Linjong, Kuta Utara, menuju Desa Pererenan
Medannya kurang lebih sama dengan jalan ShortCut Canggu – Tibubeneng dimana kanan kirinya masih berupa sawah. Jadi mohon berhati-hati.

2. Jalan Bantan Kangin, perbatasan Canggu dengan Desa Tibubeneng, Kuta Utara, menuju Jalan Raya Padonan, Kolibul Kawan Tibubeneng
Status Jalan ini merupakan Aset Kabupaten Badung untuk memecah kemacetan yang terjadi di persimpangan Tibubeneng – Pantai Berawa. Jalan sudah diAspal Hotmix, dan masih bisa dilalui dua kendaraan roda 4, namun tidak begitu leluasa. Jadi tetap berhati-hati…

3. Jalan Subak Daksina, masuk Desa Tibubeneng, terusan dari jalan Bantan Kangin masuk ke Gang Mangga. Menuju Canggu tembusan lingkungan Uma Buluh.
Jalan ini hanya cukup untuk papasan dua sepeda motor bebek, yang menggunakan XMax apalagi Harley, jangan coba-coba nekat kalau ndak mau nyemplung karena sisi kanan dan kiri jalan masih berupa sawah asri.
Baru selesai ditangani dengan perkerasan paving merah.

4. Jalan Babakan Kubu, Canggu, Kuta Utara, tembus ke ruas jalan Kabupaten Jalan Raya Babakan Canggu.
Kondisi jalan masih berupa Tanah, dengan view sawah di kanan kirinya. Namun Badan Jalan sudah ada.
Hingga kini belum ditangani dengan pengaspalan kalau tidak salah terkendala lahan.

Kira-kira itu yang bisa tiang sharing untuk Semeton sane melintas di seputaran Desa Canggu, Nunas Ampura sekali lagi bila mana ada yang kurang berkenan dalam penyampaian.

Matur Suksema, Sukses untuk Kabupaten Badung.

* Sebagaimana diPosting pada akun Sosial Media FaceBook group Suara Badung, 29 April 2018 malam.
Untuk tanggapan, komentar dan masukan dari para netizen Suara Badung bisa dilihat pada link disini.

5 Hal Penting yang Wajib diKetahui soal KPR BTN Rumah Subsidi dari Pemerintah

2

Posted by pande | Posted on 26-04-2018

Category : tentang PeKerJaan

Tags: , , , , , ,

Tingginya angka kekurangan kepemilikan rumah, masih menjadi pe-er penting bagi pemerintah Indonesia. Tak terkecuali pada era Presiden Jokowi ini.
Hal ini diungkap oleh Pak Ketut Suyasa, perwakilan dari BTN dalam salah satu sesi akhir pemaparan, saat agenda pertemuan di Hotel Grand Santhi Selasa 24 April 2018 kemarin.

Salah satu program pemerintah yang kini digenjot kembali adalah bantuan Rumah Subsidi bagi mereka, masyarakat Indonesia, yang masuk dalam golongan kurang mampu secara finansial, atau memiliki istilah resmi MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Program Bantuan Rumah Subsidi ini ada yang diberikan dalam bentuk dana stimulan atau pancingan, bagi mereka yang belum memiliki rumah namun memiliki lahan dengan legalitas jelas di tanah kelahiran sendiri, dikenal dengan istilah BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau berupa Kredit Pemilikan Rumah yang kerap disebut KPR, bagi mereka yang ingin membeli rumah hasil karya pengembang.
Nah, ceritanya postingan kali ini bakalan bercerita banyak utamanya 5 Hal Penting yang Wajib Kalian ketahui soal KPR BTN Rumah Subsidi dari Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketut Suyasa tempo hari.

Pertama, soal Siapa yang Berhak mendapat atau mengajukan diri sebagai Calon Penerima Bantuan KPR dari Pemerintah atau yang dalam hal ini, diVerifikasi oleh Kementrian PUPR ?
Adalah mereka, masyarakat Indonesia berusia 21 tahun dan sudah menikah, yang masuk dalam kategori Berpenghasilan Rendah, alias Penghasilan tidak boleh lebih dari 4 Juta Rupiah. Hal ini berlaku bagi masyarakat secara umum, yang dihitung akumulasi alias total penghasilan Keluarga. Bukan Kepala Keluarganya saja. Termasuk Istri.
Sedangkan bagi yang berStatus ASN alias Pegawai Negeri macam saya, persoalan penghasilan tadi diberikan kemudahan, dihitung dari Gaji Pokoknya saja. Jadi meskipun Tambahan Tunjangan Penghasilannya nanti sekitar katakanlah 5 Juta rupiah, selama Gaji Pokok masih dibawah 4 Juta, sepertinya masih bisa lolos dari lubang jarum.

Lalu, persyaratan berikutnya, masih dari Siapa yang berhak adalah, Mendapatkan Surat Rekomendasi atau Pernyataan dari Kepala Desa setempat bahwa memang benar yang bersangkutan Belum Memiliki Rumah. Jadi kalau status rumah masih numpang dengan orang tua, ya sepertinya juga bisa lolos uji seleksi. Hal ini nantinya akan berkaitan erat dengan penghunian rumah yang wajib dihuni oleh penerima bantuan.

Persyaratan terakhir bagi Siapa yang berhak adalah memiliki e-KTP yang nantinya data terkait bakalan dicocokkan melalui Disdukcapil. Jadi harapannya, gak akan ada kebohongan diantara kita yang bakalan terungkap sebelum permohonan KPR disetujui oleh Pemerintah.

Lanjut ke soal Kedua, Rumah Subsidi seperti apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah ?
Secara Nilai Bangunan dan Lahan, diatur maksimal sebesar 148,500 Juta rupiah. Diatas itu ya kena pasal Rumah Non Subsidi yang KPRnya bisa diajukan ke Bank atau lembaga perbankan swasta lainnya.
Sehingga, bila dilihat dari fakta lapangannya, bagi kalian yang berharap bisa menemukan Rumah Subsidi di Kota Denpasar atau Kabupaten Badung, lebih baik simpan semua angan-anganmu karena Harga Lahannya saja bisa jadi melebihi batas maksimal tadi diatas.

Lalu secara Luasan lahan, diatur pula minimal 60 M2 dan maksimal 200 M2 alias 2 Are.
Selain itu, ada juga diatur soal progress kemajuan fisik rumah dan seberapa jauh finishing yang sudah dicapai.

Masuk ke soal yang keTiga, seberapa besar Bantuan KPR yang nantinya bisa dibantu oleh Pemerintah atas kedua persyaratan sebelumnya ?
Dana Bantuan Uang Muka diberikan sebesar 4 Juta Rupiah untuk Rumah Tapak dan 7 Juta Rupiah untuk Rumah Susun, serta Bunga pinjaman dengan prosentase 5 % sepanjang Kredit KPR diambil oleh calon penerima.
Kalau tidak salah sih jangka waktu disediakan hingga 20 Tahun. Bebas Premi Asuransi dan PPN pula.
Sangat terjangkau kan ya ?

Soal keEmpat, bagaimana cara mengetahui Rumah Subsidi mana saja yang bisa dibantu oleh Pemerintah ?
Untuk yang ini, bisa dipantau melalui Kementrian PUPR, pengembang mana saja yang sudah bekerja sama dan dinyatakan memenuhi syarat agar nantinya tak merepotkan masyarakat kedepannya.

Terakhir, bicara soal Pengembang Rumah Subsidi, syarat apa saja yang Wajib dipenuhi oleh Pengembang agar bisa menjalin kerja sama dengan Kementrian PUPR dan melayani masyarakat melalui KPR ?
Pengembang Wajib berBadan Usaha. Itu amanat Peraturan yang baru kata pakTut Suyasa. Hal ini mengubah persyaratan pada aturan sebelumnya, yang memperbolehkan Pengembang boleh dari Perseorangan.
Sudah begitu, Pengembang Wajib terdaftar dalam Asosiasi untuk memudahkan pemantauan dan pembinaan. Demi mencegah Pengembang nakal yang biasanya tak memenuhi aturan dan kewajibannya pada masyarakat pembeli rumah.
Lanjut lagi, Pengembang wajib Terdaftar di Kementrian PUPR demi jaminan mutu dan pelayanan dari Pemerintah kepada masyarakat.

Kembali pada Program Bantuan Rumah Subsidi, untuk lingkup Provinsi Bali ada 4 Kabupaten yang sudah mulai membangun dan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah kepada masyarakat, tentu saja di luar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Seingat saya, diantaranya ada Kabupaten Buleleng dan Jembrana.
Hal ini kelihatannya menutup peluang masyarakat ataupun ASN yang saat ini memiliki mata pencaharian di Kota Denpasar ataupun Kabupaten Badung untuk bisa ikut serta berupaya memiliki Rumah Subsidi melalui KPR yang digagas oleh Pemerintah. Mengingat belum rapihnya infrastruktur dan moda transportasi antar daerah yang cenderung mengakibatkan kemacetan saat jam berangkat dan pulang kerja. Akan sangat tidak nyaman jika musti pulang pergi lintas kabupaten setiap pagi dan sore hari.

Itu artinya, bagi kalian ASN ataupun masyarakat yang merasa masuk dalam golongan berPenghasilan Rendah dengan status bekerja di luar Kota Denpasar ataupun Kabupaten Badung, sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar mengingat sebagian dari kami kelihatannya tidak layak untuk memanfaatkan KPR Program Bantuan Rumah Subsidi dari Pemerintah.
Apa kalian tidak tertarik memilikinya ?

Peraturan Terkait :
Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Jalan Munduk Catu, Tuntut Pengaspalan Abaikan Persoalan Tanah

Posted by pande | Posted on 20-04-2018

Category : tentang PeKerJaan

Tags: , , , ,

Sebetulnya sama sekali nggak menyangka bakalan bisa main ke ruas jalan, yang tempo hari jadi perdebatan di media sosial FaceBook, group Suara Badung lantaran hingga kini belum jua diperbaiki atau ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Badung, padahal memiliki PAD yang cukup besar.

Jalan Munduk Catu.
Dilihat dari namanya, kelihatan banget kalo ruas jalan ini ada kaitan dengan fungsi lahan disekitarnya yang kini sudah beralih fungsi menjadi permukiman.
Sawah.
Entah awalnya apakah ini merupakan akses menuju lahan sawah masyarakat dengan lebar terbatas yang diperbesar seiring tambahan fungsi selain sawah oleh masyarakat sekitar ? Siapa yang tahu ?

Akan tetapi ketika bicara kewilayahan, memang akan amat sangat mengundang pertanyaan, mengapa hingga kini jalan yang kondisinya sudah bergelombang dan becek saat musim penghujan tiba ternyata belum diapa-apakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung ?

Rupanya yang menjadi alasan utama adalah persoalan status tanah masyarakat yang diperlebar tanpa adanya pemberian ganti rugi. Ya jelas lah, kalo kemudian jalan Munduk Catu hingga kini belum diAspal Hotmix sebagaimana ruas jalan lain disekitarnya.
Kalaupun kemudian nekat ditangani, kemungkinan besar bakalan menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Gak elok kan kalo Pemerintah Kabupaten sampai digugat oleh masyarakatnya sendiri ?

Ada Hikmah di Balik Kurang Kerjaan

2

Posted by pande | Posted on 30-03-2018

Category : tentang DiRi SenDiri, tentang KeseHaRian, tentang Opini, tentang PeKerJaan, tentang PLeSiran

Tags: , ,

Satu triwulan sudah berlalu. Pekerjaan yang diemban makin kesini makin terasa sepi. Waktu luang jadi semakin banyak.

Jabatan tambahan sebagai PPK sudah tidak lagi dipanggulkan ke pundak. Kegiatan yang diwenangkan pun tidak ada rupa fisik maupun konsultansi. Hanya verifikasi dan survey lapangan, lalu menyampaikan draft rekomendasi kepada pimpinan dan bupati. Selesai.

Meski kesibukan saat berhadapan dengan desa dan masyarakatnya cukup menyita waktu dalam kurun tertentu, namun tekanan yang ada jauh berbeda. Tak ada lagi makian dan caci ketidakpuasan, pula sms dengan bahasa tak sopan. Tak ada pula komplain tengah malam atau pemanggilan menghenyakkan pikiran dari aparat. Semua sirna seiring alphanya penugasan itu.

Aktifitas berkurang, rejeki pun berkurang. Minimal hari segi honor yang kali ini rupanya mengadopsi pola yang berbeda. Jika dahulu hanya diberikan untuk 1 paket pekerjaan, sebanyak apapun jumlah yang dibebankan, kini sepertinya lebih manusiawi dan tentu menggiurkan. Dibayar penuh sesuai beban kerja. Layak dan impas dengan semua pengorbanan.
Sepertinya…

Namun jika pikiran mau dibawa ke sisi yang positif, ada banyak hikmah yang bisa diambil di balik kurang kerjaannya saya kali ini.

Pertama, soal waktu luang tadi. Ada aktifitas menulis yang kembali bisa dilakoni secara rutin dan menyenangkan pikiran. Ada senda gurau dengan anak-anak selepas kerja lantaran bisa pulang tepat waktu. Ada juga olah raga yang hampir selalu disempatkan saban hari, pagi saat libur dan sore usai bekerja.

Kedua, soal beban, pikiran dan kesehatan. Hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Setidaknya kini tak lagi diganggu dering telepon meski saat perjalanan pulang ke rumah, atau saat leyeh-leyeh memandang langit, bisa dirasakan penuh nikmat atas kuasa-Nya. Utamanya tentu, gula darah bisa lebih stabil meski yang namanya berat badan otomatis naik lagi. Kampret dah.

Ketiga, jalan-jalan.
Dalam arti sebenarnya tapi. Meski harus dibungkus dalam kedok koordinasi ke tingkat Desa/Kelurahan. Dulu, mana sempat. Pagi teng nyampe kantor, telepon ruangan berdering, menghadap pimpinan, lanjut aktifitas lain hingga jam pulang menjelang. Kini ? Ayo kabur…
Istilah lainnya, menikmati pekerjaan laiknya hobby.

Keempat dan terakhir, tentu saja Touring.
Hehehe… sejatinya tak sebanding dengan definisi asli, namun rasanya eman kalo beli motor baru hasil jerih payah ngayah selama 4 tahun di Jalan Lingkungan, kalo tak dibawa touring jauh ke lingkup pekerjaan. Eh…
Meski raungan knalpot XMax tak segarang Scorpio terdahulu, namun bicara soal kenyamanan berkendara, tentu jauh lebih baik.
Yang membedakan hanya soal latar belakang objek foto saja. Jika dulu selalu dijejali paving natural dan juga warna merah, kini lebih natural dan lapang. Jalan raya.

Jadi biarpun kini lebih banyak tampak kurang kerjaan, namun yang namanya hidup, harus tetap bisa kita nikmati. Ya nggak ?

Dinginnya Pagi di Bellevue Suite

Posted by pande | Posted on 20-12-2017

Category : tentang PeKerJaan

Terbangun sekitar pukul setengah empat dinihari waktu Jakarta, menyadarkan pikiran untuk segera menyesuaikan penanggalan ponsel dimana alarm disetel menyala saban pagi.
Benar-benar jam biologis sudah diatur sedemikian rupa.

Menginap di kamar 218 Bellevue Suite Gandaria Jakarta Selatan, meski berjagak hanya sekian meter dari Pondok Indah Mall, tidak membuat aktifitas sore hingga malam kemarin jadi gila belanja. Lantaran penat dan kantuk sudah lebih dulu menyerang. Memilih tiduran dan istirahat sembari mengabarkan keluarga perihal perjalanan ini.

Hari ini agenda kami adalah menuju Kementria PUPERA untuk berdiskusi lebih lanjut perihal penanganan bantuan stimulan perumahan swadaya di Dirjen Penyediaan Perumahan, pula terkait penanganan PSU pada perumahan pengembang yang saat ini menjadi masalah dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya.

Dinginnya pagi kota Jakarta cukup membuat buntu pikiran saat mencoba menuangkannya dalam bentuk tulisan blog update hari ini.
Sayangnya bukan diakibatkan cuaca di luar, namun suhu penyejuk ruangan yang memang kelupaan di set ulang sesuai suhu kamar di kota Denpasar. Asem.
Baru dirasa mulai lancar usai diguyur air panas shower selama beberapa menit.

Kisah apa lagi yang akan diceritakan nanti kira-kira ?

Perjalanan Dinas Tutup Tahun 2017

Posted by pande | Posted on 19-12-2017

Category : tentang PeKerJaan, tentang PLeSiran

Tags: , ,

Ini kali pertama tugas luar kota bersama staf yang diemban selama menjabat di Pemkab Badung. Ya, ini kali yang pertama.
Biasanya kalo bukan mendampingi pimpinan, perjalanan yang dilakukan selalu sendirian. Mungkin karena akomodasi yang ditanggu selama dinas ya memang hanya 1 orang. Tapi hari ini, saya didampingi 3 orang staf yang bernaung pada seksi dimana saya bertugas, serta satu kolega sesama Kepala Seksi.

Tujuan kali ini ke Jakarta, untuk mendiskusikan kebijakan Bupati terkait pemberian dana Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Kabupaten Badung, pula penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan yang dibangun oleh Pengembang. Menyasar dua tempat, dibawah Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Secara pribadi sebenarnya sudah tidak tertarik lagi untuk melakoni perjalanan dinas luar kota begini. Karena kalo mau hitung-hitungan, tahun ini sudah ada 6 kali melawat ke luar pulau. Bosan dan jenuh berhadapan dengan proses di bandara. Masih lebih enak leyeh-leyeh dengan anak-anak sambil becandain mereka.
Tapi ya ini sudah penugasan. Musti dijalani.

Mengingat keberangkatan kali ini saya didaulat untuk memimpin, ya kagok juga jadinya. Gimana nggak, ini kali pertama mengajak staf turut serta. Meski demikian, patut disyukuri juga karena ketiganya cukup mapan dalam urusan pengalaman ke luar daerah. Jadi ndak banyak yang harus disiapkan kesana-kemari berhubung mereka sudah menyiapkannya lebih dulu. Yang kurang hanya soal komunikasinya saja.

Oke deh, menjelang pukul 9 pagi. Saatnya berbenah dan pesan Grab. Sampai jumpa di Jakarta siang nanti.

Previous